Oleh: Agusto Sulistio – Pegiat Sosial Media

ASKARA - Di tengah perdebatan panjang antara kepentingan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, kadang-kadang keduanya diposisikan seolah harus saling mengalah. Ada yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan akan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ada pula yang menilai pembangunan tidak mungkin berjalan tanpa mengorbankan alam.

Padahal, sesungguhnya kedua kepentingan itu tidak harus dipertentangkan.

Pandangan inilah yang saya tangkap ketika Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, menyampaikan kuliah umum dalam rangka Dies Natalis I Universitas Harkat Negeri di Tegal, Jawa Tengah, pada Jumat, 3 Juli 2026. Di hadapan sivitas akademika dan mahasiswa, beliau memperkenalkan Gerakan Tobat Ekologis Nasional, sebuah ajakan yang sederhana dalam penyampaiannya, namun memiliki makna yang cukup mendalam.

Istilah tobat ekologis mungkin masih terdengar baru bagi sebagian masyarakat. Namun jika dipahami secara sederhana, maknanya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Tobat ekologis berarti menyadari bahwa manusia pernah melakukan kesalahan terhadap alam, berkomitmen untuk tidak mengulanginya, lalu membuktikan penyesalan itu melalui tindakan nyata yang terus dilakukan secara berkelanjutan.

Sebagaimana hubungan antarmanusia, permintaan maaf tidak cukup berhenti pada ucapan. Permintaan maaf baru memiliki makna ketika diikuti perubahan sikap agar kesalahan yang sama tidak terulang.

Demikian pula hubungan manusia dengan alam. 

Selama bertahun-tahun kita menikmati manfaat hutan, sungai, laut, udara, dan tanah. Namun pada saat yang sama, kita juga menyaksikan berkurangnya tutupan hutan, tercemarnya sungai, rusaknya lahan, hingga menurunnya kualitas udara akibat aktivitas manusia yang tidak selalu memperhitungkan keseimbangan lingkungan.

Karena itu, Gerakan Tobat Ekologis Nasional tidak dimaksudkan untuk menyalahkan siapa pun. Ini lebih merupakan ajakan untuk memulai perubahan dari diri sendiri, kemudian bergerak bersama memperbaiki apa yang selama ini telah mengalami kerusakan.

Yang menarik, Menteri Jumhur tidak menawarkan pilihan yang ekstrim.

Beliau tidak mengajak masyarakat menghentikan pembangunan demi menyelamatkan lingkungan.

Sebaliknya, Menteri Jumhur  juga tidak membenarkan pembangunan yang mengorbankan kelestarian alam.

Justru di sinilah letak kekuatan gagasan tersebut.

Pembangunan ekonomi harus terus berjalan. Industri tetap berkembang. Investasi harus terus tumbuh. Lapangan pekerjaan harus semakin luas. Namun semuanya dilakukan dengan menghormati daya dukung lingkungan sehingga kesejahteraan manusia dan kelestarian alam dapat berjalan beriringan.

Menurut saya, cara pandang seperti inilah yang menjadi kekuatan visi Menteri Jumhur Hidayat. Yang patut diapresiasi bukan semata-mata karena beliau berbicara mengenai lingkungan hidup, melainkan karena mencoba menghadirkan titik temu antara dua kepentingan yang selama ini kerap dipertentangkan. Alam tidak diposisikan sebagai penghambat pembangunan, sementara pembangunan juga tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan kelestarian lingkungan.

Pendekatan seperti ini terasa adil karena berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia hari ini dan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang tetap lestari.

Bahkan jika dicermati lebih jauh, visi tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan nasional yang sedang dijalankan Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam sebagai pondasi pembangunan jangka panjang.
Karena itu, tanpa bermaksud memberikan sanjungan kepada pribadi tertentu, saya memandang keputusan Presiden Prabowo Subianto mempercayakan Jumhur Hidayat memimpin Kementerian Lingkungan Hidup sekaligus Badan Pengendalian Lingkungan Hidup merupakan pilihan yang relevan dengan tantangan Indonesia saat ini. 

Yang dibutuhkan bukan pertentangan antara ekonomi dan lingkungan, melainkan kebijakan yang mampu menjaga keduanya tetap berjalan secara seimbang.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pendekatan seperti itu bukan sekedar teori.

Jerman, misalnya, menjadi salah satu contoh bagaimana perlindungan lingkungan justru mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menerapkan standar lingkungan yang tinggi, mengembangkan energi terbarukan, dan memperkuat "green economy" atau ekonomi hijau, yaitu sistem pembangunan ekonomi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan, negara tersebut berhasil menciptakan sekitar tiga juta lapangan kerja.

Menurut "Organisation for Economic Co-operation and Development" (OECD), yaitu organisasi internasional yang melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi, pembangunan, dan lingkungan kepada banyak negara, sektor ekonomi hijau di Jerman menyumbang sekitar tujuh persen terhadap nilai tambah perekonomian nasional.

Fakta tersebut memberikan pelajaran penting bahwa kepedulian terhadap lingkungan tidak selalu identik dengan biaya. Dalam banyak kasus, ia justru menjadi sumber inovasi, investasi, dan peluang ekonomi baru.

Pemikiran serupa juga tercermin ketika Menteri Jumhur menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dapat melahirkan "green jobs" atau lapangan kerja hijau, yaitu berbagai jenis pekerjaan yang secara langsung membantu menjaga dan memulihkan lingkungan.

Saat perusahaan diwajibkan mengolah limbah dengan baik, dibutuhkan tenaga ahli pengelolaan limbah. Ketika energi surya berkembang, dibutuhkan teknisi dan insinyur baru. Ketika kawasan bekas tambang direhabilitasi, lahirlah berbagai profesi di bidang restorasi lingkungan.

Artinya, perlindungan lingkungan tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan nasional.

Optimisme tersebut semakin kuat ketika beliau menyampaikan bahwa sekitar 80 persen Generasi Z memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan. Kepedulian itu terlihat melalui berbagai aksi nyata, mulai dari membersihkan sungai, menanam pohon, merehabilitasi hutan bakau (mangrove), mengurangi sampah plastik, hingga membentuk komunitas pelestari lingkungan.

Potensi inilah yang sesungguhnya menjadi modal besar Indonesia.

Apabila energi anak-anak muda tersebut mampu dipadukan dengan kebijakan pemerintah, dukungan perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat sipil, maka "Gerakan Tobat Ekologis Nasional" bukan sekedar menjadi slogan, melainkan benar-benar berkembang menjadi gerakan sosial yang mampu mengubah wajah lingkungan Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menyiapkan berbagai program prioritas, antara lain penanaman dua miliar pohon, rehabilitasi hutan bakau (mangrove) dan lahan kritis, pengendalian pencemaran sungai, peningkatan kepatuhan industri dalam pengelolaan limbah, serta kewajiban perusahaan sektor ekstraktif merehabilitasi kawasan bekas tambang.

Sementara itu, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, dalam rangkaian acara yang sama, menyampaikan, bahwa krisis lingkungan tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendirian. Dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, masyarakat sipil, media, dan komunitas lokal harus berjalan bersama.

Pandangan tersebut layak menjadi renungan bersama.
Sebab kerusakan lingkungan memang merupakan persoalan bersama, sehingga pemulihannya pun memerlukan tanggung jawab bersama.

Pada akhirnya, Gerakan Tobat Ekologis Nasional bukan sekedar berbicara tentang pohon, sungai, atau hutan.
Gerakan ini sesungguhnya berbicara tentang cara sebuah bangsa memandang masa depannya.

Apakah kita akan terus mengejar kemajuan dengan menghabiskan sumber daya yang tidak tergantikan, ataukah memilih membangun dengan cara yang lebih bijaksana sehingga kesejahteraan manusia dan kelestarian alam dapat diwariskan secara bersamaan kepada generasi berikutnya.

Bagi saya, inilah esensi paling penting dari gagasan yang disampaikan Menteri Jumhur Hidayat. Sebuah ajakan untuk mencari jalan tengah, di mana pembangunan tidak berhenti, investasi tetap tumbuh, lapangan kerja terus tercipta, tetapi alam tetap terjaga. Sebab keberhasilan sebuah bangsa pada akhirnya bukan hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari kemampuannya meninggalkan bumi yang lebih baik bagi anak cucunya.