ASKARA - Mundur dari jabatan di negeri ini ibarat menemukan bunga edelweis di trotoar kota jarang, nyaris mustahil, dan kalau pun ada, pasti jadi bahan pembicaraan nasional. Ketika seorang pejabat benar-benar memutuskan mundur tanpa desakan, tanpa skandal, dan tanpa drama, itu seperti melihat komet melintas di siang bolong: membuat kita menoleh, heran, dan sedikit berharap.

Senin, 11 Agustus 2025, Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, mengumumkan pengunduran dirinya. Kabar ini dilaporkan Kompas (11/8/2025) sebagai pengunduran diri pertama dari seorang Dirut BUMN di era pemerintahan Prabowo Subianto. Joao mundur setelah enam bulan menjabat sejak 10 Februari 2025, tanpa terjerat kasus KPK, tanpa kawalan polisi, dan tanpa harus dipermalukan publik.

Alasan Joao? Sederhana tapi menyentil. Ia mengaku tidak mendapat dukungan maksimal dari stakeholder, meskipun presiden serius memperjuangkan kedaulatan pangan. Dalam konferensi pers (Kompas, 11/8/2025), ia membungkuk, meminta maaf kepada presiden, petani, dan rakyat. Ia mengakui gagal memberi kontribusi nyata. Versi terjemahan bebasnya: Presiden mau gaspol, tapi mesin di bawahnya mogok total.

Kebiasaan pejabat di tanah air biasanya berkebalikan. Jika program gagal, rakyat yang harus menyesuaikan. Harga beras naik? Disuruh makan singkong. Harga daging melambung? Ganti dengan tempe. Tempe mahal? Beralih ke doa dan sabar. Sementara pejabatnya tetap duduk di kursi empuk, menggelar konferensi pers, menebar jargon, lalu foto bersama sambil tersenyum. Mundur? Kata itu hanya ada di buku bahasa Indonesia, tidak di kamus politik nasional.

Agrinas Pangan Nusantara sendiri bukan BUMN yang lahir dari rahim pertanian. CNN Indonesia (12/8/2025) mencatat, BUMN ini hasil metamorfosis PT Yodya Karya, perusahaan konstruksi. Ibarat cerita kartun, logikanya: kalau bisa membangun gedung, pasti bisa menanam padi. Dari proyek beton beralih ke sawah dan lumbung pangan pergeseran yang di dunia nyata memerlukan keajaiban birokrasi dan modal nekat.

Joao, dengan latar belakang konstruksi dan engineering, ditunjuk menjadi nakhoda. Misinya mulia: menjadikan Indonesia swasembada pangan. Tapi realita di lapangan mirip drama tanpa akhir. Anggaran yang dijanjikan tak turun-turun, birokrasi berlapis-lapis seperti kue lapis legit, stakeholder lebih sibuk mengurus proyek pribadi ketimbang pangan nasional. Di titik ini, Joao sadar bahwa bertahan hanya akan menjadikannya patung pajangan: bagus untuk difoto, tapi tak berguna untuk rakyat.

Keputusan mundur ini adalah tamparan telak bagi tradisi pejabat kita. Di sini, mundur kerap dianggap kekalahan memalukan, bukan pilihan elegan untuk mengembalikan harga diri. Maka wajar ketika CNN Indonesia (12/8/2025) memberitakan langkah Joao, reaksi publik campur aduk. Ada yang sinis: “Kalau semua pejabat kayak dia, nanti siapa yang mau teken anggaran?” Ada pula yang pura-pura prihatin sambil berharap bisa mengisi kursinya.

Bagi rakyat, ini tontonan langka. Bayangkan, kalau tradisi ini diikuti pejabat lain yang programnya gagal, berapa banyak kursi kantor pemerintahan akan kosong? Gedung kementerian bisa jadi lengang, rapat kabinet tinggal separuh anggota, dan berita korupsi mingguan berkurang drastis. Tapi sayang, di negeri ini mundur lebih sering dianggap penyakit ketimbang obat.

Sumber lain, Tempo (12/8/2025), mencatat bahwa langkah Joao bisa jadi preseden baik jika diikuti pejabat lain. Namun, budaya politik kita sudah lama memupuk mental “bertahan sampai pensiun” bahkan ketika publik sudah menjerit. Banyak yang lebih memilih bertahan, memoles citra, dan menambah jabatan rangkap, ketimbang mengakui kegagalan.

Mundur itu memang sederhana secara prosedur cukup surat, tanda tangan, dan serah terima. Tapi secara mental, ini pekerjaan raksasa. Ia menuntut keberanian mengakui kekalahan, sesuatu yang di politik Indonesia lebih langka dari salam damai dua kubu lawan saat debat pilpres. Joao membuktikan hal itu mungkin dilakukan. Namun, sejarah mengajarkan, anomali sering berumur pendek.

Besok atau lusa, ketika berita Joao memudar, pejabat lain yang gagal kemungkinan besar akan kembali memelihara tradisi lama: bertahan di kursi empuk, menghindari tanggung jawab, dan menyisakan PR besar untuk rakyat. Dan kita, seperti biasa, akan kembali menyaksikan siklus lama: rakyat beradaptasi, pejabat berkilah, dan kata “mundur” kembali hilang dari kamus politik negeri ini. (Dwi Taufan Hidayat)