ASKARA - Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Senayan, Rabu (16/7), Anggota Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS,  melontarkan kritik tajam dan reflektif soal tata kelola pangan yang menurutnya gagal menyentuh akar masalah selama puluhan tahun.  

“Kalau kita cerdas dan ikhlas, berarti ada sesuatu yang salah dalam cara kita menangani persoalan ini. Artinya, kita belum menyentuh akar masalahnya,” tegas Prof. Rokhmin di hadapan Menteri Pertanian dan jajaran.

Dalam rapat yang dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, serta diikuti oleh 21 anggota dari 8 fraksi., Prof. Rokhmin Dahuri menyerukan transparansi, ketulusan, dan keberanian untuk melepas topeng pencitraan. 

Iamenyampaikan pandangan kritis terhadap berbagai pelanggaran dan ketimpangan tata kelola pangan nasional, yang menurutnya sudah berlangsung selama puluhan tahun secara berulang (repeated).

“Komisi IV bukan mitra basa-basi, kita mitra sejati. Kalau kita hanya hangat-hangat tahi ayam setelah diliput TV, itu dosa,” katanya, mengingatkan bahwa penderitaan petani dan nelayan kecil tak boleh lagi dipinggirkan oleh kebijakan yang elit dan dangkal.

Salah satu hal yang disorotnya adalah kebijakan harga gabah dan beras yang dinilai tidak logis. Dengan harga gabah ditetapkan Rp6.500/kg dan konversi hanya 50% menjadi beras, menurutnya, menjual beras di harga Rp13.000 pun sudah merugi. Sementara itu, pemerintah mematok HET beras di angka Rp12.500/kg.

“Ini bukan hanya tidak logis, tapi juga menyakiti petani,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu.

Menurutnya, dengan konversi gabah ke beras hanya 50%, maka menjual di harga Rp13.000 saja sudah rugi. "Ini kebijakan yang tidak sesuai dengan sunatullah ekonomi,” sambungnya.

Prof. Rokhmin mengajak seluruh anggota Komisi IV dan Kementerian Pertanian untuk tidak lagi terjebak pada pendekatan permukaan dan pencitraan semata. Ia mengingatkan agar Komisi IV dan Kementan tidak lagi bermain di permukaan atau sekadar pencitraan.

“Komisi IV saat ini adalah mitra sejati Kementerian Pertanian, bukan mitra basa-basi. Kita ingin jujur dan blak-blakan demi memperbaiki nasib rakyat,” ungkapnya.

Rektor Universitas UMMI Bogor ini,  menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dan kecurangan di sektor pertanian, sembari mengajak semua pihak untuk bekerja dengan tulus dan berorientasi pada solusi jangka panjang yang menyentuh akar persoalan.

“Kalau pemerintah hanya bekerja hangat-hangat tahi ayam setelah diliput TV, itu dosa bagi kita semua. Rakyat, khususnya petani dan nelayan kecil, sudah terlalu lama menderita,” tegasnya.