ASKARA - Tokoh masyarakat Papua yang juga dikenal sebagai pegiat lingkungan, Osea Petege, kembali mengingatkan pemerintah dan pelaku usaha tambang untuk tidak bermain-main soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Menurutnya, tata kelola pertambangan yang abai terhadap Amdal bukan hanya berpotensi merusak ekosistem, tetapi juga mengancam masa depan masyarakat adat dan pariwisata di Papua.

“Amdal itu bukan sekadar dokumen formalitas. Itu kunci untuk memastikan kegiatan tambang tidak merusak lingkungan. Kalau dilanggar, izinnya harus dicabut, bahkan bisa masuk ranah pidana,” tegas Osea saat berbincang dengan sejumlah awak media di kantor PWI Jaya, Jakarta, Jumat (4/7).

Osea menyoroti serius persoalan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menilai pencabutan izin empat perusahaan tambang oleh Kementerian ESDM adalah langkah tepat yang harus didukung. “Kalau tidak ada ketegasan seperti itu, lama-lama Papua hanya tinggal cerita. Hutan rusak, laut tercemar, masyarakat adat tersingkir,” ujarnya.

Diketahui, dari lima perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat, empat di antaranya sudah dicabut izinnya lantaran mengabaikan ketentuan lingkungan dan hak masyarakat lokal. Sementara satu perusahaan, PT Gag Nikel, masih memegang kontrak kerja seluas lebih dari 13 ribu hektare di Pulau Gag.

“Raja Ampat itu bukan cuma milik Papua, tapi sudah jadi destinasi dunia. Bayangkan kalau terumbu karangnya rusak atau limbah tambang mencemari lautnya, siapa yang rugi? Ya kita semua,” lanjut Osea.

Ia pun berharap Presiden Prabowo Subianto bersikap tegas terhadap tata kelola pertambangan nasional, khususnya di Papua. Menurutnya, semua izin tambang harus dikawal ketat, dan Amdal wajib jadi titik awal evaluasi. “Indonesia ini paru-paru dunia, Papua itu bagian pentingnya. Jangan korbankan masa depan hanya karena bisnis tambang jangka pendek,” tandasnya.

Lebih jauh, Osea mengajak semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat adat, untuk duduk bersama mencari solusi agar kegiatan ekonomi bisa berjalan tanpa mengorbankan lingkungan.

“Tambang boleh jalan, tapi dengan syarat lingkungan dijaga, masyarakat dilibatkan, dan aturan ditegakkan,” pungkasnya.

Kalau Anda mau, saya bisa buat versi yang lebih tajam atau lebih soft human interest. Mau saya siapkan?