ASKARA - Publik tentu wajar bertanya, mengapa Jokowi memilih berobat ke Bali alih-alih RSPAD Gatot Subroto yang terkenal lengkap dan prestisius? Keputusan ini bukan sekadar urusan preferensi, tapi menimbulkan tanda tanya soal transparansi, prioritas, dan ironi fasilitas negara yang sering dielu-elukan sebagai rumah sakit terbaik republik.

Kok berobatnya ke Bali, sih?

Pertanyaan ini bergema di benak banyak orang yang masih mau berpikir kritis, di tengah gelombang simpati dan kiriman doa yang seolah wajib dipamerkan di panggung publik. Kita sedang bicara tentang seorang mantan presiden, yang tentu saja masih memiliki akses istimewa ke hampir semua fasilitas negara termasuk Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto, yang selama ini dipromosikan sebagai pusat layanan medis kelas dewa untuk para pejabat tinggi republik.

Penyakit pak Jokowi bukan sakit ringan yang bisa disembuhkan dengan secangkir teh hangat di vila ber AC. Assessment medis independen kalau publik masih mau mendengarnya mengindikasikan dugaan autoimun berat dan agresif. Penyakit yang tak hanya butuh terapi intensif, tapi juga pengawasan multidisiplin, laboratorium canggih, hingga akses obat obatan langka.

Dan semua itu, ironisnya, sudah tersedia di Jakarta, di pusat kota, di rumah sakit yang katanya dibangun khusus untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan para penguasa.

Walaupun Jokowi sudah berstatus mantan, tak ada aturan yang mencabut haknya untuk tetap menggunakan RSPAD. Konon, fasilitas dan perlakuan istimewa tetap melekat bagi siapapun yang pernah memimpin negeri ini. Tapi entah mengapa, alih alih menempuh rute paling rasional yakni menjalani perawatan di rumah sakit kepresidenan yang super lengkap beliau justru memilih pergi ke Bali.

Bali, pulau destinasi wisata yang lebih sering diasosiasikan dengan resort, relaksasi, dan agenda retreat ketimbang penanganan penyakit autoimun berat.

Tentu saja, selalu ada pembenaran yang siap dihamparkan: demi kenyamanan, demi udara lebih segar, demi suasana hati yang lebih tenang. Tapi bukankah negara sudah menghabiskan triliunan rupiah untuk membangun rumah sakit elite yang seharusnya mampu menangani skenario paling buruk? Bukankah rakyat diajari percaya bahwa fasilitas kesehatan di ibukota adalah yang terbaik se Asia Tenggara?

Apa gunanya semua glorifikasi itu jika pada akhirnya, mantan presiden sendiri lebih memilih tempat lain? Apakah ini pengakuan diam diam bahwa RSPAD ternyata tak setangguh brosur promosi? Atau sekadar simbol preferensi personal yang lebih memercayai nuansa privat di pulau wisata?

Lebih sinis lagi, keputusan ini seolah menjadi metafora kecil: kekuasaan tak pernah benar benar rela berbagi panggung. Bahkan dalam urusan sakit, narasi publik tetap harus dikelola diserahkan pada framing media, dibumbui salam titipan dari para pejabat lain, lalu dikemas dalam ritual solidaritas yang menyejukkan.

Lihat saja bagaimana Luhut Binsar Pandjaitan buru buru menjenguk, lalu membawa “salam” dari Prabowo. Ini panggung yang rapi: ada kunjungan, ada pesan persahabatan, ada doa, ada kamera. Semua elemen drama terpenuhi. Yang kurang hanya satu: penjelasan rasional kenapa seorang mantan presiden yang menderita penyakit serius harus jauh jauh ke Bali.

Rakyat, seperti biasa, hanya diberi potongan narasi: “beliau butuh pemulihan,” “beliau butuh suasana lebih tenang.” Tapi rakyat tidak pernah diberi kejelasan, apalagi transparansi. Padahal, ketika seseorang pernah menjadi kepala negara, publik wajar mempertanyakan: apakah prosedur protokoler sudah terpenuhi? Apakah keselamatan medis sudah dijamin? Apakah ini murni preferensi atau ada motif lain?

Sebagian orang mungkin akan bilang ini bukan urusan publik. Tapi bukankah selama ini rakyat dibiasakan ikut campur urusan paling privat pejabat, mulai dari siapa yang mereka nikahi, apa yang mereka makan, hingga bagaimana mereka berobat? Bukankah pejabat sendiri yang menanamkan kebiasaan mencampur urusan personal dengan panggung politik?

Karena itu, pilihan berobat ke Bali justru mempertebal kesan eksklusivitas kekuasaan yang tak mau tunduk pada protokol yang sama dengan rakyat biasa. Seolah olah fasilitas negara hanya cocok untuk para bawahan sementara mantan presiden butuh “ruang lain” yang lebih steril dari kebisingan birokrasi.

Ironi terbesar tentu saja terletak pada retorika lama: kita sering diajari percaya bahwa rumah sakit milik negara adalah simbol kemajuan peradaban. Bahwa tak perlu berobat ke luar negeri karena semua sudah tersedia di dalam negeri. Tapi ketika momen genting datang, bahkan para pemimpin pun memilih jalur berbeda.

Entah bagaimana rakyat bisa diminta percaya penuh pada sistem yang tak sepenuhnya dipercaya oleh elite sendiri.

Jadi, ya, kok berobatnya ke Bali, sih?

Mungkin jawabannya sederhana: karena kekuasaan memang selalu punya opsi yang tidak pernah kita miliki. (Dwi Taufan Hidayat)