ASKARA - Rangkaian safari politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke sejumlah daerah mendapat sorotan dari Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D. Menurutnya, dinamika politik yang berkembang berpotensi memengaruhi persepsi pelaku usaha dan investor terhadap stabilitas politik serta iklim investasi Indonesia.

Dalam analisisnya yang disampaikan pada Minggu (28/6/2026), Prof. Didik menilai aktivitas politik Jokowi yang diawali dari Provinsi Lampung berlangsung di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan terhadap nilai tukar rupiah hingga fluktuasi pasar keuangan global.

Menurutnya, safari politik tersebut tidak hanya berkaitan dengan konsolidasi politik menjelang Pemilu 2029, tetapi juga dapat memengaruhi konstelasi pemerintahan karena Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh yang cukup besar dalam peta politik nasional.

"Gerakan politik ini menunjukkan adanya dinamika baru di tingkat elite yang berpotensi memengaruhi arah pemerintahan ke depan," ujar Prof. Didik.

Ia juga menyinggung pernyataan Jokowi pada akhir masa jabatannya yang pernah menyampaikan keinginan kembali ke Solo sebagai warga biasa. Namun, menurut Prof. Didik, perkembangan politik yang terjadi saat ini menunjukkan kondisi yang berbeda.

"Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. Dari dulu publik, apalagi pesaing politiknya, tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku," katanya.

Prof. Didik menilai aktivitas politik tersebut berpotensi mempercepat persaingan antarelite, terlebih dengan meningkatnya intensitas kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke berbagai daerah.

Menurutnya, situasi tersebut dapat menggeser fokus pemerintah dari agenda pembangunan dan pemulihan ekonomi menuju kompetisi politik yang berlangsung lebih awal.

"Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama yang mengganggu pemerintahan. Pengaruh politiknya masih sangat kuat dan berpotensi terus menguat karena adanya keterkaitan dengan jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden," ujarnya.

Dalam perspektif ekonomi politik, Prof. Didik menjelaskan bahwa pelaku usaha selalu memperhatikan tingkat kepastian politik sebelum mengambil keputusan investasi. Karena itu, dinamika hubungan antara pemerintahan yang sedang berjalan dengan mantan presiden yang masih aktif secara politik dinilai dapat memengaruhi kepercayaan investor.

"Saya melihat kondisi ini dapat menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Para investor tentu akan mencermati setiap perubahan konfigurasi politik yang berpotensi memengaruhi birokrasi, kebijakan pemerintah, hingga ekspektasi ekonomi," jelasnya.

Meski demikian, Prof. Didik mengakui bahwa sejumlah indikator fundamental ekonomi Indonesia masih relatif terjaga. Inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, serta pertumbuhan ekonomi dinilai masih menunjukkan kondisi yang cukup baik.

Namun, menurutnya, tantangan yang perlu diantisipasi justru berasal dari meningkatnya tensi politik nasional yang berpotensi memengaruhi persepsi pasar terhadap stabilitas pemerintahan.

Karena itu, Prof. Didik berpandangan aktivitas safari politik yang dilakukan Jokowi tidak berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan dinilai berpotensi menambah ketidakpastian bagi iklim investasi nasional.

"Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional," tutup Prof. Didik.