ASKARA -  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Kota Administrasi Jakarta Timur telah berkomitmen melindungi warganya dengan mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) sejak tahun 2017. Untuk memastikan pelaksanaan UHC yang termasuk kedalam Program JKN berjalan dengan lancar BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur terus bersinergi serta menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan utama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. 

Hal ini diwujudkan dengan dilaksanakannya Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan JKN Semester Satu Tahun 2025 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur bertempat di ruang rapat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, Penggilingan, Cakung, belum lama ini, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Eka Darmawan.

Eka mengatakan bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN maka forum komunikasi BPJS Kesehatan tingkat kota menjadi wadah untuk menyamakan persepsi tentang implementasi Program JKN. 

Forum ini rutin diadakan dua kali dalam setahun dengan tujuan melakukan monitoring, evaluasi, serta diskusi mengenai Program JKN dalam capaian Universal Health Coverage (UHC). Eka juga menyatakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur akan terus mengintensifkan peningkatan kepesertaan JKN seluruh warga khususnya di Jakarta Timur dengan beragam informasi yang dapat tersampaikan dengan baik kepada pegawai di tingkat pemerintahan maupun kepada masyarakat luas. 

Eka pun yakin dan berharap besar kepada Program JKN, karena persoalan kesehatan ini akan terus menjadi hal yang prioritas sampai kapan pun sebagai bentuk upaya pemerintah dalam membangun masyarakat yang sehat.

"Untuk membangun masyarakat yang sehat tentunya tidak mudah seperti kita membalikkan telapak tangan, apalagi kalau kita lihat Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki penduduk paling padat dibandingkan dengan kota lain di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Merujuk komposisi jumlah penduduk, Kota Administrasi Jakarta Timur sendiri memiliki kurang lebih 36% atau tiga juta jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk Jakarta dengan total penduduk kurang lebih 11 juta jiwa," ujar Eka dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (1/7)

"Nah dari tiga juta jiwa ini ada sebagian warga di luar penduduk Jakarta Timur yang tentu saat ini mengakses pelayanan kesehatan di Jakarta baik di klinik, Puskesmas bahkan rumah sakit. Tentunya kita tidak boleh menolak warga tersebut untuk dilayani kesehatannya, sehingga menjadi bagian kita untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada seluruh penduduk Indonesia dan juga yang telah terdaftar menjadi peserta JKN,” tambah Eka.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur, Arief Setiadi menjelaskan bahwa capaian kepesertaan JKN sampai dengan tanggal 31 Mei 2025 mencapai 3.324.438 jiwa dengan persentase capaian 92,30% sehingga Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur layak mendapatkan penghargaan Universal Health Covarage (UHC) Award dari Wakil Presiden Republik Indonesia pada bulan Agustus 2024 yang lalu. 

Total jumlah peserta JKN tersebut terbagi dalam beberapa segmen kepesertaan, yaitu 1.176.836 jiwa sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD, 357.231 jiwa sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, 1.112.425 jiwa sebagai peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha, 305.737 jiwa sebagai peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pegawai Negeri, 284.995 jiwa sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), 87.214 jiwa sebagai peserta Bukan Pekerja (BP). 

“Saya mewakili BPJS Kesehatan mengapresiasi atas sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur yang terus berjalan dengan baik dalam meningkatkan kualitas mutu pelayanan jaminan kesehatan. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi di wilayah tingkat kecamatan maupun kelurahan dalam upaya jemput bola secara rutin lakukan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di berbagai Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Inovasi akan terus dilakukan guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan dalam Program JKN dan alhamdulillah dari forum ini kita dapat terus bersinergi memitigasi permasalahan bagi warga di seluruh Kota Jakarta Timur. Beberapa inovasi tersebut diantaranya adalah sistem antrean online yang diintegrasikan ke dalam Aplikasi Mobile JKN dan Program REHAB (Rencana Pembayaran Bertahap) yaitu program yang memungkinkan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang memiliki tunggakan iuran JKN lebih dari tiga bulan dapat membayar dengan cara mencicil,” ujar Arief.