ASKARA - Pernyataan terbuka dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengancam warga pendatang di Wamena patut menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat. Video yang diunggah pada Rabu, 4 Juni 2025, dengan latar belakang Lembah Baliem, bukan hanya berisi propaganda, melainkan juga ancaman nyata terhadap keselamatan warga sipil, terutama mereka yang datang untuk bekerja, membangun, dan mencari nafkah.

Dalam rekaman itu, OPM memperingatkan para pendatang agar tidak membangun jalan, tidak bekerja di proyek, dan bahkan tidak menarik ojek. Jika dilanggar, mereka memperingatkan akan bertindak dengan kekerasan, seperti yang terjadi pada dua pekerja yang sebelumnya tewas ditembak.

Pernyataan ini tidak bisa dibaca sebagai insiden biasa. Ia adalah bentuk teror yang mencoba menancapkan dominasi wilayah lewat ketakutan, dan lebih jauh lagi, mengukuhkan klaim “tanah milik sendiri” yang tidak mengakui kehadiran negara.

Ancaman ini datang di tengah melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pendekatan keamanan di Papua. Padahal, setiap pembangunan jalan, jembatan, hingga aktivitas ekonomi oleh warga pendatang sejatinya adalah bagian dari upaya mengangkat derajat wilayah tersebut dari keterisolasian dan kemiskinan yang diwariskan puluhan tahun konflik.

Namun kini, pembangunan justru dijadikan alasan untuk menarget warga sipil. Ini bukan sekadar soal keamanan fisik, tapi sudah menyentuh jantung integrasi nasional.

Negara tidak boleh diam. Aparat keamanan harus segera memastikan situasi kondusif di Wamena dan sekitarnya, menjamin bahwa setiap warga, baik asli Papua maupun pendatang, memiliki hak yang sama untuk hidup dan bekerja dengan aman. Lebih dari itu, pemerintah harus mengevaluasi pendekatan sosial-politik di Papua yang selama ini terlalu berorientasi pada infrastruktur tanpa cukup membangun dialog kultural dan sosial dengan kelompok lokal.

OPM boleh mengancam, tapi negara tidak boleh goyah. Ketegasan harus diiringi kebijakan yang adil dan merangkul. Sebab jika tidak, Lembah Baliem bukan hanya menjadi latar ancaman, tetapi bisa menjadi simbol kegagalan kita dalam menjaga keutuhan dan keadilan di Tanah Papua.