ASKARA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi wartawan tertua yang dulu disegani karena integritas, kini seperti kapal tua yang oleng—bukan karena badai eksternal, tapi karena para nakhoda yang rebutan kemudi. Setelah setahun lebih terjebak dalam dualisme kepemimpinan yang lebih mirip sinetron politik daripada organisasi profesi, dua tokohnya, Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang, akhirnya sepakat berdamai. Tapi damai ini datang setelah organisasi terjerembap ke titik nadir, di mana idealisme mati, dan aroma duit UKW mulai terasa lebih kuat daripada semangat jurnalisme.

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung Jumat malam (16/5/2025), keduanya menandatangani dokumen bernama Kesepakatan Jakarta. Isinya? Janji untuk menggelar Kongres Persatuan paling lambat 30 Agustus 2025. Ya, semacam kontrak pranikah agar tidak saling gugat sebelum pesta benar-benar digelar.

"Semua demi persatuan," ujar Hendry dengan wajah serius, seolah lupa bahwa persatuan mulai retak saat aroma dana pelatihan wartawan dari BUMN menyeruak ke udara. Zulmansyah pun menyebut ini sebagai sejarah. Benar, karena belum pernah dalam sejarah organisasi profesi, konflik personal begitu membara hanya karena pertanyaan sederhana: "Siapa yang ngumpetin dana UKW?"

PWI yang dulu dibentuk untuk membela kebebasan pers dan menjaga martabat profesi, kini sibuk mengatur komposisi Steering Committee dan Organizing Committee layaknya koalisi politik pemilu. Idealnya, SC dan OC itu singkatan dari Solidarity and Credibility, tapi hari ini lebih cocok jadi Syahwat dan Cashflow.

Konflik ini memang sudah melewati babak kritik. Ini sudah level satire, di mana dua kubu saling sahkan SK, rebutan legalitas, demi bisa duduk dengan nyaman di singgasana kekuasaan. Padahal, sebagian besar wartawan di daerah bahkan tidak tahu siapa ketua PWI pusat saat ini, karena yang mereka tahu, UKW gratis dari BUMN bisa jadi sumber kuota dan amplop.

Menurut banyak pengamat, dualisme ini bukan sekadar beda pilihan, tapi refleksi kegagalan PWI dalam menjaga jarak dari syahwat kekuasaan dan godaan proyek. Dana UKW yang harusnya dipakai untuk meningkatkan profesionalisme wartawan, justru menjadi bara konflik. Di meja yang seharusnya membahas masa depan jurnalisme, akhirnya yang dibahas justru siapa pegang kuasa, bukan siapa yang punya kompetensi.

Satu-satunya yang konsisten sejak awal konflik adalah masyarakat, tetap tak peduli. Karena bagi mereka, apakah PWI satu, dua, atau tiga kepala, yang penting berita tak jadi pesanan dan wartawan tak jadi makelar opini.

Kini, publik menunggu apakah Kesepakatan Jakarta ini benar-benar jadi rekonsiliasi atau hanya gencatan senjata agar dana tak tertahan. Jangan sampai nanti muncul drama baru, Kongres diundur karena kas kosong, atau panitia ngambek karena tak kebagian fee.

Kalau sampai itu terjadi, mungkin PWI perlu ganti nama, dari Persatuan Wartawan Indonesia jadi Persekutuan Wilayah Investasi, karena lebih sibuk investasi kepentingan daripada menjaga marwah profesi.