ASKARA - Anggota DPR RI 2024–2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menegaskan pentingnya pembangunan jangka panjang yang holistik, tepat dan berkesinambungan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Hal ini disampaikan dalam acara Silaturrahim Pasca Lebaran KAHMI–ICMI Cirebon  yang berlangsung di Saung Kuliner Asli, Taman Bima, Kota Cirebon, pada Jumat (2/5)..  

“Pembangunan harus dilakukan dengan peta jalan yang holistik, benar, dan dijalankan secara berkesinambungan. Tidak bisa instan dan terputus,” tegas Prof. Rokhmin Dahuri.

Dalam pemaparannya yang bertema "Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Berkualitas, Ramah Lingkungan, dan Berkelanjutan untuk Wilayah Ciayumajakuning yang Maju, Sejahtera, Mandiri, dan Diberkahi Tuhan YME",  ia menyampaikan berbagai strategi untuk mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kreativitas, inovasi, etos kerja tinggi, akhlak mulia, serta landasan iman dan takwa yang kuat. Ia juga menggarisbawahi tiga faktor kunci lainnya untuk mendukung pembangunan jangka panjang:

Pertama, Stabilitas politik dan keamanan yang damai sebagai syarat mutlak pembangunan; Kedua, Kepemimpinan yang kompeten, cerdas, baik, dan kuat untuk mendorong transformasi secara efektif; Ketiga, Sinergi antarwilayah Ciayumajakuning guna membentuk kekuatan ekonomi dan sosial yang saling menopang.

Beliau juga menyoroti pentingnya kedaulatan pangan sebagai fondasi utama dalam pembangunan wilayah. Ia menekankan bahwa kemandirian pangan akan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memperkuat ketahanan nasional secara keseluruhan.

Empat Pilar Pembangunan Daerah yang Mandiri

Dalam kesempatan itu, Prof Rokhmin Dahuri menjabarkan empat persyaratan (kiat) yang diperlukan agar suatu wilayah (kabupaten/kota, propinsi, dan negara) bisa menjadi maju, adil-makmur, dan mandiri (berdaulat). 

"Dengan menerapkan kiat-kiat ini, diharapkan suatu wilayah dapat berkembang secara berkelanjutan, adil, dan mandiri," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University itu.

Ia menguraikan empat pilar utama yang harus diterapkan untuk mencapai kemajuan dan kemandirian wilayah:

1. Peta Jalan Pembangunan yang Holistik dan Berkesinambungan: Transformasi ekonomi dari berbasis sumber daya alam mentah ke industri manufaktur, pengembangan keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif, serta penerapan ekonomi biru, hijau, dan digital.

2. Sumber Daya Manusia Unggul: Peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan, dan penyuluhan untuk menciptakan SDM yang kompeten, kreatif, inovatif, beretika, dan beriman.

3. Stabilitas Politik dan Keamanan: Penegakan hukum yang adil, meritokrasi, iklim investasi yang kondusif, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Kepemimpinan yang Kompeten dan Berintegritas: Pemimpin dengan pendidikan memadai, kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan kepemimpinan dan manajerial tinggi, serta akhlak mulia dan keimanan yang kuat.

"Dengan penerapan empat pilar tersebut,  wilayah Ciayumajakuning dan Indonesia secara keseluruhan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan," kata Ketum Dulur Cirebonan (CIAYUMAJAKUNING) itu.

Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi-RI stagnan di angka sekitar 5%, masih jauh dari potensi ekonomi-RI yang sesungguhnya, 8% - 10% per tahun (Mc. Kinsey, 2022; FE-UI, 2024). Ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi sangat dominan bergantung pada konsumsi rumah tangga atau belanja masyarakat, sekitar 56%; dan ekspor bahan mentah (Prof. Chatib Basri, 2024).

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mestinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 – 2024 berkisar 6 – 7 persen per tahun; 2024 – 2029 
tumbuh sekitar 8%; 2029 – 2034 tumbuh sekitar 7%; dan 2034 – 2045 tumbuh sekitar 6,5% . 

Angka pertumbuhan ekonomi ini bisa dicapai dengan kontribusi investasi terhadap PDB sebesar 41 – 48 persen. Sayangnya, kontribusi investasi terhadap
PDB hingga kini baru mencapai 35% (Prof. Chatib Basri, 2024). Hal ini disebabkan karena ICOR Indonesia masih terlalu tinggi (6,7), alias tidak efisien (mahal) dan 
tidak efektif akibat birokrasi pemerintah yang sarat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme); dan Iklim Investasi yang kurang kondusif.

Mengutip Prof. Dr. Walter Issard, Cornell University, AS (1976), Prof Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa suatu wilayah (Kabupaten/Kota, Propinsi maupun Negara) bisa menjadi maju, sejahtera, dan mandiri (berdaulat), bila ia punya Rencana (Road Map dan Blueprint) Pembangunan yang komprehensif, holistik, tepat, dan benar. 

“Kemudian, dengan menggunakan IPTEK dan inovasi, pemerintah bersinergi bersama rakyatnya melaksanakan rencana pembangunan itu secara berkesinambungan,” ujar Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara itu.

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, persyaratan agar negara middle-income seperti Indonesia menjadi negara maju, adil, makmur, dan berdaulat adalah: pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun, nilai I+E > K+Im, Koefisien Gini kurang dari 0,3, serta ramah lingkungan. 

Ciayumajakuning Maju, Sejahtera, Mandiri, Dan Diberkahi Allah SWT.

Dalam kerangka pembangunan, wilayah Ciayumajakuning diarahkan untuk menjadi wilayah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan dengan memperhatikan komponen berikut:  

1. RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah)  
2. Pembangunan Ekonomi & Kawasan Industrim  
3. Infrastruktur & Konektivitas
4. Pengelolaan Lingkungan.
5. Pembangunan SDM
6. Governance dan Kebijakan Politik-Ekonomi

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 

Minimal 30% total wilayah Kabupaten Asahan untuk kawasanblindung; dan 70% untuk kawasan pembangunan (industri manufaktur, pertanian, perikanan, pariwisata, pemukiman, dll) (UU 
No. 26/2007 tentang Perencanaan Tata Ruang).

Sempadan sungai dan sempadan pantai (UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

RTRW terpadu: Darat – Pesisir - Laut

Struktur dan pola ruang wilayah harus mampu memfasilitasi semua kegiatan ekonomi dan kehidupan manusia berjalan secara produktif, efisien, mudah, nyaman, aman, sehat, dan membahagiakan

Pembangunan Ekonomi

Tujuan utama pembangunan ekonomi:
(1) Semua penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) bisa bekerja dengan income yang mensejahterakan (> US$ 480/orang/bulan); (2) Berdaya saing tinggi; (3) menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi (> 7% per tahun) dan berkualitas; (4) Ramah lingkungan berkelanjutan (sustainable).

1. Revitalisasi sektor-sektor ekonomi yang ada saat ini: industri manufaktur, tanaman pangan, hortikultur, peternakan, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan lainnya. 
2. Pengembangan sektor-sektor ekonomi baru: Industry 4.0 (Ekonomi Digital), ekonomi kreatif, energi terbarukan (solar energy, wind power, hydropower, panas bumi, dan hydrogen), Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Pembangunan Kawasan Industri Terpadu dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).
4. Penguatan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
5. Pembangunan AGRO-MARITIM.
6. Transformasi Struktur Ekonomi.

Revitalisasi Sektor-Sektor (Unit Usaha) Ekonomi Yang Ada Saat Ini

Tujuan dari program ini adalah untuk mengevaluasi apakah sektor-sektor ekonomi dan unit-unit usaha (bisnis) yang ada saat ini (existing) sudah berkinerja
baik (maksimal), yakni produktif, efsien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Kemudian, pemerintah terus memelihara, dan bahkan meningkatkan sektorsektor ekonomi dan unit usaha yang sudah berkinerja baik menjadi lebih baik
lagi.

Bagi unit-unit usaha yang belum berkinerja baik (Income > US$ 480/bulan), pemerintah mesti membantu nya untuk bisa berkinerja baik, dengan cara: (1) besaran unit usahanya memenuhi economy of scale; (2) menerapkan ISCMS (Integrated Supply Chain Management System); (3) menggunakan teknologi
mutakhir (Industry 4.0) dalam produksi, pengolahan, dan manajemen; (4) menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (zero-waste and 
emission, dll); (5) permodalan; (6) akses pasar; (7) teknologi; (8) aset ekonomi produktif lainnya; dan (9) Iklim Investasi yang kondusif

Pengembangan Sektor-Sektor Ekonomi (Bisnis) Baru

Tujuan: (1) mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, (2) menciptakan lapangan kerja baru, (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan (4) meningkatkan daya saing daerah secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Contoh sektor ekonomi (bisnis) baru: (1) Energi Baru dan Terbarukan (solar energy, wind power, hydropower, panas bumi, biofuel, dan hidrogen), (2) Ekonomi Digital, (3) Ekonomi Hijau, (4) Ekonomi Biru, dan (5) Ekonomi Pancasila. 

Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu menjelaskan, Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Industri dan KEK

Keunggulan: (1) karena berbagai insentif, kawasan ini diminati oleh investor nasional maupun internasional, (2) menjadi pusat keunggulan dan pertumbuhan ekonomi, (3) penciptaan nilai tambah dan daya
saing daerah, dan (4) penyedia lapangan kerja cukup besar.

Kelemahan: (1) UMR pada umumnya lebih rendah dari kebutuhan riil karyawan (USD 480 atau Rp 7,5 juta per bulan), (2) tenaga kerja berasal dari luar daerah, (3) ketimpangan ekonomi, dan (4) isu lingkungan hidup.

Solusi: (1) pemerintah memberikan subsidi kebutuhan dasar (pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi) sampai produktivitas karyawan meningkat signifikan, kemudian perusahaan
meningkatkan gaji; dan (2) law enforcement.

6 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang Tidak Optimal: KEK Bitung, KEK Morotal, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Likupang, KEK Sorong, KEK Palu

Kawasan khusus kembali mendapat sorotan lantaran tata kelola yang buruksehingga menghambat masuknya aliran modal

Peningkatan Daya Tarik dan Daya Saing Kawasan Industri

1. Perizinan harus dipermudah, dipercepat, lebih murah, dan lebih memiliki kekuatan hukum.
2. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas pembangunan, dengan mengembangkan “Smart-Eco Industrial Estate”.
3. Pemberian insentif fiskal maupun non-fiskal.
4. Iklim investasi yang kondusif: keamanan berusaha, kepastian hukum, Naker, pajak, royalti, dan lainnya.
5. Stabilitas Polhukam.

Revitalisasi dan Pengembangan Koperasi dan UMKM

Ada 3 pilar lembaga ekonomi RI: (1) Koperasi, (2) BUMN, dan (3) Swasta.

Pada 2023, ada 65,5 juta unit UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) atau 99% total unit usaha yang ada di NKRI (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Artinya, unit usaha besar (Korporasi) itu hanya 1%.

 

Status Dan Tantangan Pembangunan wilayah Ciayumajakuning

Tahun 2024, tingkat kemiskinan Prov. Jawa Barat sebesar 7,46% (Urutan ke-23 dari 38 Provinsi di Indonesia).Pada Tahun 2024, TPT ProvinsiJawa Barat sebesar 6,75%(Tertinggi ke-1 dari 38 Provinsi di Indonesia)

▪ Tahun 2024, Koefisien GINI Prov. Jawa Barat sebesar 0,421 (Terendah ke-3 dari 38 Provinsi di Indonesia).
▪ Suatu daerah otonom atau negara dikategorikan secara sosek adil, jika Koefisien GINI < 0,3 (Pareto, 1970).

▪ Pada 2024, IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 74,92 (Urutan ke-16 dari 34 Provinsi di Indonesia).
▪ Suatu Daerah Otonom atau Negara dikategorikan maju, bila IPM > 90 (UNDP, 2010).

• PDRB Kota Cirebon berada diurutan ke-23, dan PDRB per kapita ke-4 di Prov. Jawa Barat.
• Warga negara wajib pajak adalah yang income nya lebih Rp 60 juta/tahun (Kemenkeu, 2016). 

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri menjelaskan SWOT Analysis Pembangunan Wilayah Ciayumajakuning  yakni:

Kekuatan (Strengths)

• Sektor kelapa sawit yang kuat dengan menghasilkan 1.501.360,81 ton dengan total luas tanaman 75.518,92 ha (2024)
• Lokasi strategis di pantai timur Sumatera dengan akses logistik nasional dan internasional.
• Kontribusi tinggi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (42,45% PDRB).
• Tersedianya kawasan industri besar dan menengah (Simpang Empat & Air Joman).
• Potensi pariwisata alam dan budaya, serta infrastruktur dasar mulai berkembang.

Kelemahan (Weaknesses)

• Ketergantungan pada sektor primer yang rentan
terhadap fluktuasi harga komoditas
• Pengangguran dan Kemiskinan 
• IPM Masih Rendah
• Kurang  infrastruktur (jalan rusak), Air Bersih, dan 
Konektivitas digital 
• Keterbatasan APBD dan Akses Permodalan
• Iklim investasi & Kemudahan Berbisnis kurang kondusif

Peluang (Opportunities)

• Dukungan kebijakan pusat dan provinsi untuk
pengembangan kawasan industri & KEK Sei Mangkei
.
• Peningkatan minat investasi di sektor pertanian perikanan, dan industri pengolahan
• Pengembangan jalur wisata lintasvdaerah dan konektivitas transportasi
• Pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatifvberbasis digital.

Ancaman (Threats)

• Globalisasi: Perdagangan Bebas, Persaingan,
tersingkirnya kesenian lokal
• Pencemaran (sampah)Degradasi Lingkungan, Bencana Alamv(banjir, Gempa, dll) dan Perubahan
Iklim Global
• KebijakanbPolitik
- ekonomi, Belum Kondusif
• DampakvIndustri 4.0

Lalu apa yang harus kita (masyarakat, swasta, dan pemerintah) lakukan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045? Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia menjelaskan:

Masyarakat (Rakyat, UMKM)

1. Beretos kerja unggul (seperti rajin, kerja keras, disiplin, dan teamwork); berkhlak mulia (shidiq, amanah, fathonah, tabligh, qonaah, dan IMTAQ); dan 
meningkatkan kapasitas serta kualitas (knowledge, skills, dan expertise) bmulai dari diri kita sendiri. Kemudian tularkan kepada keluarga, masyarakat, 
dan bangsa (Ifda bi Nafsih, Think Globally, Act Locally).
2. Pengembangan investasi dan bisnis di berbagai sektor ekonomi, sesuai vpotensi lokal, peluang pasar, dan kecintaan (passion) kita. Untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan volume produksi goods atau barang (komoditas, produk) dan services (jasa) baik untuk memenuhi  kebutuhan dalam negeri maupun ekspor, dan meningkatkan kesejahteraan brakyat. Pendapatan pemilik dan karyawan diatas USD 480 (Rp 7,5 juta)/orang/bulan. Berdasarkan perhitungan: USD 3,2/orang/hari (garis kemiskinan Bank Dunia) atau USD 96/orang/bulan x 5 orang (rata-rata ukuran RT) dan asumsi yang bekerja hanya ayah atau ibu.

Swasta (Perusahaan Besar, Industri)

1. Berupaya maksimal agar perusahannya mampu menghasilkan goodsvatau services yang berdaya saing tinggi (QCD = Quality, Cost, dan, Delivery) untuk memenuhi pasar domestik (nasional) maupun ekspor 
secara berkelanjutan. Sehingga, menghasilkan keuntungan besar  (highly profitable) secara berkelanjutan.
2. Gaji karyawan swasta dan ASN > USD 480 (Rp 7,5 juta)/bulan.
3. Program DIKLATLUH untuk karyawan dalam rangka up-skilling atau reskilling (capacity building) secara reguler dan berkesinambungan.
4. Keuntungan harus diinvestasikan di dalam negeri (jangan disimpan di  Luar Negeri).
5. Investasi R & D (LITBANG) supaya produk perusahannya inovatif dan berdaya saing.

Pemerintah

1. Punya konsep (Road Map, Blueprint, RPJP, dan RPJMN) pembangunan yang holistik dan benar serta dilaksanakan secara berkesinambungan.
2. Pembangunan Bidang Ekonomi.
3. Pembangunan SDM: sektor-sektor Kesehatan, Pendidikan, R & D, dan Agama.
4. Pembangunan Infrastruktur.
5. Penciptaan Iklim Investasi dan Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) yang kondusif: perizinan, keadilan dan penegakkan hukum, dll.
6. Tata Kelola Pemerintahaan yang baik (Good Governance): profesional, melayani, 
transparan, akuntable, dan bebas KKN.
7. Kebijakan politik ekonomi kondusif (RTRW, fiskal, moneter, perdagangan, ketenagakerjaan, dan pemilu).
8. Capable, Strong, dan Good Leaders (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif).

Ilmuwan (Dosen dan Peneliti) dan Ulama

1. Menghasilkan invention dan innovation di berbagai 
bidang IPTEKS sesuai kebutuhan bangsa dan masyarakat dunia.
2. Ilmuwan dan Ulama berkontribusi siginifikan untuk membangun SDM Indonesia yang unggul, kompeten, 
capable, beretos kerja tinggi, berkhlak mulia, dan memiliki IMTAQ kokoh menurut agama masing-masing.
3. Melakukan amar ma’ruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat.

Media Masa

1. Menyebar luaskan hal-hal positip: invention, innovation, prestasi orang, model bisnis yang sukses, model pembangunan yang berhasil, dll.
2. Mencegah dan mengatasi hal-hal negatip: kebohongan, ketidakjujuran, penghianatan, kriminalitas, premanisme, narkoba, perjudian, KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dll.
3. Berkontribusi signifikan dalam mewujudkan masyarakat meritokrasi(kehidupan berbangsa dan bernegara barazaskan merit system), berkahlak mulia, dan ber-IMTAQ menurut agama masing-masing.
4. Menjaga kerukuanan dan keharmonisan antar pemeluk agama.

Isu-Isu Sosial dan Ekonomi

Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu,  mengidentifikasi beberapa isu sosial dan ekonomi yang signifikan di Indonesia, yaitu: kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah besar di Indonesia, yang berdampak pada IPM yang rendah. 

Deindustrialisasi: Proses pengurangan aktivitas industri yang dapat mengurangi daya saing ekonomi Indonesia.

Deflasi: Keadaan di mana suplai barang melebihi permintaan, berpotensi menurunkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Fenomena #KaburAjaDulu: Banyaknya generasi muda yang mencari peluang pekerjaan di luar negeri, yang mencerminkan kurangnya lapangan kerja layak di dalam negeri.

Masalah Pinjaman Online dan Judi Online: Ini menunjukkan adanya masalah sosial yang berkaitan dengan kesulitan ekonomi yang semakin mendorong sebagian orang ke dalam jeratan utang dan kecanduan.

Utang LN yang Membengkak: Utang luar negeri yang semakin meningkat membebani anggaran negara, mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan dan investasi dalam sektor-sektor penting.

Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode 2001–2004 itu menekankan perlunya upaya kolektif untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif.

Hal ini juga mencerminkan pentingnya peningkatan daya saing industri dan menciptakan sektor-sektor ekonomi baru yang lebih berkelanjutan dan produktif. Penyusutan kelas menengah dan ketergantungan pada sektor informal tentu menjadi masalah sosial yang juga perlu perhatian serius, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Kontribusi Sektor Manufaktur Terhadap PDB 

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan status dan tantangan pembangunan bangsa Indonesia dengan menyoroti beberapa aspek penting berikut ini: ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tren deindustrialisasi yang tengah melanda Indonesia. Menurutnya, kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia telah menurun signifikan, dari 29% pada tahun 1996 menjadi sekitar 19% pada tahun 2020..

Deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI (Gross National Income) perkapita nya mencapai 12.536 dolar AS. Banyak industri (pabrik) gulung tikar atau mengurangi produksinya. 

Dampak dari kontraksi ini terlihat pada meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 52.933 pekerja menjadi korban PHK sepanjang Januari hingga 26 September 2024, dengan dominasi pada sektor tekstil, garmen, dan alas kaki.

Penurunan ini diperparah dengan data Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia yang menunjukkan kontraksi. Pada Juli 2024, PMI sebesar 50,7, mendekati ambang batas menuju kontraksiindustri manufaktur (PMI = 50). PMI Juni itu menurun 1,4 dari PMI Mei sebesar 52,1. Kemudian, pada Juli berada pada 49,3 (zona kontraksi, PMI < 50), turun 1.4 poin dari bulan sebelumnya (Juni). 

Kontraksi aktivitas manufaktur terjadi setelah mampu bertahan di zona (level) ekspansi selama 34 bulan berturut-turut. Angka PMI Juli merupakan PMI terendah sejak Nopember 2022. Padahal, sektor industri manufaktur (tekstil, Sritex) merupakan tulang punggung
perekonomian Indonesia, yang menyumbangkan 18,7% PDB dan 72,24% total ekspor RI.

Sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja. Kontraksi Sektor Industri Manufaktur, khususnya TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) seperti PT. Sritex dan elektronik, telah mengakibatkan PHK masih dan meluas. Sejak Covid-19) hingga sekarang gelombang PHK terus meningkat. Pada 2022,PHK sebanyak 25.144 orang. Kemudian, pada 2023 PHK meningkat menjadi 64.855 orang, dan per Mei 2024, jumlah PHK mencapai 69.472 orang (Kemenaker, 2024). 

"Kontraksi sektor ini mengakibatkan gelombang PHK yang masih dan meluas. Dari tahun 2022 hingga Mei 2024, jumlah PHK terus meningkat," ungkap Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.

Kondisi ini turut mempengaruhi stabilitas kelas menengah di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk kelas menengah menurun dari 57,33 juta orang (21,45% dari total penduduk) pada 2019 menjadi 47,85 juta orang (17,13%) pada 2024.

Penduduk Kelas Menengah

Dalam 10 tahun terakhir, penduduk kelas menengah pun semakin rentan jatuh miskin. Hal ini terlihat dari data modus pengeluaran penduduk kelas menengah yang cenderung lebih dekat ke batas bawah kisaran (range) pengeluaran kelompok kelas menengah (Rp 2.040.262 – Rp 9.909.844 per bulan), yakni rata-rata Rp 2.056.494 per bulan. 

Dengan kata lain, selisih pengeluaran mayoritas kelas menengah dengan batas bawah pengeluaran kelas menengah (Rp 2.040.262 per bulan) hanya Rp 16.232 (BPS, 2024). "Hal ini menunjukkan bahwa banyak sekali penduduk yang saat ini berstatus kelas menengah akan jatuh menjadi berstatus miskin, jika tidak ada kenaikan pendapatan (income) mereka," katanya.

Beliau memaparkan, ada beberapa isu krusial yang perlu segera ditangani untuk memastikan kemajuan ekonomi dan sosial bangsa Indonesia:

Hanya 19 negara dari 200 negara anggota PBB yang memiliki PDB lebih dari US$ 1 triliun. Ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia termasuk dalam ekonomi besar, tantangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi agar setara dengan negara-negara maju.

Penurunan Saldo Rekening Bank 

Prof Rokhmin Dahuri mengungkap realitas ekonomi Indonesia yang mengkhawatirkan: kelas menengah Indonesia kian rapuh dan semakin rentan jatuh miskin. Rata-rata saldo Rekening Bank di kelompok nasabah dengan tabungan dibawah Rp 100 juta (99% dari total penabung Indonesia) terus mengalami penurunan sejak 2019 hingga 2024. 

Pada awal 2019, rata-rata saldo kelompok nasabah ini masih Rp 3 juta, per akhir 2024 turun menjadi hanya 1,8 juta. Kerentanan ini semakin diperparah oleh penurunan daya tahan keuangan masyarakat. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan bahwa rata-rata saldo tabungan 99% rakyat penabung (dengan saldo di bawah Rp 100 juta) telah merosot tajam dari Rp 3 juta pada 2019 menjadi hanya Rp 1,8 juta per akhir 2024.

Berdasarkan data BPS 2024, modus pengeluaran bulanan mayoritas penduduk kelas menengah hanya Rp 2.056.494—nyaris menyentuh batas bawah definisi kelas menengah, yaitu Rp 2.040.262 per bulan. “Dengan selisih hanya Rp 16.232 dari ambang bawah, satu guncangan kecil saja, seperti inflasi atau kehilangan pekerjaan, bisa menjatuhkan jutaan orang kembali ke dalam kemiskinan,” ungkap Prof. Rokhmin Dahuri.

Sementara itu, beban anggaran APBN untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang Indonesia meningkat siginifikan dalam 10 tahun terakhir (Dua Periode Pemerintahan Presiden Jokowi).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, anggaran untuk membayar bunga utang saja mencapai Rp 497,3 triliun—hampir setara dengan defisit APBN sebesar Rp 522,8 triliun. Total utang Indonesia saat ini mencapai Rp 8.444 triliun (Kemenkeu, 2024).

“Jika tidak ada reformasi struktural dan perbaikan fundamental dalam kebijakan fiskal, ketenagakerjaan, dan pendidikan, kelas menengah Indonesia bisa ambruk, dan itu akan menjadi bencana ekonomi nasional,” tegasnya.

Di kawasan Asia - Pasifik, negara-negara yang mengalami peningkatan beban bunga utang paling signifikan pasca Pandemi Covid-19 adalah Indonesia, Laos,  Papua Nugini, dan Mongolia.

Beban pembayaran bunga utang (diluar cicilan pokok utang) dalam APBN 2024 sebesar Rp 497,3 trilyun. Angka ini nyaris menyamai dengan jumlah defisit APBN 
(proyeksi belanja negara yang akan dibiayai dengan utang) sebesar Rp 522,8 trilyun. Total utang RI saat ini Rp 8.444 trilyun (Kemenkeu, 2024).

Alokasi anggaran untuk membayar bunga utang itu merupakan yang kedua tertinggi dalam komponen belanja pemerintah pusat dalam APBN 2024. Yakni: anggaran Kesehatan Rp 187,5 trilyun, Perlinsos Rp 496,8 trilyun, Infrastruktur Rp 423,4 trilyun, dan Pendidikan Rp 665 trilyun.

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya revitalisasi sektor manufaktur sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Beliau mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengatasi tantangan ini demi menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya membangun sektor produktif yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat jaring pengaman sosial, serta mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan UMKM agar ekonomi Indonesia tidak hanya tumbuh, tapi juga tangguh dan berkeadilan.

Prof. Rokhmin Dahuri juga menyoroti potensi besar Indonesia dengan penduduk lebih dari 280 juta jiwa, kekayaan sumber daya alam, dan posisi geoekonomi serta geopolitik yang strategis. Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di bawah potensi maksimal akibat berbagai tantangan seperti iklim investasi yang kurang kondusif dan stabilitas politik yang rendah.

Dalam paparannya, ia menjelaskan, Indonesia memiliki empat modal dasar pembangunan dengan penduduk 281,6 juta (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah dan dapat bonus demografi dari 2020 – 2040,  merupakan potensi daya saing dan pasar domestik yang luar biasa besar melalui kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut.

Dijelaskan bahwa posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 triliun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulaun Indonesia) (UNCTAD, 2012). Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpadat di dunia, 200 kapal/hari.

Kemudian, rawan bencana alam (70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri). “Mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa,” terangnya.

“Dengan potensi (modal dasar) pembangunan yang sangat besar dan lengkap diatas, sejatinya potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 10% per tahun,” kata Prof Rokhmin Dahuri mengutip Mc. Kinsey, 2012; Goldman and Sach, 2020.

Maka, kalau kita ingin menggapai Indonesia Emas ada 10 tantangan sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain: 1.Pertumbuhan Ekonomi Rendah (< 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing & IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10.Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).

Mengapa potensi pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% ?  Prof Rokhmin Dahuri mengungkapkan, dalam 10 tahun terakhir (2015 – 2024) Indonesia hanya tumbuh rata-rata 5% per tahun.

1. Iklim Investasi dan Ease of Doing Business kurang kondusif, sebagian besar Menteri, Dirjen, anggota DPR, dan Kepala Daerah ikut berbisnis (‘cawe-cawe’) 
dalam sektor yang mereka pimpin.
2. Stabilitas Politik-Ekonomi rendah: gonta-ganti kebijakan dan regulasi, kurang koordinasi dan sinkronisasi antar baik Kementerian/Lembaga maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemda, premanisme Ormas, dll.

Akibatnya: sejak 2008 – 2024 relokasi sekitar 50 pabrik (industri manufaktur) milik MNCs asal AS, Eropa, dan Jepang dari China, tidak satu pun masuk ke
Indonesia. Mereka memindahkannya Malaysia, Vietnam, Thailand, Pilipina, dan Kamboja. NIVIDIA, LG, dan Apple batal investasi di Indonesia, dan hingga kini belum ada investor asing yang berinvestasi di IKN.

Antara Data BPS dan Bank Dunia

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri menguraikan garis kemiskinan adalah jumlah uang yang cukup bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, sandang, rumah, kesehatan, Pendidikan, dan transportasi) dalam sebulan (BPS, 2024).

Perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2022), yakni pengeluaran 582.932/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan. 

Jumlah penduduk miskin sebanyak 25,22 juta orang (9,03% total penduduk. Atas dasar garis kemiskinan Bank Dunia (2024) sebesar US$ 3,2/orang/hari atau US$ 96 (Rp 1.550.000)/orang/bulan. Jumlah penduduk miskin 112 juta orang (38% total penduduk).

Perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2024), yakni pengeluaran Rp 582.932/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan.

Atas dasar garis kemiskinan BPS (2025) sebesar Rp 595.242/orang/bulan → Jumlah penduduk miskin 25,20 juta orang (8,97% total penduduk).

Namun, menurut garis kemiskinan Bank Dunia (2025) sebesar US$ 6,85/orang/hari atau US$ 205,5 (Rp 3.458.360) /orang/bulan, jumlah rakyat miskin 172 juta orang (60,3% total penduduk), 60,3% Penduduk Indonesia Miskin.

Menurut garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.440.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk).

Beliau memaparkan, ada beberapa isu krusial yang perlu segera ditangani untuk memastikan kemajuan ekonomi dan sosial bangsa Indonesia:

Hanya 19 negara dari 200 negara anggota PBB yang memiliki PDB lebih dari US$ 1 triliun. Ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia termasuk dalam ekonomi besar, tantangannya adalah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi agar setara dengan negara-negara maju.

Espos (30 April 2025) - Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 mengungkapkan bahwa 60,3% penduduk Indonesia—sekitar 172 juta jiwa dari total populasi 285,1 juta—hidup di bawah garis kemiskinan internasional untuk negara 
berpendapatan menengah-atas. Standar kemiskinan ini ditetapkan sebesar USD 6,85 per hari per kapita, 
yang dikonversi dengan kurs JISDOR 25 April 2025 (Rp16.829/USD) menjadi sekitar Rp115.278 per hari per orang. 

Angka tersebut jauh di atas garis kemiskinan nasional versi BPS yang hanya menetapkan Rp595.242 per 
bulan (sekitar Rp19.841 per hari), sehingga menciptakan kesenjangan besar antara data kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS. 

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. “Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN,” katanya.

Mengutip Institute for Global Justice, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, sekarang 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing. Dia menyebutkan, kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam, 2017). Dari 2005 – 2014, 10% orang terkaya Indonesia menambah tingkat konsumsi mereka sebesar 6% per tahun.

Bahkan, sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015). “Sekarang 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing (Institute for Global Justice, 2016),” terangnya.

Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, 2023 dan 2024 TW III masih di dominasi oleh kelompok Provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB 2023 sebesar 57,05% dan 2024 TW III sebesar 56,84%

Deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI  (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536.

Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia) itu menyatakan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan dan tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Isu-Isu Sosial dan Ekonomi.

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

1. Transparan, akuntabel, produktif, efisien, cepat, ramah, dan aman.
2. The right man on the right place dalam pengisian jabatan, bukan dari tim sukses semata apalagi saudara (nepotisme).
3. Capable, strong, and good leadership: bangun ‘super team’ bukan ‘super individual’.
4. Kolaboratif dan enterpreunerial.
5. Melayani publik (rakyat, swasta, wisatawan, investor, best talents, dan tamu), bukan dilayani.
6. Capacity building birokrasi (ASN): knowledge, skills, expertise, etos kerja, dan akhlak mulia & IMTAQ.

Ada 3 langkah strategis untuk menciptakan produktivitas dan daya saing, sehingga Kab. Asahan bisa maju, sejahtera, dan mandiri:

1) Menjadi tuan rumah yang baik (be a good host) bagi pelanggan daerah (rakyat, wisatawan, investor, dan talented people).
2) Memperlakukan pelanggan secara baik (treat your customers/guests properly).
3) Membangun sebuah “rumah” yang nyaman bagi pelanggan (building a home sweet home).

Langkah strategis-1 merupakan upaya untuk menarik dan mengakuisisi pelanggan (customer acquisition).

Langkah strategis-2 untuk memuaskan pelanggan(customer satisfaction).

Langkah strategis-3 untuk mempertahankan pelanggan (customer retention).Sumber: Kotler dan Kertajaya (20.

Kerjasama Penta Helix

Pentahelix merupakan sebuah model Kerjasama inovatif yang mensinergikan Akademisi, Bisnis (Industri), Pemerintah, Komunitas, dan Media untuk menciptakan ekosistem kerjasama berdasarkan pada IPTEK, Kreatifitas, dan Inovasi.

“Sedangkan Struktur Kemitraan Penta Helix, Industri (Swasta), Perguruan Tinggi, Komunitas, Pemerintah, Media Masa,” ujar Prof Rokhmin Dahuri.

Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), menyarankan penerapan model kerja sama Pentahelix, yang melibatkan lima elemen kunci: Pemerintah, Akademisi, Bisnis, Komunitas, dan Media. "Kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pembangunan berkelanjutan," tambahnya.

Dengan memanfaatkan potensi yang ada dan mendorong kolaborasi lintas sektor, Sumut dapat mencapai status sebagai provinsi yang maju, sejahtera, dan mandiri.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri mengajak seluruh elemen di Wilayah Ciayumajakuning untuk bersama-sama membangun dengan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan keberpihakan pada rakyat kecil.

“Ini adalah kesempatan emas untuk membangun Wilayah Ciayumajakuning  menjadi provinsi yang maju, sejahtera, dan mandiri,” ucapnya.  

Adapun peluang Kerjasama Penta Helix UMC di sektor Industri Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, yaitu: 1. Tradisional Peningkatan kualitas dan daya saing, antara lain: ikan asap, pindang,  kering (asin dan tawar), fermentasi (peda), terasi, petis, dll;

2. Modern: live fish, fresh fish,  pembekuan, pengalengan, breaded shrimps and fish, produk berbasis surimi,  dll; 3. (product development) dan Penyempurnaan packaging serta distribusi produk;

4. Pemerintah harus memastikan, bahwa setiap unit industri pengolahan hasil perikanan memiliki mitra produsen (nelayan dan /atau pembudidaya); 5. Standardisasi dan sertifikasi; 6. Penguatan dan pengembangan pasar domestik dan ekspor.

Sumber Dana Pembangunan Ciayumajakuning

1. APBD Pemda Kabupaten/Kota
2. APBD Pemprov. JABAR
3. APBN KKP, Kemen. PUPR, Kemenhub, dll
4. Swasta Lokal, Nasional, dan 
Internasional
5. BUMD dan BUMN
6. BLU
7. CSR
8. Dll

Dalam kesempatan tersebut, Prof Rokhmin Dahuri menjelaskan, pencapaian dan status pembangunan wilayah Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Dan Kabupaten Kuningan).

PDRB atas dasar harga berlaku Ciayumajakuning, yaitu: Kab. Indramayu berada diurutan ke-7,untuk PDRB dan PDRB per kapita di Prov. Jawa Barat; PDRB Kab. Cirebon berada diurutan ke-12, dan PDRB per kapita ke-24 di Prov. Jawa Barat; PDRB Kab. Majalengka berada diurutan ke-19, dan PDRB per kapita ke-27 di Prov. Jawa Barat; Kab. Kuningan berada diurutan ke-22,untuk PDRB dan PDRB per kapita di Prov. Jawa Barat; PDRB Kota Cirebon berada diurutan ke-23, dan PDRB per kapita ke-4 di Prov. Jawa Barat.

Memburuknya Indikator Perekonomian Indonesia (PHK massif; penurunan daya beli, jumlah kelas menengah, penerimaan pajak, IHSG, dan nilai tukar rupiah).

• Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan disertai deflasi serta meningkatnya pekerja informal, 
menandakan potensi stagnasi ekonomi.
• PMI manufaktur yang meningkat di awal 
2025 memberi harapan pemulihan, terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga jelang Ramadhan dan Lebaran.
• Permintaan dalam negeri perlu dijaga dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif untuk mencegah perlambatan lebih lanjut.
• Strategi diskon harga dan penurunan suku  bunga kredit dapat menjadi solusi untuk mendongkrak konsumsi dan pertumbuhan, khususnya di kalangan 
generasi milenial dan Z.

Ancaman Bencana Demografi Indonesia

Jendela (rentang waktu) Bonus Demografi yang dimiliki Indonesia adalah dari 2022 – 2032.

Bonus Demografi adalah rentang waktu, dimana jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) lebih besar ketimbang jumlah penduduk usia non-produktif.

Bonus Demografi hanya terjadi sekali dalam suatu negara.

Suatu negara-bangsa yang berhasil memanfaatkan Bonus Demografi, bila seluruh penduduk usia produktifnya bisa bekerja (berwirausaha atau menjadi pekerja) dengan pendapatan yang mensejahterakan secara berkelanjutan.

Sayangnya, sampai sekarang Pemerintah belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) yang jumlahnya mencapai 142 juta orang. Sebaliknya, dalam 10 terakhir gelombang PHK, pengangguran, dan jumlah pekerja di sektor informasl justru kian meningkat.

Demikian pula halnya dengan kualitas SDM tenaga kerja kita yang semakin tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.

Bila trend buruk ini tidak segera dikoreksi, Niscaya Indonesia bakal mengalami ‘Bencana Demografi’.

Beberapa Indikator Bencana Demografi Indonesia

Pada Agustus 2024, tingkat pengangguran usia muda (15 – 24 tahun) mencapai 17,32%.

Sementara itu, angka youth NEET (Not in Employment, Education, and Training) mencapai 20,31%. Artinya, sekitar 9 juta dari 44 juta penduduk usia muda sedang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan 
tidak mengikuti pelatihan. Angka youth NEET ini lebih tinggi dari rata-rata ASEAN sebsar 16,3%. Contoh: youth NEET Singapura hanya 4,3%; Vietnam 10,82%; Malaysia 13,63%; dan Thailand 20% (ILO, 2025).

Yang lebih mencemaskan, hampir semua indikator kualitas SDM (nilai PISA, literasi, produktivitas Naker, kapasitas inovasi, dan daya saing) menunjukkan bahwa kualitas SDM Indonesia hingga kini masih rendah.

Disisi lain, deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI  (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536. "Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN," kata yang juga Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.

Yang sangat mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, adalah 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar-Kemenkes terdapat 30,8% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi.

Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020). “Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut,”  kata Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu mengutip Litbang Kompas di Harian Kompas (9 Desember 2022)

“Apabila masalah krusial ini tidak segera diatasi, maka generasi penerus kita akan menjadi generasi yang lemah fisiknya dan rendah kecerdasannya, a lost generation. Resultante dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, stunting, dan gizi buruk adalah IPM Indonesia yang baru mencapai 72 tahun lalu. Padahal, menurut UNDP, sebuah bangsa bisa dinobatkan sebagai bangsa maju dan makmur, bila IPM nya lebih besar dari 80,” sebutnya.

Mirisnya, rakyat Indonesia kekurangan rumah yang sehat dan layak huni. Berdasarkan laporan Bappenas, dari 65 juta rumah tangga, masih 61,7 % rumah tidak layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terang Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) itu.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini < 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Hingga 2022, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN. Hingga 2019, Global Entrepreneurship Index  Indonesia berada diurutan ke-75 dari 137 negara atau peringkat ke-6 di ASEAN. Hingga 2021, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN. Indonesia peringkat ke-69 dari 81 negara tingkat literasi negara di dunia.

Riset yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked, dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.

Penyebab Ketertinggalan Indonesia

Prof. Rokhmin Dahuri menyebutkan ada beberapa  faktor yang menyebabkan Indonesia tertinggal dibandingkan sejumlah bangsa lain. “Penyebab ketertinggalan Indonesia itu ad faktor internal, ada pula faktor eksternal,” kata Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

Ia menyebutkan, faktor internal tersebut yaitu belum ada “Road Map Pembangunan Nasional yang Komprehensif, Tepat, dan Benar” yang dilaksanakan secara berkesinambungan; Kualitas SDM (knowledge, skills, expertise, kapasitas inovasi, etos kerja, nasionalisme, dan akhlak) masih rendah Sistem politik demokrasi liberal (Kapitalisme) yang sarat dengan politik uang dan kemunafikan, penegakkan hukum buruk, dan KKN massif; Belum ada pemimpin yang capable, negarawan, IMTAQ kokoh, dan ikhlas membangun bangsa.

Adapun faktor eksternal, katanya, antara lain Keserakahan bangsa-bangsa maju dan kapitalisme cenderung menjajah secara politik-ekonomi negara berkembang; Disrupsi Teknologi (AI, Drone, dll); Tensi Geopolitik makin meruncing: Perang Rusia vs Ukraina, Israel vs Palestina, persaingan AS vs China; Triple Ecological Crises (Pollution, Biodiversity Loss, and Global Warming; Nasionalisme rendah di kalangan pengusaha: (1) berubah dari industriawan menjadi importir, (2) nyimpan uang lebih  80% di LN, (3) gaji karyawan rendah, dan (4) R & D serta daya saing rendah (‘jago kandang’).

Kemudian, riset yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked, dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat  ke-60 dari 61 negara soal minat membaca Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca) Nasional, termasuk di level rendah (37,32). Selanjutnya, 9 provinsi masuk dalam level sedang (26%); 24 provinsi masuk level rendah (71%); dan 1 provinsi masuk level sangat rendah (3%). Sedangkan Indeks Alibaca tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta (58,16).

Disisi lain, jelasnya, TFP (Total Productivity Factor) Indonesia menurun 50%  sejak 2010, jauh di bawah negara-negara ASEAN (World Bank, 2023). Hingga 2022, peringkat GII Global Innovation Index Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Bahkan, pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN.
Jumlah wirausahawan Indonesia hanya mencapai 3,1 Persen dari Negara Asean lainnya. Sedangkan standar Bank Dunia, jumlah pengusaha minimal 7% dari jumlah penduduk. Hingga 2019, Global Entrepreneurship Index Indonesia berada diurutan ke-75 dari 137 negara atau peringkat ke-6 di ASEAN.

Sementara itu, implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi bangsa Indonesia hanya 8,1%; selebihnya (91,9%) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah.  Sementara, Singapura mencapai 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24%    (UNCTAD dan UNDP, 2021).

Editor: Husnie