ASKARA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia harus mencabut larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram (kg).

Bahkan Bahlil merancang, ke depannya pembelian elpiji bersubsidi untuk masyarkat harus menggunakan KTP.

Diketahui, pemerintah telah mengalokasikan Rp 87 triliun untuk subsidi elpiji 3 kg. Sehingga Bahlil beralasan perlu mengatur kembali mekanisme penjualan elpiji 3 kg.

“Distribusi elpiji dari agen ke pangkalan masih dapat dikontrol dengan baik. Akan tetapi, harga elpiji 3 kg di tingkat pengecer sering kali mengalami lonjakan yang tidak dapat dikendalikan,” kata Bahlil.

Imbas dari niatan Bahlil terkait mekanisme penjualan elpiji 3 kg menimbulkan polemik dan kelangkaan. Sehingga Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi instruksi pada hari Selasa 4 Februari 2025 untuk mencabut aturan tersebut.

Seiring dengan keluarnya instruksi Presiden Prabowo, Bahlil kemudian mengumumkan perubahan kebijakan dengan mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kg.

“Jadi mulai hari ini pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif (jual elpiji 3 kg) dengan nama sub pangkalan," ujarnya saat meninjau pangkalan elpiji di Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa (4/2).

Dengan entengnya, Bahlil meminta maaf kepada warga yang mengantre demi mendapatkan gas bersubsidi. “Mohon maaf ya,” kata Bahlil kepada warga.