ASKARA - Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS, anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kelautan, dan lingkungan hidup menyatakan keprihatinannya terhadap target ambisius pemerintah untuk membangun 3 juta rumah dengan cara mengkonversi atau mengalihfungsikan lahan sawah produktif di Pulau Jawa. Upaya pemerintah tersebut  dalam rangka memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, terutama bagi kalangan berpendapatan rendah. Program pembangunan rumah tersebut bertujuan untuk mengurangi backlog perumahan yang ada di Indonesia. 

Namun, Prof. Rokhmin Dahuri menekankan bahwa pembangunan rumah tidak boleh mengorbankan lahan pertanian produktif yang seharusnya tetap dijaga untuk mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, langkah ini merupakan kesalahan besar yang bisa berdampak buruk pada ketahanan pangan Indonesia, yang saat ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yaitu untuk mencapai swasembada pangan.

"Sebagai negara yang ingin mencapai swasembada pangan, Indonesia harus memastikan bahwa lahan pertanian produktif tetap terjaga, khususnya di Pulau Jawa, dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional. Hal ini agar kita tidak kehilangan kemampuan untuk memproduksi pangan  secara mandiri," ujar Prof Rokhmin Dahuri di gedung Parlemen, dikutip dari akun instagramnya, Selasa (24/12).

Prof. Rokhmin Dahuri dengan tegas menyatakan bahwa konversi lahan sawah produktif di Pulau Jawa untuk pembangunan perumahan adalah sebuah langkah yang sangat berisiko dan bisa disebut sebagai blunder. Jika lahan-lahan ini beralih fungsi menjadi pemukiman atau area non-pertanian lainnya, maka akan ada dampak yang sangat besar terhadap produksi pangan dan ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat.

Kebijakan ini, katanya, bertentangan dengan misi utama pemerintah saat ini, yakni swasembada pangan, yang bertujuan untuk memastikan Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tanpa tergantung pada impor. 

"Kalau kita membuka lahan sawah di luar Pulau Jawa, resiko keberhasilannya belum tentu setinggi di Jawa. Tidak semua daerah di luar Jawa memiliki kesesuaian iklim dan kualitas tanah yang mendukung untuk pertanian padi, yang merupakan komoditas utama kita. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam membuka lahan pertanian di luar Jawa," tegas Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu.

Menurutnya, pentingnya perlindungan lahan pertanian di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang. Meskipun pembangunan perumahan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan rakyat, konversi lahan produktif pertanian harus dihentikan agar ketahanan pangan tetap terjaga.

"Jangan ada lagi konversi lahan produktif pertanian menjadi pemukiman. Silahkan membuka lahan pertanian di luar Pulau Jawa yang kesesuaian dan tidak menabrak azas konservasi," ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Selain itu, tambahnya, pembukaan lahan di luar Jawa juga memerlukan investasi besar dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia, yang bisa memakan waktu dan biaya yang cukup tinggi. Kesuksesan pertanian di luar Pulau Jawa, terutama untuk produksi beras, akan sangat bergantung pada ketersediaan air, kualitas tanah, dan teknologi pertanian yang digunakan.

"Kita harus bijaksana dalam menentukan kebijakan penggunaan lahan. Lahan pertanian yang produktif harus tetap dipertahankan, karena itu adalah sumber daya yang sangat penting untuk ketahanan pangan nasional. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman harus dihentikan," tegas Prof. Rokhmin Dahuri.

Prof. Rokhmin Dahuri mengingatkan bahwa lahan pertanian di Pulau Jawa sangat vital untuk ketahanan pangan Indonesia. Oleh karena itu, konversi lahan sawah produktif di Jawa untuk kepentingan non-pertanian, meskipun untuk pembangunan perumahan, harus dihentikan. Kebijakan yang lebih bijaksana adalah dengan mencari alternatif lain untuk pembangunan perumahan tanpa merusak lahan pertanian yang ada.

Dirinya memahami pentingnya pembangunan perumahan untuk rakyat, terutama untuk mereka yang membutuhkan rumah layak huni. Namun, kita harus memastikan bahwa pembangunan perumahan ini tidak mengorbankan lahan pertanian produktif. 

"Di tengah tantangan besar untuk memastikan ketahanan pangan di Indonesia, kita tidak boleh mengorbankan lahan pertanian yang produktif untuk kepentingan lain. Kita bisa mencari solusi dengan mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak produktif atau mengalihkan pembangunan perumahan ke lahan-lahan yang sudah terdegradasi," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University itu.

Prof. Rokhmin mengusulkan untuk lebih fokus pada pembangunan hunian vertikal* (apartemen, kondominium) di kawasan perkotaan. Dengan demikian, penggunaan lahan di kota bisa lebih efisien dan tidak perlu mengorbankan lahan pertanian yang ada.

"Solusi alternatif seperti pembangunan vertikal atau pemanfaatan lahan terdegradasi harus diprioritaskan untuk menjaga keseimbangan antara ketahanan pangan dan pembangunan perumahan," sebutnya.

Dengan solusi yang tepat dan kebijakan yang bijak, kedua sektor ini perumahan dan pertanian dapat berkembang secara seimbang untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selain itu, Prof. Rokhmin juga mengusulkan penggunaan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang terbatas. Dengan teknologi yang tepat, lahan yang sempit pun bisa menghasilkan produk pertanian yang optimal tanpa harus membuka lahan baru.

Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan akan pangan dan perumahan. Menurutnya, negara harus memiliki visi jangka panjang dalam merencanakan penggunaan lahan agar keduanya bisa berjalan berdampingan tanpa saling mengorbankan.

"Pembangunan perumahan dan pengelolaan lahan pertanian harus berjalan seiring. Kita harus memikirkan bagaimana mengelola sumber daya alam dengan bijaksana agar keduanya bisa saling mendukung. Jangan sampai kebutuhan akan rumah mengorbankan ketahanan pangan kita," kata Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu.