ASKARA - Anggota DPR RI 2024 – 2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menjadi narasumber dalam Kuliah Umum bertajuk “Peran Perguruan Tinggi dalam Ekonomi Hijau di Era Society 5.0” yang diadakan di Kampus Politeknik Siber Cerdika Internasional, Desa Panambangan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, pada Sabtu, 14 Desember 2024. Dalam kuliah umum ini, Prof. Rokhmin Dahuri membahas pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung ekonomi hijau di era Society 5.0. 

"Perguruan tinggi harus menjadi pusat inovasi dan penelitian yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan," ujar Prof. Rokhmin Dahuri membawakan tema "Peran Perguruan Tinggi Dalam Ekonomi Hijau Di Era Society 5.0 Menuju Indonesia Emas 2045".

Selain itu, beliau juga mengajak para mahasiswa dan akademisi untuk aktif terlibat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara-bangsa yang maju, adil-makmur, dan berdaulat, yang dikenal sebagai Indonesia Emas. 

"Potensi ini dapat diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan dan teknologi, serta pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia," tegasnya.

Beliau juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan ini. Dengan komitmen bersama dan visi yang jelas, Indonesia dapat menjadi negara yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga adil dalam pembagian kemakmuran dan berdaulat dalam menjalankan kebijakan-kebijakan nasionalnya.

Pendidikan Berbasis Keberlanjutan

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya pendidikan berbasis keberlanjutan. Menurut beliau, dengan pendidikan yang berfokus pada keberlanjutan, generasi muda akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjaga lingkungan serta menguasai teknologi yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Hal ini akan memastikan bahwa mereka tidak hanya menjadi tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga agen perubahan yang mampu membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Pertama, Pendidikan Berbasis Keberlanjutan: Menyediakan kurikulum yang mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau dan teknologi cerdas untuk mencetak lulusan yang siap berkontribusi di era Society 5.0 

Kedua, Pusat Inovasi Dan Riset Teknologi Hijau: Mengembangkan riset di bidang energi terbarukan, manajemen limbah, dan pertanian cerdas berbasis teknologi (AI dan IoT) 

Ketiga, Penerapan Kampus Hijau: Mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan di kampus melalui pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan 
digitalisasi. 

Keempat, Kolaborasi Dengan Industri Dan Pemerintah: Menjalin kerja sama dengan sektor industri dan pemerintah untuk mendukung inovasi hijau, seperti pengembangan smart grid dan teknologi ramah lingkungan 

Kelima, Pelatihan Dan Pemberdayaan Masyarakat: Melakukan pengabdian masyarakat dengan memberikan pelatihan teknologi hijau untuk 
meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat 

Keenam, Inkubator Bisnis Ramah Lingkungan: Membantu mahasiswa dan alumni mendirikan start-up berbasis keberlanjutan dengan fokus pada solusi 
ramah lingkungan dan teknologi cerdas.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan bahwa POLTEK SCI berkolaborasi dengan PT. Mozaik Universe Indonesia untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang kuat. Kolaborasi ini meliputi berbagai program seperti pendampingan ide bisnis, pelatihan model bisnis, pemasaran digital, dan penggalangan dana bagi mahasiswa.

Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah untuk memberikan dukungan yang komprehensif kepada mahasiswa dalam mengembangkan ide-ide bisnis mereka. Dengan adanya pendampingan dan pelatihan yang intensif, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam dunia usaha. 

Selain itu, pemasaran digital dan penggalangan dana juga akan membantu mereka dalam memasarkan produk dan layanan serta mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan ide bisnis mereka.

Prof. Rokhmin Dahuri berharap, dengan adanya kolaborasi ini, akan terbentuk generasi wirausaha muda yang inovatif dan kreatif, yang mampu menghadapi tantangan di era Society 5.0 dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.

POLTEK SCI melakukan kunjungan ke Tokyo Biso Kogyo Corporation untuk membuka peluang program internship dan TokuteGinou bagi mahasiswa, yang bertujuan memberikan pengalaman industri dan pelatihan khusus. Kunjungan ini diharapkan memperkuat kerja sama antara POLTEK SCI dan perusahaan manufaktur otomotif ternama Jepang tersebut. 

POLTEK SCI memperkuat kolaborasi dengan APBISDI melalui partisipasi dalam rapat tahunan di Universitas Islam Indonesia, fokus pada pengembangan kurikulum bisnis digital dan kegiatan bersama seperti seminar dan workshop. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan 
kualitas pendidikan bisnis digital dan mempersiapkan lulusan yang kompeten sesuai kebutuhan industri. 

POLTEK SCI bekerja sama dengan Patriot Desa Kabupaten Kuningan untuk mendigitalisasi desa melalui pembangunan infrastruktur digital, pelatihan masyarakat, dan pengembangan UMKM berbasis teknologi. 

"Kerja sama ini bertujuan menciptakan desa cerdas yang mandiri dan inovatif, dengan fokus pada peningkatan ekonomi berbasis digital dan layanan publik," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University itu.

Sejarah Singkat Politeknik Siber Cerdika Internasional 

Politeknik Siber Cerdika Internasional (Poltek SCI) di Cirebon didirikan pada 12 Januari 2023 oleh Yayasan Mansyur Al-Makki sebagai politeknik pertama di wilayah tersebut. 

Kampus ini menawarkan program studi unggulan seperti Bisnis Digital, Teknik Rekayasa Komputer dan Jaringan, serta Pembangunan Pedesaan dan Ekonomi Masyarakat. Dengan sistem pembelajaran "521 Learning System" yang menggabungkan pembelajaran di kampus dan industri, Poltek SCI menyiapkan lulusan siap kerja. 

Pada 13 Januari 2024, Poltek SCI meresmikan gedung pertamanya, didukung oleh berbagai pihak seperti LLDIKTI IV dan Syntax Corporation. Kampus ini juga memiliki lebih dari 20 kerja sama dengan berbagai industri untuk mendukung pembelajaran dan penyerapan tenaga kerja.

Sedangkan Visi Misi Poltek SCI adalah menjadi Pusat Unggulan Pendidikan Vokasi Bidang Enterpreneurship Village yang Berdaya Saing Nasional Tahun 2028.

Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran vokasional yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang religius, profesional, adaptif, kreatif dan berjiwa kewirausahaan yang siap bersaing di era global. 

Menyelenggarakan Riset Penelitian Unggulan berbasis karya Luaran Nasional dan Internasional.

Mengembangkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berbasis produk inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industry. 
Membangun Kolaborasi produktif & Berkelanjutan dengan perguruan tinggi maupun pihak industri dalam menunjang Tridharma perguruan Tinggi tingkat Nasional & Internasional. 

Terdapat 43 fakultas di Poltek CSI, dan Akademik di Politeknik Siber Cerdika Internasional.

D4 Teknik Rekayasa Komputer dan Jaringan:  Technopreuner, Business Owner, Software Developer Startup Analyst, Network Administrator, Data analyst, Database Administrator, Data Analystm

D4 Bisnis Digital: Business Owner & Entrepreneur, Social Entrepreneur, Digital Business Planner, Digital Marketing Analyst, Data Analyst, Konsultan, Manajemen, Bisnis/Teknobisnis 

D4 Pembangunan Pedesaan dan Ekonomi  Masyarakat: ASN, Penyelenggara Pemerintah, Pengelola Usaha Desa, Pendamping Desa, Enterpreneur

Peningkatan Peran Politeknik Siber Cendekia Internasional

Karakter (sifat-sifat) soft skills, etos kerja, dan akhlak mulia, yaitu: 

1. Kemampuan Memahami Kekuatan dan Kelemahan Diri.

Mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri adalah langkah pertama untuk pengembangan pribadi yang efektif. Ini membantu individu untuk memaksimalkan potensi mereka dan memperbaiki kelemahan yang ada.

2. Kemampuan Memahami Kemauan dan Kesukaan Orang Lain (Mitra)
   
Memahami apa yang diinginkan dan disukai oleh mitra atau orang lain sangat penting dalam menjalin hubungan yang harmonis dan produktif. Ini juga membantu dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan lebih efektif.

3. Kemampuan Terus Memelihara dan Memompa Motivasi untuk Menjadi yang Terbaik
   
Mempertahankan motivasi dan semangat untuk terus berkembang dan menjadi yang terbaik dalam segala hal adalah kunci kesuksesan. Ini membutuhkan disiplin, tekad, dan fokus yang kuat.

4. Kreatif dan Inovatif
   
Kreativitas dan inovasi adalah elemen penting dalam menghadapi tantangan dan menemukan solusi baru. Kemampuan untuk berpikir di luar kotak dan menciptakan ide-ide baru dapat membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan.

5. Kemampuan Analisis dan Memecahkan Masalah
   
Kemampuan untuk menganalisis situasi dan memecahkan masalah dengan efektif adalah keterampilan yang sangat berharga. Ini melibatkan pemikiran kritis, logika, dan pengambilan keputusan yang baik.

6. Leadership
   
Kepemimpinan bukan hanya tentang mengarahkan orang lain, tetapi juga tentang memberikan inspirasi, motivasi, dan dukungan untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang baik adalah contoh yang bisa diikuti oleh orang lain.

7. Entrepreneurship
   
Jiwa kewirausahaan melibatkan keberanian untuk mengambil risiko, inovasi, dan kemampuan untuk melihat peluang di mana orang lain mungkin tidak melihatnya. Ini juga melibatkan pengelolaan sumber daya dan penciptaan nilai bagi masyarakat.

8. Kolaborasi
   
Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan berkolaborasi dalam tim adalah keterampilan yang sangat penting. Ini melibatkan komunikasi yang baik, empati, dan kemampuan untuk mengatasi perbedaan untuk mencapai tujuan bersama.

9. Kemampuan Berbahasa Asing (Inggris, Arab, Mandarin, dll)
   
Menguasai bahasa asing membuka peluang untuk berkomunikasi dengan lebih banyak orang dan mengakses informasi yang lebih luas. Ini juga meningkatkan kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan internasional dan memahami berbagai budaya.

Karakter (Sifat-sifat) Etos Kerja dan Akhlak Mulia.

1. Kerja Keras: Kemauan untuk berusaha secara maksimal dalam mencapai tujuan.

2. Rajin: Konsistensi dalam bekerja dan tidak menunda-nunda pekerjaan.

3. Disiplin: Kepatuhan terhadap aturan dan tanggung jawab yang diemban.

4. Tahan Banting, Tak Mudah Putus Asa, dan Pantang Menyerah: Kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan tanpa menyerah.

5. Antisipatif: Kemampuan untuk memprediksi dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang akan terjadi.

6. Adaptif: Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan situasi baru.

7. Agile: Kemampuan untuk bergerak cepat dan lincah dalam menghadapi tantangan dan mengambil peluang.

Akhlak Mulia

1. Jujur (Shidiq):Kejujuran dalam perkataan dan perbuatan.

2. Amanah: Dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan.

3. Fathonah (Cerdas & Visioner): Kecerdasan dan kemampuan untuk berpikir jauh ke depan.

4. Mampu Menyampaikan dan Berbagi Kelebihan kepada Orang Lain: Keterampilan dalam berbagi pengetahuan dan kelebihan yang dimiliki untuk kebaikan bersama.

5. Sabar dan Syukur: Kesabaran dalam menghadapi cobaan dan rasa syukur atas nikmat yang diterima.

6. Kana’ah: Rasa cukup dan puas dengan apa yang dimiliki.

7. Tidak Iri dan Dengki: Menghindari perasaan iri dan dengki terhadap keberhasilan orang lain.

8. Tidak Pemarah dan Pendendam: Kemampuan untuk mengendalikan amarah dan tidak menyimpan dendam.

Peta Jalan Pembangunan Menuju 
Indonesia Emas 2045

Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan persyaratan untuk menjadi negara-bangsa yang maju, makmur, dan berdaulat.

Kesuksesan suatu bangsa tidak terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari proses pembangunan dan interaksi kompleks antara berbagai faktor: (1) kebijakan ekonomi dan industri yang 
tepat dan bijaksana; (2) stabilitas politik; (3) budaya bangsa yang mendorong inovasi, meritokrasi, dan kerja keras; dan (4) peran pendidikan yang efektif dalam membangun sumber daya manusia berkualitas tinggi (unggul) (Dalio, R. 2021.  

Kebijakan ekonomi yang baik mencakup pengelolaan utang secara bijak, investasi pada infrastruktur, inovasi IPTEK dan SDM; dan kebijakan fiskal yang berkelanjutan. 

Stabilitas politik menjadi fondasi penting, di mana pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kontrol yang diperlukan untuk mempertahankan ketertiban sosial. Karena, tanpa stabilitas politik dan ketertiban sosial, aktivitas investasi dan bisnis tidak akan berkembang optimal yang berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat. 

Budaya dan sistem nilai masyarakat yang menghargai kerja keras, inovasi, akhlak mulia, meritokrasi, dan kerjasama juga memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang produktif, tangguh, dan maju.

Pendidikan memiliki peran vital dalam membangun keberhasilan suatu bangsa. Bangsa yang berhasil (maju, makmur, dan berdaulat) adalah bangsa yang mampu menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang merata bagi semua lapisan masyarakat, sehingga menciptakan tenaga kerja yang produktif, terampil, 
berdaya saing, dan adaptif. 

Pendidikan yang efektif bukan hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter, etika, akhlak mulia, dan kemampuan berpikir kritisdan 
kreatif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global. 

Bangsa yang sukses memiliki sejumlah ciri khas, di antaranya adalah: kepemimpinan yang kompeten dan visioner, sistem pendidikan yang kuat, produktivitas yang meningkat, serta adanya keseimbangan antara kebebasan individu dan kontrol pemerintah. Sebaliknya, kegagalan sering kali terjadi ketika suatu bangsa terjebak dalam ketimpangan ekonomi, korupsi, nepotisme, utang yang berlebihan, dan menurunnya kualitas institusi.

"The most important force that affects what happens in any country is the strength of the country’s people, which is reflected in the productivity of its workforce." (Dalio, 2021). 

Menurutnya, kekuatan bangsa terletak pada kualitas masyarakatnya, terutama terkait produktivitas. Bangsa yang mengutamakan pengembangan sumber daya manusia akan lebih mudah untuk menjadi maju dan makmur, beradaptasi, dan bertahan (resilience) 
dalam menghadapi disrupsi dan perubahan global. 

Banyak bangsa yang dulunya jaya mengalami kemunduran, ketika gagal mempertahankan disiplin fiskal dan mengabaikan investasi jangka Panjang 
(SDM). "History shows us that empires rise when they have sound money and fall when they spend excessively, incur debts, and devalue their currencies." 
(Dalio, 2021). Ini adalah pelajaran berharga bagi negara-negara yang sedang tumbuh, termasuk Indonesia, agar tidak terperosok dalam jebakan utang dan ketergantungan.

Kemampuan suatu bangsa dalam mengatasi perubahan tatanan dunia sangat bergantung pada seberapa baik bangsa tersebut bisa menjaga  kestabilan dalam hal utang, nilai mata uang, dan perpecahan internal. 

Satu tanda awal kemunduran suatu bangsa adalah meningkatnya ketimpangan sosial. Ketika ketimpangan sosial meningkat, kecemburuan sosial dan konflik internal sulit dihindari, yang pada akhirnya melemahkan solidaritas dan produktivitas nasional. 

Bangsa yang berhasil adalah bangsa yang mampu berinovasi dan memanfaatkan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, pendidikan yang berkualitas dan keterbukaan terhadap perubahan memainkan peran penting.

"The greatest risk is failing to prepare for the future. The best leaders are those who recognize change and adapt to it, rather than resist it." (Dalio, 2021). 

Petuah diatas seharusnya menjadi cermin bagi kita bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan di abad-21 seperti disrupsi teknologi (Industry 4.0 dan Society 5.0), tensi geopolitik yang 
kian meningkat, dan ancaman triple ecological crisis (perubahan iklim, polusi, dan biodiversity loss).

Definisi Transformasi Struktural Ekonomi 

“Structural Economic Transformation involves: (1) the reallocation of productive factors from traditional agriculture to modern agriculture, manufacturing industry, and services; (2) the reallocation of those productive factors among manufacturing and service sector activities; (3) shifting productive factors from low- to high-productivity sectors; and (4) building the nation’s capacity to diversify national production structure that is to generate new economic 
activities, to strengthen economic linkages within the country, and to build domestic technological and innovation capabilities” (United Nations, 2008)

Tujuh Kebijakan Pembangunan TSE untuk Indonesia

Prof. Rokhmin Dahuri menterjemahkan definisi tujuh kebijakan pembangunan TSE. Yakni: Pertama, Dari dominasi eksploitas SDA dan ekspor komoditias (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur atau Hilirisasi (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor Tersie) yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).

Kedua, Dari dominasi impor dan konsumsi ke investasi, produksi,  dan ekspor. Ketiga, Modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertama, ukuran unit usaha memenuhi economy of scale. Kedua, menerapkan ISCMS (Integrated Supply Chain Management System).

Ketiga, Menggunakan teknologi mutakhir pada setiap mata rantai Supply Chain System dan Keempat, mengikuti prinsip-prinsip Sustainable Development.

Keempat, Revitalisasi industry manufacturing yang unggul sejak masa Orba: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan produk tekstil), (3) Elektronik, ($) Otomotif, (5) Pariwisata, dan lainnya. 

Kelima, Pengembangan industry manufacturing baru: EBT, Semikonduktor, CHIPS, Baterai Nikel, Electrical Vehicle, Bioteknologi, Nanoteknologi, Kemaritiman, Ekonomi, Kreatif, dan lainnya.

Keenam, Pengembangan berbagai ekonomi dan industry di Luar Jawa, Wilayah Perdesaan, dan Wilayah Perbatasan. 

Ketujuh, semua pembangunan ekonomi (butir 1 s/d 4) mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy) dan Ekonomi Digital (Industry 4.0) serta TKDN  lebih 70%.

Adapun, Enabling Factors Untuk Akselerasi 6 Pembangunan Kelautan Dan Perikanan, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, antara lain: 1. Kebijakan dan regulasi Pemerintah (Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota) harus kondusif, atraktif, aman, dan kosisten bagi investasi dan bisnis di sektor KP. 2. Ketersediaan infrastruktur KP (Pelabuhan Perikanan, Hatchery, Irigasi Tambak, Kapal Angkut, dll) dan infrastruktur dasar (seperti Jaringan jalan, listrik, telkom dan internet, air bersih, bandara, dan pelabuhan udara).

3. Dukungan fungsi intermediasi perbankan (suku bunga relatif rendah, dan persyaratan relatif lunak seperti di negara-negara lain). 4. Ketersediaan SDM unggul (knowledge, skills, expertise, etos kerja unggul, dan akhlak mulia). 5. Pengembangan kerjasama Penta Helix. 6. Kebijakan politik-ekonomi yang kondusif.

Transformasi Struktural Ekonomi

Adapun kebijakan dan program transformasi struktural ekonomi yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah; Pertama, dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) secara proporsional yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).

Kedua, dari dominasi impor dan konsumsi ke dominasi investasi, produksi dan ekspor. Ketiga, Modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, bernilai tambah (hilirisasi), berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Keempat, Revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orde Baru: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) kayu dan produk kayu, (4) pulp and paper, (5) Elektronik, (6) Otomotif, dan lainnya.

Kelima, Pengembangan industri manufakturing baru: mobil listrik, Energi Baru Terbarukan (matahari, angin, panas bumi, biofuel, kelautan, dan hidrogen), Semikonduktor, Chips, Baterai Nikel, Bioteknologi, Nanoteknologi, Ekonomi Kelautan, Ekonomi Kreatif, dan lainnya.

Keenam, Pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru di luar Jawa dan di wilayah perdesaan.

Ketujuh, semua pembangunan ekonomi mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy), dan Ekonomi Digital (Industry 4.0).

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa semua kebijakan pembangunan ekonomi harus berbasis pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai pengganti kapitalisme. Selain itu, kebijakan tersebut harus mengintegrasikan konsep Ekonomi Hijau (Green Economy), Ekonomi Biru (Blue Economy), dan Ekonomi Digital (Industry 4.0), serta memastikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 50%.

"Dengan pendekatan ini,  Indonesia dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berdaulat. Pendekatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan ekonomi nasional," sebut Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.

Sedangkan Ciri Ekonomi Modern, antara lain: 01. scale Ukuran unit usaha memenuhi economy of, 02. M Management System) enerapkan ISCMS (Integrated Supply Chain, 03. Menggunakan teknologi mutakhir pada setiap mata rantai Supply Chain System, dan 04. Mengikuti prinsip-prinsip Sustainable Development:

Akselerasi Transisi Energi: Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik dan power plant berbasis EBT. 

Kebijkan fiskal yang mendukung program transisi energi untuk menurunkan emisi karbon sebesar 31,9% dan meningkatkan proporsi EBT dalam National Energy Mix menjadi 25% pada 2030, dan net-zero 
carbon pada 2060.

Tantangan Pembangunan Kabupaten Cirebon

Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan bahwa Kabupaten Cirebon memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat kegiatan nasional dan metropolitan. Namun, tantangan yang dihadapi cukup kompleks dan beragam. 

Beliau menyoroti beberapa kekuatan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Cirebon, seperti posisi strategisnya sebagai pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat dan sebagai pendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Selain itu, Kabupaten Cirebon juga memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor perikanan dan kelautan.

Namun, ada juga berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti kekurangan infrastruktur yang memadai, keterbatasan akses terhadap teknologi, dan perluasan lahan pertanian yang masih rendah. 

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dengan pendekatan yang holistik dan strategis, Prof. Rokhmin Dahuri berharap Kabupaten Cirebon dapat berkembang menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan berdaulat, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan status dan permasalahan pembangunan Kabupaten Cirebon. Tahun 2024, tingkat kemiskinan Prov. Jawa Barat sebesar 7,46% (Urutan ke-23 dari 38 Provinsi di Indonesia). 

Koefisien GINI Prov. Jawa Barat sebesar 0,421 (Tertinggi ke-3 dari 38 Provinsi di Indonesia). "Suatu daerah otonom atau negara dikategorikan secara sosek adil, jika Koefisien GINI lebih 0,3," ujar Prof Rokhmin Dahuri mengutip Pareto, 1970.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat sebesar 74,92 (Urutan ke-15 dari 38 Provinsi di Indonesia). Sedangkan suatu Daerah Otonom atau Negara dikategorikan maju, bila IPM lebih 80 (UNDP, 2010)

PDRB Kab. Cirebon berada diurutan ke-12, dan PDRB per kapita terendah ke-4 di Prov. Jawa Barat. Sedangkan menurut Kemenkeu, 2016, warga negara wajib pajak adalah yang income nya lebihRp 60 juta/tahun.

Key Global Trends

Pada prinsipnya, menurut Prof Rokhmin Dahuri, ada 5 kecenderungan global (Key Global Trends) yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dan peradaban manusia di abad-21. Antara lain: (1) jumlah penduduk dunia yang terus bertambah; (2) Industri 4.0 (Revolusi Industri Keempat); (3) Perubahan Iklim Global (Global Climate Change); (4) Dinamika Geopolitik; (5) Era Post-Truth.

Pertama adalah jumlah penduduk dunia yang terus bertambah. Pada 2011 jumlah penduduk dunia sebanyak 7 milyar orang, kini sekitar 7,9 milyar orang, tahun 2050 diperkirakan akan menjadi 9,7 milyar, dan pada 2100 akan mencapai 10,9 milyar jiwa (PBB, 2021).

Implikasinya tentu akan meningkatkan kebutuhan (demand) manusia akan bahan pangan, sandang, material untuk perumahan dan bangunan lainnya, obat-obatan (farmasi), jasa pelayanan  kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi, jasa rekreasi dan pariwisata, dan kebutuhan manusia lainnya.

Implikasi selanjutnya adalah bahwa magnitude dan laju eksplorasi serta eksploitasi SDA dan jasa-jasa lingkungan (envrionmental services) baik di wilayah (ekosistem) daratan, lautan maupun udara akan semakin meningkat.

Kedua, era Industri 4.0 (Revolusi Industri Keempat) yang melahirkan inovasi teknologi dan non- teknologi baru yang mengakibatkan disrupsi hampir di semua sektor pembangunan dan aspek kehidupan manusia. Jenis-jenis teknologi baru yang lahir dan berubah super cepat di era Industri 4.0 berbasis pada kombinasi teknologi digital, fisika, material baru, dan biologi.

Antara lain adalah IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), Blockchain, Robotics, Cloud Computing, Augmented Reality dan Virtual Reality (Metaverse), Big Data, Biotechnology, dan Nannotechnology (Schwab, 2016). Namun, hingga saat ini perkembangan industri teknologi digital masih bergerak pada sektor jasa dan distribusi saja (e-commerce dan e-government).

“Padahal seharusnya pemanfaatan berbagai teknologi industry-4.0 dapat meningkatkan dan mengefektifkan sektor eksplorasi, produksi, dan pengolahan (manufacturing) SDA untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat secara berkelanjutan,” terang Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) itu.

Ketiga, Perubahan Iklim Global (Global Climate Change) beserta segenap dampak negatipnya seperti gelombang panas, cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, pemasaman laut (ocean acidification), banjir, kebakaran lahan dan hutan, dan peledakan wabah penyakit; bukan hanya mengurangi kemampuan ekosistem bumi untuk menghasilkan bahan pangan, farmasi, energi, dan SDA lainnya. Tetapi, juga akan membuat kondisi lingkungan hidup yang tidak nyaman bahkan dapat mematikan kehidupan manusia (Sach, 2015; Al Gore, 2017).

Keempat, ketegangan geopolitik yang menjurus ke perang fisik (militer) seperti yang terjadi antara Rusia vs Ukraina. Ketegangan geopolitik yang lebih besar sebenarnya adalah antara AS serta para sekutunya (seperti Jepang, Australia, Inggris, dan Uni Eropa) vs China serta sekutunya (seperti Rusia, Korea Utara, dan Iran). Selain karena faktor ideologi, penyebab ketegangan geopolitik dan perang adalah perebutan wilayah dan SDA (resource war).

Sejumlah kawasan sangat rawan terjadinya perang, sperti Timur Tengah, Afrika, Laut China Selatan, Semenanjung Korea, dan Asia Timur. Invasi Rusia terhadap Ukraina telah memicu kenaikan harga pangan dan energi, inflasi yang tinggi, dan resesi ekonomi global. Akibat dari terganggunya produksi pupuk, pangan, dan energi serta rantai pasok global.

Kelima, Post-truth atau Paska Kebenaran adalah kondisi di mana fakta (kebenaran) tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal (Hartono, 2018). Post-truth dianggap sebagai fenomena disrupsi dalam dunia politik yang secara besar-besaran diintensifkan oleh teknologi digital secara masif menjadi suatu prahara (Wera, 2020).

Pada era post-truth sekarang ini bangsa Indonesia perlu bersikap waspada karena hoaks politik dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan memecah belah NKRI, sehingga mengganggu proses pembangunan nasional yang sedang berjalan (Amilin, 2019).

“Kelima kecenderungan global diatas mengakibatkan kehidupan dunia bersifat VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous), bergejolak, tidak menentu, rumit, dan membingungkan (Radjou and Prabhu, 2015),” ujarnya. 

Oleh sebab itu, sistem dan lembaga Pendidikan Tinggi harus mampu mendesain dan memberikan kapasitas kepada para mahasiswa nya dan bangsa Indonesia yang dapat mengelola atau mengatasi fenomena VUCA tersebut.

Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan hasil riset yang bertajuk "World’s Most Literate Nations Ranked" yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada tahun 2016. Dalam riset tersebut, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dalam hal minat membaca. "Temuan ini menunjukkan betapa rendahnya minat membaca di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia," katanya.

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya meningkatkan literasi di Indonesia, karena kemampuan membaca dan minat terhadap literatur adalah dasar penting bagi kemajuan bangsa.

Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, 
atau peringkat ke-4 di Asean Human Development Index As of 2022, Indonesia was ranked 112th out of 193 countries, or ranked 5th in ASEAN.

"Implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi," kata Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu.

Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru

Dalam paparannya, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan definisi, potensi, dan tingkat pemanfaatan Blue Economy Indonesia, yaitu:

1. Blue Economy adalah penerapan Ekonomi Hijau di wilayah kelautan (dalam Dunia Biru) (UNEP, 2012).

2. “Ekonomi Biru berarti pemanfaatan laut dan sumber dayanya untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan” (Uni Eropa, 2019).

3. Blue Economy adalah pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan umat manusia, dan  secara simultan menjaga kesehatan serta keberlanjutan ekosistem laut (World Bank, 2016).

4. Blue Economy adalah semua kegiatan ekonomi yang terkait dengan lautan dan pesisir. Ini mencakup berbagai sektor-sektor ekonomi mapan (established sectors) dan sektor-sektor ekonomi yang baru dan akan berkembang (emerging sectors) (EC, 2020).

5. Blue Economy juga mencakup manfaat ekonomi kelautan yang mungkin belum bisa dinilai dengan uang, seperti Carbon Sequestrian, Coastal Protection, Biodiversity, dan Climate Regulator (Conservation International, 2010)."

6. Ekonomi biru didefinisikan sebagai model ekonomi yang menggunakan: (1) infrastruktur, teknologi dan praktik ramah lingkungan, (2) mekanisme pembiayaan yang inovatif dan inklusif, dan (3) pengaturan kelembagaan yang proaktif untuk mencapai tujuan ganda yaitu melindungi pantai dan lautan, dan pada pada saat yang sama meningkatkan potensi kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, termasuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi. (PEMSEA, 2011; UNEP, 2012).

7. Mengutif pendapatnya sendiri, menurut Prof. Rokhmin, definisi Ekonomi Biru (Blue Economy) adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia secara berkelanjutan (Dahuri, 2015).

Prof. Rokhmin Dahuri mendefinisikan ekonomi kelautan sebagai kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan. Serta kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.

Pada kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menuturkan, transformasi Struktural Ekonomi di Bidang Blue Economy meliputi: (1) realokasi faktor produktif dari pertanian tradisional ke pertanian modern, industri manufaktur, dan jasa; dan (2) realokasi faktor-faktor produktif tersebut ke dalam kegiatan sektor manufaktur dan jasa. Hal ini juga berarti pengalihan sumber daya (faktor produktif) dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi.

“Hal ini juga terkait dengan kapasitas negara untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional untuk menghasilkan kegiatan ekonomi baru, memperkuat hubungan ekonomi dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri, ” terangnya mengutip PBB, 2008.

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri mengatakan, untuk lapangan kerja 45 juta orang atau 40% total angkatan kerja Indonesia. Pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 20%.  Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya kurang dari 30 persen.

Kontribusi sektor perikanan 2,74% terhadap PDB hanya dihitung dari bahan baku (raw materials).  Bila dimasukkan produk olahannya (ikan kaleng, ikan fillet, bandeng presto, breaded shrimp, dan surimi-based products), kontribusinya sekitar 6% (Bappenas, 2014).

"Sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama),” tegasnya.

Definisi Society 5.0

Society 5.0 yang digagas oleh Jepang, paparnya, pada 2019 adalah masyarakat yang menggunakan teknologi mutakhir (state of the art technology), yakni segenap teknologi Era Industry 4.0 untuk menghasilkan barang dan jasa yang terbaik (top quality, harga relatif murah, aman, dan suplai berkelanjutan) guna memenuhi kebutuhan manusia, dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman. 

Society 5.0 atau Super Smart Society adalah masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial, melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya (digital) dan ruang fisik.

Sinergi Antara Ekonomi Hijau Dan Society 5.0

1. Kontribusi Ekonomi Hijau Terhadap Society 5.0 

Ekonomi hijau berkontribusi pada penciptaan pekerjaan di sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pertanian berkelanjutan, menciptakan 
masyarakat yang inklusif. 

PBB memprediksi transisi ke ekonomi hijau akan menciptakan 24 juta pekerjaan baru secara global pada tahun 2030 (ILO, 2018) . Pertama, menciptakan lapangan kerja hijau. Kedua, mengurangi kesenjangan sosial.

Ekonomi hijau mendukung akses energi bersih dan infrastruktur keberlanjutan untuk masyarakat terpencil, menciptakan kesetaraan dalam akses layanan dasar. 

Akses energi terbarukan di negara berkembang telah meningkatkan kesejahteraan lebih dari 1,2 miliar 
orang dalam 20 tahun terakhir (UNDP, 2021). 

3. Membangun Infrastruktur Hijau Cerdas 

Ekonomi hijau mempromosikan pengembangan infrastruktur ramah lingkungan seperti smart grids dan 
kawasan industri hijau.

Ekonomi hijau mendorong inovasi teknologi (energi terbarukan, smart farming, dan transportasi berbasis 
Listrik) yang memperkuat Society 5.0 dalam mengatasi tantangan sosial dan lingkungan. 

4. Mendukung Inovasi Teknologi Ramah 
Lingkungan 

5. Meningkatkan Keberlanjutan Lingkungan 

Ekonomi hijau mendukung menciptakan solusi berbasis teknologi yang mengurangi emisi karbon, memitigasi perubahan iklim, dan menjaga keanekaragaman hayati.

Dukungan Society 5.0 Terhadap Implementasi Ekonomi Hijau, antara lain:

1. Pemanfaatan Teknologi AI: Untuk Efisiensi Energi: AI membantu merancang dan mengoptimalkan sistem energi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan emisi karbon. 

2. Internet Of Things Untuk Pengelolaan Sumber Daya: IoT memungkinkan monitoring & manajemen real-time terhadap penggunaan air, listrik, dan limbah untuk efisiensi sumber daya. 

3. Big Data Analytics Untuk Keberlanjutan:  Digunakan untuk analisis prediktif yang membantu perencanaan pengelolaan lingkungan, seperti prediksi cuaca dan 
manajemen energi terbarukan. 

4. Blockchain Untuk Transparansi Rantai Pasok: Mendukung ekonomi sirkular dengan melacak bahan baku dan produk hingga akhir masa pakainya. 

5. Pengembangan Kendaraan Listrik Dan Transportasi Pintar:Mendukung pengurangan emisi karbon dalam transportasi, salah satu sektor penyumbang emisi terbesar. 

6. Inklusi Digital Untuk Edukasi Keberlanjutan: Platform digital memungkinkan masyarakat belajar dan terlibat dalam gaya hidup ramah lingkungan

7. Dukungan Society 5.0 Terhadap Implementasi Ekonomi Hijau

8. Dukungan Untuk Pertanian Cerdas (Smart Farming): Teknologi seperti drone, sensor tanah, dan analisis data mendukung praktik pertanian berkelanjutan dengan mengurangi penggunaan air dan bahan kimia 

9. Pengembangan Smart Grid Untuk Energi Terbarukan: Sistem jaringan listrik pintar mengintegrasikan energi terbarukan (tenaga surya dan angin) untuk memastikan efisiensi distribusi energi. 

10. Peningkatan Industri Hijau Melalui Otomasi: Robotika dan AI mendukung proses manufaktur yang lebih bersih, mengurangi limbah, dan meningkatkan efisiensi produksi di sektor industri. 

11. Fasilitasi Ekonomi Sirkula: Teknologi mendukung pengelolaan limbah menjadi bahan baku baru, memperpanjang siklus hidup produk dan mengurangi eksploitasi SDA.

Strategi Untuk Mewujudkan Sinergi Antara Ekonomi Hijau Dan Society 5.0 

1. Meningkatkan Kolaborasi Lintas Sektor: Terapkan blockchain untuk melacak dan memaksimalkan daur ulang limbah. Libatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk membangun kebijakan berbasis teknologi hijau 

2. Mendorong Inovasi Teknologi Hijau: Gunakan teknologi AI dan IoT untuk meningkatkan efisiensi energi dan pengelolaan limbah 

3. Membangun Infrastruktur Hijau Berbasis Teknologi: Integrasikan teknologi digital dalam jaringan listrik pintar dan sistem transportasi hijau 

4. Mengedukasi Dan Memberdayakan Masyarakat: Tingkatkan literasi keberlanjutan dan teknologi melalui 
aplikasi dan pelatihan digital 

5. Menciptakan Insentif Bagi Investasi Hijau: Berikan insentif seperti carbon tax atau subsidi untuk mendorong investasi di sektor hijau 

6. Menyesuaikan Regulasi Dengan Teknologi Hijau 

7. Mengatasi Tantangan Infrastruktur Digital: Perluas akses internet di seluruh wilayah 

8. Meningkatkan Pengelolaan Data Untuk  Keberlanjutan: Manfaatkan big data untuk merancang kebijakan lingkungan yang lebih efektif 

9. Mengembangkan Ekonomi Sirkular Berbasis Teknologi.

Transformasi Struktural Ekonomi

Adapun kebijakan dan program transformasi struktural ekonomi yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah; Pertama, dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) secara proporsional yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).

Kedua, dari dominasi impor dan konsumsi ke dominasi investasi, produksi dan ekspor. Ketiga, Modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, bernilai tambah (hilirisasi), berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Keempat, Revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orde Baru: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) kayu dan produk kayu, (4) pulp and paper, (5) Elektronik, (6) Otomotif, dan lainnya.

Kelima, Pengembangan industri manufakturing baru: mobil listrik, Energi Baru Terbarukan (matahari, angin, panas bumi, biofuel, kelautan, dan hidrogen), Semikonduktor, Chips, Baterai Nikel, Bioteknologi, Nanoteknologi, Ekonomi Kelautan, Ekonomi Kreatif, dan lainnya.

Keenam, Pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru di luar Jawa dan di wilayah perdesaan.

Ketujuh, semua pembangunan ekonomi mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy), dan Ekonomi Digital (Industry 4.0).

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa semua kebijakan pembangunan ekonomi harus berbasis pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai pengganti kapitalisme. Selain itu, kebijakan tersebut harus mengintegrasikan konsep Ekonomi Hijau (Green Economy), Ekonomi Biru (Blue Economy), dan Ekonomi Digital (Industry 4.0), serta memastikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 50%.

"Dengan pendekatan ini,  Indonesia dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berdaulat. Pendekatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan ekonomi nasional," sebutnya.

Sedangkan Ciri Ekonomi Modern, antara lain: 01. scale Ukuran unit usaha memenuhi economy of, 02. M Management System) enerapkan ISCMS (Integrated Supply Chain, 03. Menggunakan teknologi mutakhir pada setiap mata rantai Supply Chain System, dan 04. Mengikuti prinsip-prinsip Sustainable Development:

Akselerasi Transisi Energi: Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik dan power plant berbasis EBT. 

Transisi energi menjadi prioritas utama dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan pencapaian Net Zero Emissions (NZE). Salah satu langkah penting dalam akselerasi transisi energi adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) dan pembangkit listrik berbasis EBT.

Pengembangan Kendaraan Listrik (EV)

Penggunaan kendaraan listrik merupakan salah satu solusi efektif untuk mengurangi emisi karbon. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung transisi energi hijau melalui teknologi kendaraan listrik. Melalui program Connext Powered by PLN, PLN menggandeng beberapa startup seperti Maka Motors, Dayagreen, Gree, dan 360E untuk mempercepat transformasi energi nasional menuju ekosistem yang lebih ramah lingkungan⁽¹⁾.

Pengembangan Power Plant Berbasis EBT

Selain kendaraan listrik, pengembangan power plant berbasis EBT juga menjadi fokus utama dalam akselerasi transisi energi. PLN telah menjalin kerja sama dengan berbagai entitas nasional dan multinasional untuk mengembangkan infrastruktur energi terbarukan. Salah satu contohnya adalah kerja sama dengan The US National Renewable Energy Laboratory (NREL) untuk studi pengembangan control center PLN dan integrasi sistem jaringan di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera⁽²⁾.

Komitmen dan Kolaborasi

Komitmen untuk mencapai NZE pada tahun 2060 atau lebih dini memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. PLN dan berbagai pihak terkait terus berupaya untuk mengakselerasi pencapaian transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

"Kebijkan fiskal yang mendukung program transisi energi untuk menurunkan emisi karbon sebesar 31,9% dan meningkatkan proporsi EBT dalam National Energy Mix menjadi 25% pada 2030, dan net-zero 
carbon pada 2060," katanya.

 

 

Editor: Husnie