ASKARA – Memperingati 81 tahun Indonesia merdeka bukan sekadar seremoni mengibarkan bendera dan mengenang jasa pahlawan. Ini adalah momentum kritis untuk mengevaluasi: sudah sejauh mana cita-cita kemerdekaan benar-benar diwujudkan dalam kehidupan rakyat? Pertanyaan tajam ini yang dibedah tuntas oleh Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dalam Talk Highlight Radio Elshinta,Rabu (12/8)

Menurutnya, Indonesia tidak dapat lagi berjalan dengan pola business as usual jika ingin mencapai visi besar Indonesia Emas 2045. "Diperlukan transformasi struktural ekonomi secara total," tegas Prof Rokhmin.

Transformasi itu meliputi beberapa pilar utama: penciptaan lapangan kerja produktif yang menyerap bonus demografi, penguatan industri nasional dan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, modernisasi sektor pangan, pertanian dan perikanan agar tidak terus menjadi sektor yang termarjinalkan, optimalisasi ekonomi biru (blue economy) dari potensi laut Indonesia yang luasnya 2/3 wilayah NKRI, serta yang paling fundamental adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Kemerdekaan pada akhirnya harus menghadirkan kesejahteraan, keadilan, kemandirian, dan kehidupan yang semakin baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya untuk segelintir orang," ujar Guru Besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB University ini.

Prof Rokhmin mengingatkan bahwa Indonesia Emas 2045 dengan target menjadi negara maju, berdaulat, dan berpenghasilan tinggi bukanlah sesuatu yang akan datang dengan sendirinya hanya karena kita merdeka 81 tahun. "Indonesia Emas 2045 itu harus diperjuangkan melalui transformasi dan kerja nyata, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari seluruh komponen bangsa," katanya. Jika tidak ada perubahan paradigma, Indonesia dikhawatirkan akan terjebak dalam middle income trap, negara berpendapatan menengah yang kaya SDA tapi rakyatnya belum sejahtera.

Salah satu fondasi paling penting yang ditekankan Prof Rokhmin sebagai Anggota Komisi IV yang membidangi pangan dan pertanian adalah terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. Sebagai bangsa besar dengan kekayaan sumber daya pertanian, kelautan, dan perikanan yang luar biasa, Indonesia dinilainya sangat ironis jika masih tergantung pada impor pangan.

"Sebagai bangsa besar dengan kekayaan sumber daya pertanian, kelautan, dan perikanan, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyat dari kekuatan produksinya sendiri, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional," jelasnya.

Baginya, kemandirian pangan bukan hanya persoalan ekonomi semata. Ini adalah bagian penting dari kedaulatan bangsa dan perwujudan nyata dari cita-cita kemerdekaan itu sendiri. "Kalau pangan kita masih impor, bagaimana kita bisa berdaulat? Kemandirian pangan adalah harga mati untuk Indonesia Emas 2045," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin mengungkapkan, di satu sisi Indonesia super kaya SDA, di sisi lain masih jadi negara berpendapatan menengah. Di sisi lain, Teluk Jakarta dan Bali sudah melebihi daya dukung lingkungan sejak tahun 2000.

Prof. Rokhmin Dahuri tersebut menyebut korupsi sebagai biang kerok.

"Impor 4,7 juta ton dapat belasan triliun. Emas 76 Kg, korupsi 300 triliun, Pertamina 1.000 triliun. Jadi kita kaya raya Pak," ujarnya, seraya mendoakan pemerintahan Prabowo bisa menegakkan hukum.

Syarat negara maju, menurutnya, pemerintah harus ikhlas, cerdas, baik dan strong. Padahal inovasi sudah ada: bersama ITS Surabaya, 5 tahun terakhir telah dikembangkan kapal ikan tenaga surya dan hidrogen. Namun terbentur kebijakan.

"Banyak oknum pemerintah kecanduan impor. Di dalam impor itu ada impor fee, saya dengar beras tiap impor pengkhianat bangsa baik pengusaha maupun oknum pejabat dapat 2.000 rupiah per kilo," ungkapnya.

Untuk lingkungan, Prof. Rokhmin sudah punya rumusan kemampuan asimilasi perairan seperti Teluk Jakarta dan Bali. Kebijakan harus science base. Limbah B3 wajib dilarang, limbah organik masih bisa dikelola.

"Sejak awal 2000 sampah sudah numpuk di mana-mana," katanya. Solusinya adalah ekonomi sirkular dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan teknologi terbaru Waste to Energy.

"Saya saksikan sendiri di Makassar dengan bantuan Korea sudah terbangun pembangkit listrik dari sampah. Harusnya Bali dan seluruh Pemda menerapkan. Sampah tidak jadi limbah tapi jadi berkah, jadi energi dan pupuk," pungkas Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI).

Peringatan 81 tahun kemerdekaan ini pun menjadi alarm bagi pemerintah dan seluruh rakyat: sudah saatnya berhenti berpuas diri, dan mulai bekerja nyata mewujudkan kesejahteraan yang merata dari Sabang sampai Merauke.