ASKARA - Presiden Prabowo Subianto telah mengimbau jajaran kementerian dan lembaga untuk mengurangi perjalanan luar negeri demi menghemat anggaran. Namun, langkah tersebut tampaknya belum sepenuhnya diindahkan. Baru-baru ini, sejumlah pejabat Kementerian Perindustrian (Kemenperin) diketahui melakukan perjalanan ke Turki untuk menghadiri Halal Expo 2024.

Menanggapi hal tersebut, Indonesian Audit Watch (IAW) menyarankan agar Presiden Prabowo memperkuat imbauannya dengan mengeluarkan produk hukum.

“Presiden bisa mengeluarkan semacam Keputusan Presiden (Kepres) agar instruksinya benar-benar dijalankan oleh bawahannya di kementerian atau lembaga,” ujar Sekretaris Jenderal IAW, Iskandar Sitorus, dalam keterangan yang diterima, Sabtu (14/12).

Menurut Iskandar, aturan tertulis akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan sekadar imbauan. Ia juga menekankan pentingnya mekanisme reward and punishment untuk memastikan kepatuhan.

“Ketika aturan itu melibatkan sanksi, para pelanggar akan memahami konsekuensi dari tindakan mereka,” jelasnya.

Perjalanan Pejabat Kemenperin ke Turki

Pada akhir November lalu, sembilan pejabat Kemenperin diketahui melakukan perjalanan ke Turki untuk mengikuti Halal Expo 2024 yang berlangsung pada 26 November hingga 1 Desember 2024. Mereka yang hadir meliputi, Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko Cahyanto; Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal, Nila Kumalasari; Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional, Syahroni Ahmad; Direktur Perwilayahan Industri, Dewi Muliana; Serta lima pejabat lain, termasuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan empat pejabat fungsional.

Iskandar menilai perjalanan tersebut sulit dibendung, mengingat agenda semacam ini biasanya direncanakan jauh-jauh hari. Namun, ia menyoroti pentingnya itikad baik dan moralitas pejabat dalam mematuhi arahan presiden.

“Meski mungkin sudah direncanakan, keberangkatan itu tetap harus memperhatikan imbauan Presiden. Ini soal kepatuhan dan loyalitas kepada pimpinan,” tegasnya.

Imbauan Presiden Prabowo

Dalam sebuah acara di Kupang pada Rabu (4/12), Presiden Prabowo mengimbau menteri-menteri Kabinet Merah Putih untuk mengurangi perjalanan luar negeri hingga 50 persen selama lima tahun ke depan. Langkah ini diperkirakan dapat menghemat anggaran sebesar 1,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 23,9 triliun.

Prabowo menjelaskan bahwa anggaran perjalanan luar negeri pejabat Indonesia mencapai 3 miliar dolar AS (sekitar Rp 47,8 triliun). Ia mengusulkan agar penghematan tersebut dialihkan untuk membangun infrastruktur seperti bendungan, irigasi, fasilitas pendidikan, dan program gizi gratis.

“Tolonglah, ya, para menteri, puasa dulu. Kalau lima tahun kita hemat 1,5 miliar dolar dari perjalanan saja, itu bisa kita alokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat,” ujar Prabowo.

Pentingnya Penguatan Aturan

Iskandar menambahkan, pengeluaran Kepres atau aturan hukum serupa akan menjadi langkah efektif untuk memastikan instruksi Presiden dilaksanakan. Hal ini juga dapat menjadi acuan untuk menilai tingkat disiplin dan kepatuhan pejabat negara.

“Dengan aturan yang jelas, moralitas dan tanggung jawab pejabat akan lebih terukur,” pungkasnya.