ASKARA - “Tidak ada bangsa yang menjadi maju hanya karena pandai mengkritik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu mengawal pemerintah, memberikan masukan yang objektif, serta mendukung setiap kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.”

Hari ini Indonesia sedang menapaki jalan menuju Indonesia Emas 2045. Perjalanan itu tentu tidak mudah. Ketidakpastian ekonomi global, persaingan geopolitik, perkembangan teknologi, perubahan iklim, hingga tantangan ketahanan pangan menuntut bangsa ini menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Presiden Prabowo membawa visi besar agar Indonesia menjadi negara yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Visi tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, hilirisasi industri, pembangunan ekonomi, hingga investasi terhadap kualitas generasi muda Indonesia.

Salah satu program yang banyak menjadi perhatian publik adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagian masyarakat memberikan dukungan, sebagian lainnya menyampaikan kritik dan pertanyaan mengenai efektivitasnya. Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar. Namun, alangkah baiknya jika setiap kebijakan dinilai secara objektif, berdasarkan tujuan, pelaksanaan, hasil yang dicapai, serta bukti-bukti yang tersedia.

Perlu dipahami bahwa program makan bergizi bagi anak sekolah bukanlah gagasan yang lahir tanpa preseden. Berbagai negara seperti Jepang, Finlandia, Brasil, India, dan Korea Selatan telah lama menjalankan program makan di sekolah sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program-program tersebut dirancang bukan hanya untuk mengurangi masalah gizi, tetapi juga untuk mendukung kesehatan anak, meningkatkan kesiapan belajar, memperkuat pendidikan, dan dalam beberapa negara sekaligus mendorong pemberdayaan petani lokal. Berbagai kajian internasional menunjukkan bahwa program makan sekolah yang dirancang dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan kehadiran siswa, mendukung perkembangan kognitif, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi dalam jangka panjang, meskipun hasilnya tetap bergantung pada kualitas pelaksanaan di masing-masing negara.  

Laporan terbaru World Food Programme (WFP) bahkan menunjukkan bahwa setidaknya 466 juta anak di 107 negara kini menerima program makan di sekolah sebagai bagian dari investasi pemerintah dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. WFP juga menyebut program makan sekolah sebagai salah satu investasi sosial yang memiliki manfaat luas bagi pembangunan sumber daya manusia apabila dikelola secara efektif.  

Tentu saja, Indonesia memiliki kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda dengan negara lain. Oleh karena itu, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh niat baik pemerintah, tetapi juga oleh tata kelola yang profesional, ketepatan sasaran, transparansi anggaran, pengawasan yang kuat, serta evaluasi yang berkelanjutan. Di sinilah peran masyarakat menjadi sangat penting: bukan sekadar mendukung atau menolak, tetapi ikut mengawal agar program benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia.

Program sebesar apa pun tidak akan berhasil tanpa persatuan bangsa. Mari kita jaga optimisme, kawal setiap kebijakan secara kritis dan santun, serta bersama-sama memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar membawa manfaat bagi rakyat.

Indonesia membutuhkan energi untuk membangun, bukan energi untuk saling menjatuhkan.

Karena sesungguhnya Indonesia Emas 2045 bukan hanya cita-cita pemerintah, melainkan cita-cita seluruh rakyat Indonesia.

“Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Sebaliknya, kita mendukung agar setiap program yang baik berhasil, sekaligus mengawal dan memberikan masukan agar yang masih kurang dapat diperbaiki. Demokrasi yang sehat bukan dibangun oleh kebencian, melainkan oleh kritik yang objektif, dialog yang bermartabat, dan semangat gotong royong demi kepentingan bangsa.”

Penulis: Herry Dahana
Wakil Ketua LBH PP GEKIRA