ASKARA – Kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Tiongkok untuk bertemu Presiden Xi Jinping, setelah pelantikannya sebagai Presiden Indonesia, memulai era baru hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan ini, Indonesia dan Tiongkok menyepakati kerja sama di sektor perikanan, minyak, dan gas di wilayah maritim yang diklaim tumpang tindih. Di samping itu, terdapat nota kesepahaman terkait keselamatan maritim serta pengembangan ekonomi biru.

Merisa Dwi Juanita, Founder Bara Maritim sekaligus Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, mengkritik langkah ini sebagai kebijakan yang berpotensi mengabaikan kepentingan nasional. Menurutnya, kerja sama pada wilayah yang diklaim secara sepihak oleh Tiongkok "menunjukkan ketidakselarasan dengan posisi konsisten Indonesia yang tidak mengakui klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan."

"Indonesia harus tegas menolak klaim Tiongkok atas wilayah Natuna yang sah milik kita, terutama mengingat klaim sepihak ten dash line yang tidak diakui oleh hukum internasional sejak Arbitrase Internasional 2016," tegas Merisa, Senin (11/11).

Ia menilai, penandatanganan nota kesepahaman ini justru berpotensi dilihat sebagai pengakuan tidak langsung atas klaim Tiongkok yang melampaui batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Merisa juga mengingatkan, banyak kasus pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan dan penjaga pantai Tiongkok di ZEE Natuna yang sudah merugikan kita dari segi ekonomi dan keamanan nelayan.

"Kebijakan ini justru memperburuk situasi bagi nelayan Indonesia yang selama ini sudah rentan," ujarnya.

Bara Maritim dan SETARA Institute mendesak agar Indonesia, khususnya Presiden Prabowo dan Kementerian Luar Negeri, segera mempertegas posisi Indonesia sesuai dengan UNCLOS 1982 dan keputusan Arbitrase Internasional 2016.

“Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengamanan laut dan dukungan bagi nelayan kita di Natuna, termasuk dengan pengadaan peralatan yang lebih canggih untuk kapal-kapal Bakamla,” tambah Merisa, menekankan pentingnya penguatan potensi kemaritiman nasional.