ASKARA – Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 sesuai dengan AD/ART dan tidak melanggar aturan. Pada hari pertama berkantor di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta, Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih, Anindya Bakrie, mengadakan rapat dengan Ketua dan Tim Formatur Munaslub Kadin 2024 serta bersilaturahmi dengan para Ketua Umum Kadinda (Kadin Daerah). Di antaranya hadir Ketua Umum Kadin Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat.

Secara terpisah, Ketua Umum Kadin Aceh Muhammad Iqbal Piyeung, Ketua Umum Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman, dan Ketua Umum Kadinda Kalimantan Utara Kilit Laing menyampaikan dukungan penuh kepada Anindya Bakrie. Mereka juga mengklarifikasi penggunaan foto mereka dalam unggahan media sosial Arsjad Rasyid yang mengklaim bahwa 21 Ketum Kadinda menolak Munaslub.

“Bukan saatnya saling klaim. Saya lihat itu foto lama. Ini bukan masalah Arsjad atau Anin, tetapi tentang Kadin yang kita cintai. Mari kita, Kadin Daerah dan ALB, bersatu membangun negara mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Thomas Jusman, Ketua Umum Kadin Bangka Belitung dalam keterangan, Selasa (17/9).

Munaslub diselenggarakan karena para Kadinda meminta pertanggungjawaban Arsjad Rasyid terkait hubungan baik dengan pemerintahan baru, mengingat Kadin adalah mitra strategis pemerintah. Namun, undangan ini tidak digubris oleh Arsjad, sehingga para Ketum Kadinda merasa masa depan Kadin Indonesia dan pemerintah tidak jelas.

Ketua Umum Kadin Aceh, Muhammad Iqbal Piyeung, menegaskan, “Semua sudah sesuai prosedur. Kami, sebagai Steering Committee Munaslub, juga mengundang Bapak Arsjad Rasyid untuk hadir dan terlibat dalam rangkaian acara sebelum Munaslub. Namun, undangan tersebut tidak pernah dihadiri. Kadin ini milik bersama, tidak ada dualisme, karena semua diatur dalam AD/ART. Kami berharap Pak Arsjad legowo. Kekuasaan ini tidak permanen, ada masanya.”

Ketiga Kadinda mengimbau semua pihak di Kadin untuk bersatu dan menerima hasil Munaslub, yang diselenggarakan atas usulan sejumlah pengurus Kadin Daerah dan Anggota Luar Biasa (ALB). Munaslub dihadiri oleh 28 Kadin provinsi dari total 34 serta 25 asosiasi. Mereka merasa Munaslub ini merupakan respon atas ketidakpuasan terhadap kinerja Arsjad Rasyid yang dianggap terlalu sibuk berpolitik dan tidak memberikan pertanggungjawaban.

“Ini bukan kudeta. Organisasi ini bukan pemerintahan, tidak ada istilah kudeta. Jika ada yang merasa hasil Munaslub tidak sah, silakan tempuh jalur hukum,” tambah Muhammad Iqbal Piyeung.

“Ketum Anindya telah membuktikan sepak terjangnya di Kadin selama 25 tahun dan memulai dari bawah. Loyalitas dan kepemimpinannya telah dikenal di kalangan Kadinda. Oleh karena itu, wajar jika mayoritas Kadinda meminta Ketum Anindya memimpin organisasi. Setiap orang punya waktunya, dan Kadin adalah milik bersama, bukan kelompok tertentu,” ujar Kilit Laing, Ketua Umum Kadin Kalimantan Utara.