ASKARA - Anggota Komisi X DPR RI, Bramanto Suwondo menanggapi keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim yang membatalkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi.

Bramantyo mengajak semua pihak untuk terus mengawasi biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di seluruh perguruan tinggi. 

"Kita harus bersama-sama mengawal pelaksanaan kebijakan pembatalan kenaikan biaya UKT ini. Kita pantau betul apakah evaluasi biaya UKT ini benar-benar dilaksanakan oleh seluruh institusi pendidikan tinggi," kata Bramantyo melalui sambungan whatsapps, Selasa (28/5/2024).

Ditegaskan Bramantyo, pembatalan kenaikan semestinya tidak bersifat sementara. Sebab, jika sifatnya hanya sementara, maka tidak akan menyelesaikan inti persoalan.

"Yang terpenting, jangan sampai pembatalan ini hanya bersifat sementara, lalu tahun-tahun berikutnya kembali dinaikkan secara ugal-ugalan," ujar dia.

Oleh karena itu, kedepannya pemerintah harus mengevaluasi kembali sistem penentuan UKT ini. 

"Transparansi dan keterlibatan publik atau mahasiswa dalam perumusan biaya UKT juga harus dilaksanakan. Ruang advokasi bagi masalah-masalah penetapan UKT yang terkadang tidak sesuai kondisi sosial ekonomi mahasiswa juga harus dibuka seluas-luasnya," beber wakil rakyat asal Dapil Jawa Tengah VI ini.

Politisi Muda Partai Demokrat itu mengatakan, mahalnya biaya UKT menjadi penyebab calon mahasiswa baru (camaba) di beberapa PTN memilih  mengundurkan diri. Hal ini dikarenakan mereka keberatan dan tak sanggup membayar UKT yang terbilang mahal tersebut.

Karena itu, Bramantyo mengingatkan para pengambil kebijakan untuk tidak memupus impian anak Indonesia yang ingin menempuh pendidikan tinggi.

"Kita tidak ingin lagi ada cerita calon mahasiswa baru yang mengundurkan diri atau putus studi karena masalah biaya yang tinggi. Akses pendidikan tinggi yang murah dan berkualitas harus terbuka selebar-lebarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata dia.