ASKARA - Kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Masyarakat Papua Anti Toxic Orde Baru baru-baru ini menyuarakan penolakannya terhadap kemungkinan pengangkatan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, mereka mengekspresikan keberatan mereka dengan alasan bahwa Sjafrie merupakan bagian dari era Orde Baru, yang mereka pandang sebagai masa penuh dengan kontroversi dan ketidakadilan.

Perwakilan dari kelompok tersebut menegaskan bahwa kehadiran Sjafrie dalam kabinet akan membawa kembali bayang-bayang negatif Orde Baru. Mereka menekankan pentingnya keterwakilan orang Papua dalam pemerintahan, agar suara dan aspirasi masyarakat Papua dapat lebih diperhatikan dan diakomodasi dalam kebijakan nasional.

"Kami masyarakat Papua menolak dengan tegas Sjafrie Sjamsoeddin masuk pemerintahan Prabowo-Gibran karena Sjafrie Sjamsoeddin adalah bagian dari rezim Orde Baru," ujar perwakilan mereka dalam video tersebut.

Sementara itu, tokoh Papua yang juga Ketua Umum Pijar Keadilan Demokrasi (Pikad), Profesor Hiro Taime memberikan pandangan berbeda mengenai isu ini. Menurutnya, penting untuk melihat masalah ini dari perspektif yang lebih luas dan tidak hanya berfokus pada masa lalu. 

"Era Orde Baru memang telah berlalu dan yang terpenting sekarang adalah bagaimana sistem penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan baik untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," tegas Profesor Hiro, Sabtu (18/5).

Hiro juga menyoroti perdebatan yang seharusnya tidak hanya berkutat pada individu tertentu, tetapi lebih pada sistem dan kebijakan yang diterapkan. 

"Masalah bukan soal Orla, Orba, Orref, tapi soal Sistem Penyelenggaraan Negara yang harus kita semua kawal dan berikan masukan supaya harus berorientasi kepada kemajuan dan kesejahteraan umum secara berkesinambungan dan berkelanjutan dari generasi ke generasi," jelas Hiro.

Lebih lanjut, Hiro menambahkan, keterwakilan Orang Asli Papua dalam kabinet adalah hal yang penting, asalkan orang tersebut memiliki nasionalisme yang tinggi dan kompeten dalam bidangnya. Ia menegaskan, setiap orang yang menjadi bagian dari pemerintahan harus memiliki visi untuk memajukan bangsa secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan asal-usul atau latar belakang tertentu.

Hiro juga menekankan pentingnya sumber daya manusia yang nasionalis dalam mengisi kabinet, untuk mencapai cita-cita besar Indonesia di masa depan. 

"Bangsa Indonesia punya cita-cita Indonesia Kuat 2030 dan Indonesia Emas 2045, maka SDM yang mengisi kabinet harus yang nasionalis," tegas Hiro.

Pandangan Hiro menunjukkan bahwa fokus utama haruslah pada pembangunan berkelanjutan dan pengembangan SDM yang mumpuni, sehingga dapat mencapai tujuan besar bangsa Indonesia. Masyarakat perlu bekerja sama dan mendukung sistem penyelenggaraan negara yang baik, daripada terjebak dalam perdebatan tentang individu tertentu.

Dengan demikian, penolakan dari kelompok Masyarakat Papua Anti Toxic Orde Baru mencerminkan kekhawatiran terhadap masa lalu, disikapi Hiro Taime dengan menawarkan perspektif yang lebih berorientasi pada masa depan dan sistem yang adil serta inklusif untuk semua pihak. Dialog dan kerja sama antara berbagai kelompok masyarakat menjadi kunci dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Bangsa Indonesia sudah banyak kemajuan sejak merdeka sampai sekarang. Itu dilakukan oleh tangan-tangan trampil," tegasnya.