ASKARA - Pemerintah diminta untuk membuka kepada publik data distribusi beras yang selama ini dilakukan pemerintah, baik itu, distribusi beras impor maupun beras dari serapan petani lokal. Termasuk juga ke mana distribusi beras hasil impor pemerintah yang dinilai cukup besar, yakni 3,5 juta ton pada tahun 2023 lalu.

Demikian permintaan yang disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak saat Rapat Kerja dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Amin memahami adanya pergeseran musim tanam hingga bencana El Nino menyebabkan kelangkaan beras dan tingginya harga beras. Hal ini yang menjadi alasan pemerintah kemudian melakukan impor beras dalam jumlah yang besar. Bahkan impor terbesar sejauh ini. Namun kenyataannya, solusi impor tersebut tak lantas membuat harga beras menurun.
 
Dari hal tersebut, Amin lantas mempertanyakan bagaimana manajemen distribusi beras yang dilakukan pemerintah selama ini. 

"Berapa yang diimpor, berapa yang untuk memenuhi kebutuhan rutin, berapa yang digunakan untuk Bansos dan sebagainya. Sehingga jadi pertanyaan, ini pemerintah punya kendali nggak sih terhadap produk-produk yang terkait dengan kebutuhan pokok?" kata Amin.

Amin selanjutnya menegaskan pentingnya pemerintah memiliki kendali dalam mengelola beras. 

Salah satunya dengan menyerap semaksimal mungkin gabah produksi petani. Sehingga, bukan swasta yang menguasai tata niaga beras dalam negeri.

"Mestinya ini Bulog atau siapa saja saya melihat pemerintah itu harus mampu menyerap produksi gabah petani sebanyak mungkin. Jangan seperempatnya yang diserap oleh swasta, sehingga kita menguasai tata kelolanya, tata niaganya, produksinya, jalur distribusinya, kita bisa mengendalikan itu," jelasnya.