ASKARA - Satgas DPRA Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon) bersama Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Alternatif Uwerlah di Kampung Wih Porak, Kabupaten Bener Meriah, Minggu (5/7/2026).

Jalan Simpang Lancang–Simpang Werlah kini menjadi jalur alternatif utama distribusi logistik bagi wilayah Tengah Aceh setelah Jalan Arteri Enang-Enang terputus akibat bencana.

Satgas DPRA Percepatan Rehab Rekon, Rahmudinsyah, S.Sos, menegaskan bahwa keberadaan jalan tersebut sangat menentukan kelancaran aktivitas masyarakat, terutama distribusi bahan pokok dan kebutuhan pokok lainnya.

"Akses ini sangat vital dalam kondisi pascabencana. Distribusi sembako dan logistik masyarakat sangat bergantung pada jalan ini," ujar Rahmudinsyah.

Rapat koordinasi turut dihadiri Reje Kampung Wih Porak beserta perwakilan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Satgas DPRA bersama Zam Zam Mubarak selaku Tenaga Ahli Kemendagri Satgas Percepatan Rehab Rekon Aceh berdialog langsung dengan warga guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang masih menghambat pembangunan.

Salah satu pembahasan utama adalah tindak lanjut Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 10/Pdt.G/2023/PN.Str tanggal 19 Maret 2024 yang berkaitan dengan ganti rugi lahan masyarakat yang terdampak proyek peningkatan jalan.

Rahmudinsyah menegaskan, koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur strategis tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.

"Kami di DPRA dan Satgas PRR Kemendagri hadir sebagai fasilitator agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, tetapi tetap tidak menimbulkan persoalan atau konflik baru di tengah masyarakat," katanya.

Sementara itu, Zam Zam Mubarak menilai pembangunan Jalan Uwerlah menjadi salah satu prioritas dalam percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh.

"Peningkatan jalan ini sangat prioritas karena menjadi urat nadi logistik masyarakat. Namun seluruh proses harus berjalan secara clear and clean, terutama terkait status lahan dan pemenuhan hak-hak masyarakat," tegasnya.

Satgas Nasional Percepatan Rehab Rekon menilai penyelesaian Jalan Alternatif Uwerlah tidak hanya penting dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga harus didukung penyelesaian aspek hukum dan sosial. Dengan demikian, jalur vital penghubung wilayah Tengah Aceh tersebut diharapkan segera berfungsi optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi dan aktivitas masyarakat pascabencana.