ASKARA - Komisi VII DPR RI terus mendorong hilirisasi pertambangan, termasuk timah. Hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan memacu ekspor.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Haryadi menilai bahwa hilirisasi merupakan program andalan pemerintah. Kendati demikian, program tersebut belum berjalan dengan maksimal dan belum bisa berkembang.

“Problemnya adalah regulisasi fiskal yang sekaligus tidak mendukung hilirisasi itu sendiri. Yang kita ketahui, barang-barang setengah jadi seperti Nickel Ingot, Nickel Pig Iron (NPI), masih dipungut Ppn 11%. Hal ini justru lebih mahal ketimbang mendapatkan produk dari luar negeri. Jadi menurut saya, mungkin saja orang pajak bilang ‘itukan bisa restitusi?’ tapi bagi saya hal itu tidak menarik. Solusinya ya Ppn 11% yang dihapus saja,” ungkap Bambang dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (8/3/2024).

Senada dengam Bambang, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya menyampaikan, ditengah persoalan menejerial dan internal yang menimpa PT Timah Tbk saat ini. Ia berharap adanya titik keseimbangan baru, sehingga perekonomian masyarakat bisa kembali normal dan juga tumbuh.

“Kami (Komisi VII DPR RI) berpesan bahwa persoalan yang sedang terjadi tidak berimplikasi terhadap kontribusi dan persoalan ekonomi masyarakat, seperti yang terjadi di Bangka Belitung. Kita lihat sejak proses penegakan hukum ini berjalan, justru ekonomi Bangka Belitung anjlok. Hal ini berkaitan dengan tidak adanya ekspor timah pada 2 bulan terakhir ini,” tegasnya.

Bambang kemudian menambahkan bahwa daerah penghasil timah terbesar di Indonesia ini terancam kolaps. Melihat pemerintah terus memberikan kebijakan larangan ekspor timah. Pasalnya, timah sudah menjadi tulang punggung perekonomian di sana.

“Sejauh ini Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan hilirisasi timah menjadi tin ingot atau timah batangan. Makanya, jika larangan ekspor timah memang diberlakukan, maka hal tersebut sangatlah tidak tepat,” tutupnya.