ASKARA - Film Dirty Vote yang sedang ramai diperbincangkan saat ini menyuarakan kebenaran dinamika politik di lapangan.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, Film Dirty Vote merupakan kritik terhadap Presiden dan penyelenggara pemilu dengan harapan agar Pemilu demokratis dan jurdil dapat diwujudkan.

“Film ini mampu mengungkapkan berbagai kecurangan Pemilu yang dilakukan secara masif, bahkan campur tangan kekuasaan istana sangat kental terasa," kata Hasto kepada awak media, Senin (12/2).

Hasto memaparkan, dari film tersebut nampak kuatnya rekayasa pemilu yang diawali dengan manipulasi hukum di MK.

Kemudian keberpihakan penguasa istana terhadap Prabowo-Gibran melalui penunjukkan Pj. Kepala Daerah yang ditempatkan sebagai hak prerogatif presiden, melupakan proses yang seharusnya demokratis.

Selanjutnya tekanan terhadap kepala daerah, kepala dinas, kepala desa, hingga kelompok demokrasi oleh oknum TNI/POLRI yang seharusnya bertindak netral hingga penyalahgunaan anggaran negara melalui bansos.

"Desain kecurangan Pemilu pendeknya dilakukan dari hulu-hilir," tegas Hasto.

Hasto pun menyebut berbagai fakta yang diuangkapkan dalam Film Dirty Vote mewakili berbagai tekanan yang dialami Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan.

"Dalam pertimbangan akal sehat, nurani, dan moral, kami sungguh tidak menyangka Pak Jokowi sudah berubah seperti itu. Menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Berbagai rekayasa kecurangan tersebut sangat merugikan Ganjar-Mahfud," tukas Hasto.

Namun atas itu semua, Hasto memastikan PDIP masih percaya, bahwa Pemilu itu mengandung kesakralan karena suara rakyat adalah suara Tuhan.

"Pemilu secara otomatis akan berjalan damai apabila kecurangan sirna. Karena itulah bagi siapapun yang melakukan manipulasi Pemilu, dan mengerahkan seluruh elemen kekuasaan untuk kecurangan masif, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Satyam Eva Jayate," tuntas Hasto.