ASKARA - Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling asasi karena sangat menentukan status gizi, kesehatan, dan kecerdasan seorang insan. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan dan gizi buruk akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif (a lost generation).

"Dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju, sejahtera, dan berdaulat. Fakta empiris sebuah bangsa yang kekurangan pangan dan gizi akan terjadi lost generation. Oleh karena itu, kami mengusung tema kedaulatan pangan,” ujar Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS di Program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, bertema “Ironi Negeri Argraris Indonesia Masih Darurat Pangan” Rabu (17/01), malam.

Dalam program yang dipandu Safrina Nasution hadir juga Wakil Deputi Petani & Nelayan TIMNAS AMIN Syaiful Bahari, dan Chief Economist CNBC Indonesia Anggito Abimanyu, Prof. Rokhmin Dahuri mengingatkan Pidato Presiden Soekarno pada Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Fakultas Pertanian, IPB di Bogor, 27 April 1952. “Kedaulatan pangan merupakan hidup matinya sebuah bangsa.”

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, terangnya, mulai sekarang kita harus membenahi subsistem dari sistem kedaulatan pangan nasional, yaitu produksi, industri pascapanen, konsumsi, perdagangan, logistik, SDM, dan politik-ekonomi.

“Komoditas untuk beras, jagung, kedelai, gula, bawang target produksinya berapa lalu kita sarana produksi apa saja, lalu inprastruktur yang dibutuhkan sudah dihitung budgeting nya ternyata kalau hanya APBN tidak cukup, kalau ada suatu kementerian yang minta lebih pasti terkurangi dari yang lain,” sebut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University itu.

Prof. Rokhmin Dahuri, mengatakan, saat ini sektor pangan nasional masih dihadapkan pada impor bahan pangan dan persoalan kemiskinan produsen. Kalau pangan tidak diseriuskan dan penguasa mafia yang mendapat fee pengusaha jangan mendapatkan rente. Kenyataan saat ini bermunculan Mafia Impor Pangan (Konspirasi)” yang telah kecanduan dengan keuntungan tinggi melalui impor pangan, terlepas dari produksi nasional lebih tinggi dari kebutuhan nasional.

“Skenario kebijakan impor pangan tersebut hanya bisa berhasil, jika mafia pangan ditumpas habis sampai akar-akarnya. Dan tentunya kebijakan ekonomi-politik seperti moneter, fiskal, ekspor – impor, dan iklim investasi yang tidak kondusif turut menyumbang permasalahan bidang pangan saat ini,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) itu.

Maka, sambungnya, kalau bicara kebijakan impor kita akan terus terombang ambing karena melihatnya tidak secara sistem. “Untuk mengevaluasi kebijakan impor itu benar atau tidak kita harus melihatnya secara sistem, Minimal ada 3 subsistem yang kita perhatikan. Pertama subsistem produksi. Kedua, subsistem konsumsi dan demand. Ketiga, dari subsistem logistik dan distribusi,” sebutnya.

Ganjar-Mahfud, katanya, akan menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri, aman, berkualitas, murah, dan terdiversifikasi berbasis kearifan lokal serta mendukung Desa Mandiri Pangan. Selain itu, kepastian pangan murah melalui stabilisasi harga pangan juga akan dijaga. Dari sistem produksi, upaya Ganjar-Mahfud, adalah bagaimana meningkatkan produksi dengan batas-batas penyelesaian dengan menempuh tiga jalur.

“Pertama, dengan mengangkat studi kasus, kami punya data lahan-lahan untuk setiap komoditas pertanian. Kedua, kami melakukan peningkatan produktifitas karena kita harus terapkan sebelum bekerja sangat keras, fakta produktifitas pertanian kita konsens ke Thailand dan Vietnam,” tutur Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu.

Hal ini, kata Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan ini, sebagai upaya peningkatan dalam produksi juga kita jadikan komoditas karena itu terkait dengan konsumsi. “Kita itu bangsa konsumen beras terbesar di dunia, rata-rata 98 kg per kapita, sedangkan rata-rata dunia hanya 48 kg,” katanya.

Penelitiaan Litbang Kementerian Kesehatan makan beras yang paling maksimal itu 60 kg per orang/tahun. Jadi apapun kita meningkatkan produksi beras, karena lahannya terbatas walaupun mengembangkan hanya sedikit tanpa ada perubahan seginifikan dari pola konsumsi beras sudah menggerogoti ketahanaqn pangan dan beras menjadi persoalan di Indonesia.

“Bagaimana agar konsumsi beras menjadi 60. Bayangkan kalau 98 dikurangi 60 berarti ada 38 kg per tahun. Bukan mengimpor dalam hal beras . Kita banyak sumber-sumber karbonhidrat termasuk sorgum, torang, sagu dll. kedua, menjadi konsumsi, ketiga, keamanan distribusi,” katanya.

Menurutnya, tidak semua komoditas dipaksakan terus berdaulat tetapi untuk beras dengan perubahan pola konsumsi dari 98 menjadi 60. Maka, sambungnya, jika berbicara kedaulatan pangan jangan beras, tapi karbonhidrat karena kita begitu banyak.

Maka, harus ada kebijakan dan program prioritas nasional untuk mengurangi konsumsi beras hingga 60 kg per kapita, dan secara simultan diversifikasi konsumsi pangan non-beras. Di sisi konsumsi (pasar), kita mesti diversifikasi konsumsi karbohidrat dari dominasi beras dan gandum ke sumber karbohidrat berbasis komoditas pangan lokal, seperti sagu, sorgum, tales, sukun, ubi jalar, ganyong, kimpul, dan suweg.

 “Jika komoditas pangan yang produksinya lebih besar daripada konsumsinya stop impor. Kalau ada permasalahannya ditingkat distribusi  kita benahi. Kalau ada produksinya lebih kecil daripada konsumsi tapi dengan teknologi bisa kita capai dengan produksinya lebih besar,” terang Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.

“Sayangnya, dalam hal impor selalu data itu tidak sesuai antara Kementrian Pertanian dan Kementerian Pertahanan. Harusnya tidak ada dusta diantara kita , kepentingan nasional diutamakan duduk bersama, kalau memang faktanya kurang beras kita jangan seperti bangsa pemadam kebakaran,” tandasnya.

Masalah ini, kata Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, seharusnya sudah diantisipasi. dengan penindakan produktifitas, apalagi dengan teknologi yang  dimungkinkan untuk meningkatkan produktifitas pertanian untuk komuditas apapun.

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan, ada studi menarik menurut FAO suatu Negara atau bangsa dengan penduduk lebih dari 100 juta kalau pangannya tergantung dari produk impor susah untuk maju dan makmur. Menurut penelitian FAO suatu negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa tidak mungkin bisa maju, sejahtera, dan berdaulat bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor.

“Apalagi sekarang dengan global dengan geopolitik yang semakin keras sehingga sudah banyak Negara yang Negara produsen utama mau mengekspor pangannya lagi untuk mengembangkan kepentingan nasionalnya,” terang Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) itu.

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, para pejabat dan pemangku kepentingan di Indonesia juga harus memandang dan melihat sektor pangan untuk kemajuan suatu bangsa. Rakyat Indonesia kalau pemimpinnya memberikan teladan akan mengikuti. “Bayangkan kalau di sidang kabinet konsumsi pangan lokal diungkapkan jangan hanya beras, orang di provinsi biasanya akan patuh. Itu konsistensi political will yang kita butuhkan mengenai konsumsi,” katanya.

Mengutip data Kompas, terang Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia tersebut, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar 22.300/hari. “68 persen rakyat kita yang 22.300 tidak bisa membeli pangan itu tercermin pada IQ, apalagi literasi kita ke 2 di dunia,” ungkap Profesor Emeritus, Shinhan University, Korea Selatan itu.

Sedangkan biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. “Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB),” ujar Prof. Rokhmin Dahuri mengutip FAO.

“Berapa juta orang Indonesia yang tidak mampu punya uang 22.300 Rupiah untuk membeli makanan bergizi, ada 183,7 juta orang Indonesia atau 68 persen. Jadi sebenarnya kita tidak baik-baik saja,”  tandas Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut Berkelanjutan, Universitas Bremen, Jerman tersebut.