Senin, 17 Februari 2025 | 08:46
NEWS

Jelang Putusan MK, Said Abdullah: PDIP Tak Mengenal Penugasan Instan dan Kilat

Jelang Putusan MK, Said Abdullah: PDIP Tak Mengenal Penugasan Instan dan Kilat
Said Abdullah
ASKARA - Dinamika politik Indonesia masih terus berjalan menjelang diputusnya uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di Mahkamah Konstitusi (MK) dan pendaftaran Pilpres 2024.
 
Kendati demikian, PDI Perjuangan menegaskan akan tetap teguh berpendirian dalam menjaga keseluruhan norma konstitusi terkait pengusungan capres-cawapres.
 
Sebab partai politik punya tanggungjawab politik-konstitusional untuk mengajukan capres dan cawapres sebagaimana yang diatur oleh konstitusi.
 
"Titik tekannya bukan sekedar pada letter lux aturan, apalagi utak atik aturan, lebih dari itu, perlunya soal kematangannya dalam kepemimpinan. Sebab ada tanggungjawab, sekaligus resiko yang besar pada pundak pemimpin nasional," kata Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah dalam keterangannya, Senin (16/10/2023).
 
"Memaknai peran ini, kami mengajukan Ganjar Pranowo karena beliau mengawali dengan merit politik yang benar, kiprahnya teruji dalam kepemimpinannya dua periode di Jawa Tengah, suatu jabatan politik satu tingkat di bawah Presiden. Rute itu telah kami buktikan melalui jalan politik dari Presiden Joko Widodo saat ini," sambung Said.
 
Bagi PDI Perjuangan, lanjut Said, kaderisasi partai adalah jalan untuk menguatkan rekrutmen jabatan jabatan politik. 
 
"Tidak ada jalan instan bagi setiap kader PDI Perjuangan dalam menugaskannya pada jabatan jabatan politik. Semua dijalani dari bawah. Jalan berliku itu juga yang ditempuh oleh Ibu Mega, Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo, termasuk Presiden Joko Widodo saat ini," ujar Said.
 
Berproses dari bawah adalah jalan untuk menggembleng setiap kader mendapati pengalaman politik yang panjang. Pengalaman panjang itulah yang menjadi “ilmu kehidupan” untuk mematangkan setiap kader, untuk “bisa selesai atas dirinya sendiri”.
 
Said kembali menegaskan bahwa, PDI Perjuangan tidak mengenal penugasan instan dan kilat dalam jabatan jabatan politik. 
 
"Sebab yang di pertaruhkan adalah keselamatan rakyat. Jika tetap memaksakan jalur kilat, PDI Perjuangan tidak menyediakan perangko nya," tegas dia.
 
Bagi PDIP, Tak cukup hanya hukum tertinggi yang bersifat tertulis, konstitusi dan seluruh aturan tertulis dibawahnya yang harus ditaati. Akan tetapi diluar pagar norma tertulis ada norma norma etis dan asas kepatutan dalam urusan politik-negara, khususnya menyangkut kepemimpinan nasional juga harus ditaati. 
 
"Ibaratnya, calon pemimpin nasional adalah manusia setengah dewa," ujar Ketua Banggar DPR RI ini.
 
"Ada kewenangan yang sangat besar pada kekuasaannya. Pada kekuasaan yang besar itu pula bergelayut harapan dari rakyat," sambung dia.
 
Karena itu, titik awal keberangkatannya harus bersih dari seluruh beban etis- dan asas kepatutan, apalagi terlibat dalam utak atik konstitusi demi kursi kekuasaan.
 
"Ibu Mega mengajari kita arti kekuasaan, beliau tidak memaksakan anak anaknya untuk mendapat karpet merah, dan menyingkirkan halangan apapun demi hal itu. Ia menempuh “jalan sunyi” demi memberi tempat bagi kader kader bangsa yang memang sepatutnya menjadi calon pemimpin nasional yang hebat," jelas Said.
 
Said mengungkapkan, PDI Perjuangan merasa sangat terhormat, karena banyak kader yang telah berproses dan tumbuh besar di PDI Perjuangan menjadi perhatian banyak pihak. 
 
Bagi PDI Perjuangan, makna kebesaran adalah tumbuh bersama, menjalankan jiwa gotong royong, bahu membahu membesarkan partai, bukan membesarkan diri sendiri, sebab itu watak individualis yang berlawanan dengan ideologi dan ajaran partai. 
 
Bila dalam perjalanannya ada satu dua kader yang memilih jalan sendiri karena tergiur kedudukan, atau hal lainnya, PDI Perjuangan menghormati jalan politik yang ditempuhnya. 
 
"PDI Perjuangan tidak akan menghitung jasa, karena setiap kader sesungguhnya sudah di asah jiwa pengorbanan sejak ia menjalani kaderisasi pratama, madya hingga utama," ujar Said.
 
Lebih lanjut, Bagi PDI Perjuangan, kekuasaan harus diperjuangkan bersama rakyat. Bagi setiap kader yang mendapatkan penugasan merebut kekuasaan melalui jalan elektoral, kewajiban bagi seluruh kader untuk gotong royong. Bahu membahu agar memenangkan pemilihan. Kerja politik ini terus kami gelorakan secara disiplin.
 
"Semua kader bantingan, iuran, berbagi waktu, tenaga dan pikiran, bahkan diantara mereka ada yang sakit dan meninggal karena kelelahan. Pejuang pejuang partai inilah yang menggerakkan rakyat dalam pemenangan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Joko Widodo di DKI Jakarta dan Pilpres, Basuki Tjahaya Purnama di DKI Jakarta, dan masih banyak tempat lainnya," kata dia.
 
Said menambahkan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri telah mengajarkan para kader tentang arti loyalitas pada partai, bangsa dan negara.
 
"Pada masa orba, kesetiaan kader terhadap Partai teruji militansinya menghadapi ancaman dan teror aparatur orde baru. Masa reformasi, kesetiaan kader teruji pada saat yang bersangkutan memegang kekuasaan. Apakah kekuasaan digunakannya untuk membesarkan partai, menjalankan cita cita, ideologi dan garis perjuangan partai? Melayani rakyat? Ataukah digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya? Dan kekuasaan seringkali membuat beberapa kader lupa diri. Kami mengajak setiap kader untuk selalu mawas diri, jangan mabuk kekuasaan," tegas dia.

Komentar