ASKARA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endang Setyawati Thohari menilai aturan di Undang-Undang (UU) 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU Peternakan) perlu segera direvisi. 

Pasalnya, kata Endang, aturan di undang-undang tersebut cenderung melaju ke liberalisme. Kompetisi yang tidak berimbang antara pengusaha besar dengan peternak rakyat tentu akan menyebabkan peternak rakyat akan babak belur.

"Menurut saya harus dievaluasi lagi (aturan yang memperbolehkan perusahaan integrator menguasai hulu-hilir), itu kan nggak bener (bersaing tidak sehat). Jadi akhirnya si kaya makin kaya si miskin makin miskin tertekan. Padahal di negaranya sendiri," kata Endang usai rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Para peternak yang tergabung ke dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), di komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/9). 

Ditegaskan Endang, peternak rakyat juga memiliki hak berusaha dan memperoleh keadilan dalam berbisnis. 

Peternak rakyat tidak ingin mengalahkan perusahaan integrasi. Namun yang diharapkan adalah tumbuh bersama-sama, bukan berkompetisi tapi berkolaborasi.

Dukung Pansus Perunggasan

Dalam kesempatan ini, Endang juga mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga pakan ternak jagung. 

Menurutnya, kenaikan harga pakan jagung yang terus melambung tinggi hingga mencapai Rp 6.400- 6.500 per Kg itu jauh lebih tinggi dari acuan yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 5 Tahun 2022 sebesar Rp 5.000 per kg.

Dengan naiknya harga jagung, tentu para peternak rakyat menjadi kelimpungan. Terlebih, harga telur saat ini sudah menurun. 

Karena itu, dia mendukung dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Perunggasan. Menurut dia, dengan adanya panja, maka Komisi IV DPR RI dapat mengurai secara detail penyebab permasalahan tata niaga perunggasan, seperti masalah pakan ternak yang kini susah didapatkan dan harganya melambung tinggi, HAP yang tidak sesuai dilapangan, produksi, dan sinkronisasi data dan lainnya.

Sementara itu, saat disinggung terkait adanya usulan untuk membuka impor bahan pakan jagung guna menstabilkan harga di pasaran. Endang keukeuh meminta pemerintah untuk menyerap jagung secara maksimal ke daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong penghasil jagung.

"Dari Fraksi Gerindra ya harus (serap dulu jagung) lokal. Bukannya kita anti impor tapi kan produksi jagung itu menurut Kementerian Pertanian kita surplus. Kalau menurut datanya surplus kenapa impor. impor itu kan mematikan petani-petani lokal," tegas dia.