ASKARA - Untuk dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045 (negara besar yang maju, adil-makmur, dan berdaulat) pada 2045, Indonesia harus mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (> 7% per tahun), berkualitas (menyerap banyak tenaga kerja, 400 ribu orang per 1% pertumbuhan), inklusif (mensejahterakan seluruh rakyat, bukan hanya di P. Jawa dan kota-kota besar, dengan income > USD 480 (Rp 7,2 juta)/orang/bulan secara berkeadilan), dan berkelanjutan (sustainable).

Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS pada Focus Group Discussion "Merangkai dan Menginspirasi Gagasan Untuk Negeri“
Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) di Aula EDTC Kampus IPB Baranangsiang, Senin 4 September 2023.

"Sayangnya, sejak 2014 – 2022, pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 5% per tahun, pengangguran (pekerja sektor informal) meningkat, kemiskinan masih tinggi 9,4% - 37%, kesenjangan ekonomi (kaya vs miskin) kian  menganga, disparitas pembangunan antar wilayah sangat tinggi (hampir 60% PDB disumbangkan oleh P. Jawa), stunting dan gizi buruk masih tinggi, ketahanan pangan rendah, kualitas SDM relatif rendah, dan kerusakan lingkungan & SDA semakin masif," ujar Prof. Rokhmin Dahuri dalam paparannya bertajuk 
"Mengevaluasi Dan Merekonstruksi Pembangunan Pertanian Di Wilayah Pesisir, Daerah Tertinggal, Dan Pulau-pulau Kecil".

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat: Pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. I + E > K + Im, Koefisien Gini < 0,3 (inklusif), Ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sementara itu, potensi pembangunan (SDA, terutama pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan material bioteknologi) di sebagian besar wilayah pesisir, pulau-pulau kecil (PPK), dan daerah tertinggal belum dimanfaatkan secara optimal, produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

"Penduduk di wilayah pesisir, PPK, dan daerah tertinggal (petani dan nelayan) kebanyakan masih miskin," terang Penasehat Ahli Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.

Pada umumnya PPK, kata Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang, daerah terpencil, daerah perbatasan (terdepan), dan daerah tertinggal justru menjadi beban pembangunan (cost center), bukan kontributor pembangunan (center of economic growth and prosperity).

"Semua fakta diatas disebabkan karena pendekatan dan pola pembangunannya (termasuk sektor pertanian dan sektor KP) dilakukan secara adhock, dan piece meal; tidak komprehensif, holistik, dan terintegrasi," tandasnya.

Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, perhitungan angka kemiskinan atas dasar  garis kemiskinan versi BPS (2023), yakni pengeluaran Rp 580.000/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan.

"Sedangkan menurut garis kemiskinan Bank Dunia (2,5 dolar AS/orang/hari atau 75 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.125.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk)," ungkap Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.

Yang sangat mencemaskan, lanjutnya, adalah bahwa 30% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi (Kemenkes dan BKKBN, 2022). Apabila masalah krusial ini tidak segera diatasi, maka generasi penerus kita akan menjadi generasi yang lemah fisiknya dan rendah kecerdasannya (a lost generation).

Disisi lain, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020).

"Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut (Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022)," terang Prof. Rokhmin Dahur.

Selain itu, paparnya, dari data impor 6 komoditas di atas, secara volumetrik cenderung mengalami peningkatan dari 20,6 Juta Ton (2017) menjadi 22,2 juta ton (2020).

Hingga 2021, Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN.

Permasalahan Dan Tantangan 

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan, wilayah pesisir di pulau-pulau besar (seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, dan Halmahera) yang landai, flat area nya luas, dan tanahnya aluvial; pada umumnya memiliki potensi pembangunan tanaman pangan, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap yang besar, dan selama ini menjadi lumbung pangan (food basket) Indonesia. Seperti PANTURA, Pantai Timur Sumatera, Bali, dan Lombok Barat.

Sedangkan di wilayah pesisir di pulau-pulau besar itu, permasalahan dan tantangannya adalah: (1) alih fungsi lahan pertanian dan tambak udang/ikan menjadi kawasan industri, pemukiman, infrastruktur, dan lainnya; (2) penyusutan unit lahan usaha, sehingga tidak memenuhi economy of scale dan terjadi agricultural involution (petani semakin miskin); (3) pemilikan lahan secara in absentee (land bank); (4) infrastruktur kurang memadai; dan (5) pencemaran lingkungan. 

Lebih lanjut, Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) tersebut menguraikan permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian, KP,  dan kehutanan di wilayah pesisir, daerah tertinggal, dan pulau-pulau kecil. Antara lain:

1. Pada umumnya, pulau-pulau kecil memiliki flat area (dari garis pantai – kaki gunung) yang sempit, dan keterbatasan sumber air tawar  Sehingga, lahan di pulau-pulau kecil susah dikembangkan untuk usaha pertanian tanaman pangan yang memerlukan lahan luas dan banyak air irigasi.  Namun, biasanya cocok (suitable) untuk usaha budidaya hortikultur, peternakan, dan tanaman pangan yang membutuhkan sedikit air.  

"Sementara itu, di perairan laut nya cocok dikembangkan untuk budidaya laut (mariculture) seperti: ikan kerapu, barammundi, lobster, abalone, kerang mutiara, dan rumput laut," ujarnya.

2. Rendahnya aksesibilitas dan konektivitas dari dan ke wilayah PPK/Daerah Teringgal  Menyebabkan ekonomi biaya tinggi.  Keterbatasan infrastruktur dasar maupun infrastruktur pertanian. Keterbatasan SDM berkualitas.

Sedangkan permasalahan dan tantangan umum lainnya, kata Prof Rokhmin Dahuri, yaitu: Pertama, Pada umumnya, usaha pertanian dan perikanan di wilayah pesisir, PPK, dan daerah tertinggal bersifat tradisional: (1) tidak memenuhi economy of scale; (2) tidak menggunakan state of the art technology (seperti benih unggul, pest and disease control, irigasi efisien, dan Industry 4.0); (3) tidak menerapkan Integrated Supply Chain Management System; dan (4) tidak mempedomani prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) termasuk: RTRW, Daya Dukung Lingkungan, Zero-Waste, Zero-Emission, Konservasi Biodiversity (gen, species, dan ekosistem) dan lainnya  Akibatnya: kurang produktif, kurang efisien, kurang berdaya saing, dan tidak sustainable  petani, pembudidaya, dan produsen pangan lainnya sebagian besar masih miskin, sementara lingkungan hidupnya banyak yang rusak.

Kedua, sementara itu, perusahaan swasta besar dan modern (korporasi Nasional dan MNCs), yang produktif, efisien, berdaya saing dan sustainable enggan menjalin kerjasama (kemitraan) dengan UMKM yang saling menguntungkan dan menghormati.

Ketiga, rendahnya hilirisasi (industri pengolahan dan kemasan) komoditas pertanian dan perikanan.

Keempat, rendahnya posisi tawar sektor pertanian, dan KP dalam RTRW.

Kelima, dampak negatip akibat Perubahan Iklim Global (Global Boiling), tsunami, gempa bumi, banjir, dan bencana alam lainnya.

Keenam, mafia pangan dan importir.

Ketujuh, population ageing dan rendahnya kualitas SDM di sektor pertanian, dan perikanan tangkap.

Kedelapan, kebijakan politik-ekonomi (moneter, fiskal, kredit perbankan, iklim investasi, dan Ease of Doing Business) belum kondusif.

Suku Bunga Pinjaman Negara ASEAN
 
Prof Rokhmin Dahuri MS meminta perbankan untuk terus memberikan akses kemudahan dan suku bunga kredit rendah di sektor kelautan dan perikanan.

Untuk itu, katanya, Indonesia perlu menerapkan pembangunan perikanan budidaya yang produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

“Tantangan penguatan industri kelautan dan perikanan di Indonesia, diantaranya suku bunga pinjaman bank masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, dan fungsi intermediasi (alokasi kredit) untuk sektor tersebut sangat rendah,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong itu.

Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, dari total alokasi kredit perbankan nasional, pinjaman yang diberikan ke sektor kelautan dan perikanan hanya mencapai sekitar 0,29 persen dari total nilai pinjaman Rp2,6 triliun. Sementara alokasi kredit tertinggi diberi ke sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 26,94 persen.

Di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara dengan pemberi suku bunga pinjaman tertinggi, yaitu sebesar 12,6 persen, dibanding beberapa negara Asia, seperti Vietnam (8,7 persen), Thailand (6,3 persen), China (5,6 persen), Filipina (5,5 persen), dan Malaysia (4,6 persen). 

“Konsekuensinya, nelayan dari negara tersebut lebih kompetitif dibanding Indonesia,” sebut Prof. Rokhmin Dahuri.

Lalu, Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu meyebut, untuk rekonstruksi pembangunan pertanian, KP,  dan kehutanan di wilayah pesisir, daerah tertinggal, dan pulau-pulau kecil. Antara lain: 

1. Sempurnakan atau susun RTRW dan RZWP3K yang mengalokasikan > 30% total wilayah untuk kawasan lindung, dan < 70% kawasan pembangunan.

2. RTRW (tata ruang daratan) harus terintegrasi dengan tata ruang laut (RZWP3K).

3. Atas dasar land suitability nya, usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, dan peternakan) ditempatkan di kawasan pembangunan.  

4. Atas dasar water suitability nya, usaha mariculture di perairan laut pesisir (coastal waters) juga ditempatkan di kawasan pembangunan.

5. Untuk PPK, pembangunan wilayah sebaiknya berbasis pada konsep “AGRO-MARINE”  Di lahan darat untuk pertanian, di laut pesisirnya untuk mariculture dan pariwisata bahari.

6. Semua unit usaha pertanian dan perikanan harus menerapkan: (1) economy of scale; (2) state of the art technology; (3) Integrated Supply Chain Management System; dan (4) mempedomani prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

7. Pemerintah melalui BUMN atau Perusahaan Swasta harus menyediakan (menjual) sarana produksi (benih, pupuk, pakan, pedal wheel, ALSINTAN, dan lainnya) yang berkualitas tinggi, harga relatif murah, dan kuantitas yang mencukupi bagi seluruh petani dan pembudidaya ikan di wilayah pesisir, PPK, dan daerah tertinggal di seluruh wilayah NKRI.

8. Pemerintah melalui BUMN atau Perusahaan Swasta membangun industri hilir komoditas pertanian dan perikanan, dan menjamin pasar komoditas pertanian dan perikanan dengan harga sesuai ‘nilai keekonomian’.

9. Penguatan dan pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan dan menghormati antara Perusahaan Besar dengan UKM.

10. Skim kredit khusus dengan bunga relatif murah dan persyaratan lunak, seperti di negara-negara lain.

11. Revitalisasi dan pembangunan baru infrastruktur dasar, pertanian dan perikanan di wilayah pesisir, PPK, dan daerah tertinggal.

12. Revitalisasi dan pengembangan konektivitas dan aksesibilitas dari dan ke wilayah pesisir, PPK, dan daerah tertinggal.

13. Semua kegiatan pembangunan (pertanian, perikanan, pertambangan, industri manufaktur, dan linnya) secara bertahap harus zero-waste, dan zero-emission.

14. Tumpas tuntas mafia pangan dan para pecandu importir pangan.

15. Konservasi biodiversity.

16. Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim Global dan benacana alam lainnya.

17. Capacity building SDM pertanian dan perikanan melalui DIKLATLUH.

18. Kebijakan politik-ekonomi harus kondusif.