ASKARA – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS menguraikan gambaran umum kinerja Pendidikan Tinggi di Indonesia. Antara lain: Pertama, pada umumnya lulusan Peruguruan Tinggi Indonesia: kurang kompeten, kurang siap bekerja, karakter (etos kerja) nya lemah, rendah entrepreneurrship nya, mismatch dengan dunia kerja (industri & pemerintah), dan kalah daya saing dengan lulusan Perguruan Tinggi luar negeri.

Demikian dikatan Prof. Rokhmin Dahuri saat menjadi salah satu narasumber yang memberikan Pembekalan Kuliah Kerja Mahasiswa  (KKM)  Universitas Muhammadiyah Cirebon  (UMC), di Convention Hall UMC, Sabtu, 15 Juli 2023.

“Kedua, produktivitas riset (R & D) berupa publikasi di jurnal ilmiah internasional ternama, invention (prototipe), dan innovation (commercial technology) masih rendah,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri dalam paparannya bertema, “Kuliah Kerja Mahasiswa (Kkm) Untuk Meningkatkan Kompetensi, Soft Skills, Karakter, Dan Imtaq Mahasiswa Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

Ketiga, sambungnya, kontribusi kegiatan Pengabdian Masyarakat bagi pemberdayaan masyarakat, pembangunan wilayah, dan peningkatan kapasitas pemerintahan belum signifikan.

Agenda Kegiatan KKM

Dalam kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri memberikan kiat agar KKM yang dilakukan oleh mahasiswa sukses dan memberikan hasil yang sebaik-baiknya untuk masyarakat atau warga daerah/desa tempat mereka melaksanakan KKM.

“Setidaknya ada delapan jurus sukses melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM),” kata Prof. Rokhmin Dahuri yang membawakan materi berjudul “KKM yang meningkatkan kompetensi, soft skills, etos kerja, akhlak mulia, dam Imtaq mahasiswa serta membantu pembangunan wilayah perdesaan”.

Pertama, kata Prof. Rokhmin Dahuri, perkenalan dan silaturrahim dengan camat, kepala desa, aparat pemerintahan desa, pemuda-pemudi, ulama, dan tokoh  masyarakat.

Kedua, temu wicara dengan berbagai kelompok masyarakat untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi serta permasalahan pembangunan, dan menjaring aspirasi masyarakat tentang bagaimana memperbaiki kesejehateraan hidup nya dan membangun desanya supaya lebih maju dan rakyatnya hidup damai dan sejahtera.

Ketiga, memberikan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan: (1) usaha (bisnis) masyarakat di sektor pertanian tanaman pangan, hortikultur, peternakan, perikanan, industri pengolahan, home industry, pariwisata, ekonomi digital, dan lainnya; (2) etos kerja, akhlak, dan IMTAQ; dan (3) lainnya.

“Tujuannya, untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya,” kata Prof. Rokhmin Dahuri.

Keempat, sambungnya, mengadakan berbagai kegiatan bakti sosial (baksos), olah raga, perlombaan, dan hiburan yang produktif, baik, mempererat tali silaturrhaim, dan membahagiakan.

Kelima, tambahnya, bagi mahasiswa Muslim upayakan maksimal untuk shalat fardhu secara berjamaah di masjid secara berkeliling, sambil memberikan Kultum (kuliah tujuuh menit) ba’da shalat Shubuh atau shalat Isya’.

 “Bagi mahasiswa Nasrani upayakan rajin beribadah di gereja. Bagi mahasiswa Hindu mesti rajin beribadah di pura. Dan, seterusnya,” ujar Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.

Keenam, lanjutnya, lokakarya sambil acara perpisahan untuk mahasiswa mempresentasikan hasil identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan, serta usulan program pembangunan desanya. “Juga minta masukan dari para peserta lokakarya,” kata Prof. Rokhmin Dahuri.

Ketujuh, kekembali di kampus, tim mahasiswa menyerahkan laporan KKM kepada Tim Dosen Pembimbing KKM. “Kedelapan, para mahasiswa harus berperilaku santun, ramah, dan menyejukkan,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Selain itu, Prof. Rokhmin Dahuri juga memberikan contoh bentuk kegiatan pembelajaran, antara lain: pertukaran pelajar, magang/praktek kerja, asistnsi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik

Disisi lain, Prof. Rokhmin Dahuri mencontohkan sisi gelap dan kritik terhadap KKN (KKM). Yaitu: Pertama, akhir-akhir ini mahasiswa dari 2 Perguruan Tinggi (PT) terbesar di tanah air saling mengejek tentang kegunaan KKM (KKN).

Kedua, di Sumbar, para mahasiswa diusir dari desa tempat mereka melaksanakan KKN nya, karena mereka membuat penduduk desa tersinggung akibat sindiran sinikal para mahasiswa tentang minimnya fasilitas.

“Ketiga, di Jateng, Rektor sebuah PT menunda pemberangkatan mahasisa untuk KKM, karena Pemdes yang dituju meminta pihak PT membayar,” sebut Prof. Rokhmin Dahuri mengutip Agus Suwignyo “Masa Depan Dharma Ketiga” dalam Harian Kompas halaman-6 (Opini), Selasa 8 Juli 2023.

Selanjutnya, Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Lautan, Universitas Bremen, Jerman tersebut, menguraikan sejarah PkM ( Pengabdian Kepada Masyarakat ) dimaksudkan untuk membangun Pendidikan Tinggi khas Indonesia yang merakyat, lepas dari kolonial yang elitis.

PkM merupakan cara dekolonisasi, sarana“Membayar utang kepada rakyat” dan wujud tanggung jawab sosial kaum terdidik kepada rakyat (Suwignyo, 2023). Selain itu, upaya untuk mengontekstualkan kerja akademik dengan kenyataan hidup di tengah masyarakat (Sardjito,1951). “Program PkM, Khususnya KKN jadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan,” paparnya.

Melalui PkM Presiden Soekarno melakukan mobilisasi mahasiswa untuk pembebasan  Irian Barat tahun 1963, dan melalui PkM (KKN Mahasiswa IPB dan UGM) pula Presiden Soeharto mewujudkan program BIMAS sejak 1970 untuk swasembada pangan tahun 1980-an.

PkM menyeimbangkan karakter “Menara Gading” PT (Perguruan Tinggi), dan menegaskan bahwa PT di Indonesia bukan hadiah dari raja sebagaimana Eropa, melainkan tumbuh dari jantung perjuangan rakyat.

Sinergi Tri Dharma Pendidikan Tinggi: PkM, Pengajaran dan Penelitian menggambarkan trisula kemitraan (triple helix) dalam pengelolaan PT yang khas Indonesia.

Hal ini menyandingi konsep triple helix ala negara-negara industrialis Barat, yang meliputi unsur PT, pemerintah dan entitas bisnis (Laydesdorff,2012).

Maka, Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan, Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 31 ayat 3, Amandemen UUD 1945).

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Etos Kerja: 1. Kerja keras, 2. Rajin, 3. Disiplin, 4. Tahan banting, tak mudah putus asa, dan pantang menyerah, 5. Antisipatif, 6. Adaptif, 7. Agile.

Akhlak mulia: 1 jujur (Shidiq), 2. Amanah, 3 fathonah (cerdas & visoner), 4. Mampu menyaikan dan berbagi kelebihan kepada orang lin. 5, Sabar dan Syukur, 6. Kana’ah, 7. Tidak oiri dan dengki, 8. Tidak pemarah dan pendendam.

Sebelumnya, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, hingga 2022, Tingkat Kemiskinan Kab. Cirebon sebesar 12,01% (Tertinggi ke-4 di kab/kota Jawa Barat); Koefisien Gini Kab. Cirebon sebesar 0,355 (Urutan ke- 19 di kab/kota Jawa Barat); Indeks Pembangunan Manusia Kab. Cirebon sebesar 70,06 (Urutan ke- 18 di kab/kota Jawa Barat); PDRB Kab. Cirebon berada diurutan ke-12, sementara PDRB per kapita ke-24 di Prov. Jawa Barat.

Modal Dasar Indonesia

Menurut Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu, Indonesia memiliki modal dasar yang lengkap dan besar untuk menjadi bangsa maju, adil-makmur, dan berdaulat. Jumlah penduduk 278 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonus demografi dari 2020 -2040 merupakan potensi human capital (daya saing) dan pasar domestic yang luar biasa.

Kaya Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun dilaut. Posisis geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) (UNCTAD, 2012). “Catatan: Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpadat di dunia, 200 kapal/hari,” ujarnya.

Rawan bencana alam (70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri) mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan antreprenur) dan akhlak mulia bangsa.

”Sebagai catatan, untuk pertama kali dalam sejarah NKRI Pada tahun 2019 angka kemiskinan lebih kecil dari 10% yakni 9,2 persen dari total penduduk. Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2022 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,6% atau sekitar 26,4 juta orang,'' ujar Ketua Dewan Pakar GESID itu.

Perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2022), yakni pengeluaran Rp 550.000/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan. Namun, menurut garis kemiskinan Bank Dunia (2 dolar AS/orang/hari atau 60 dolar AS (Rp 900.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2022 sebesar 100 juta jiwa (37% total penduduk).

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. “Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN,” kata Prof. Rokhmin Dahuri.

Permasalahan & tantangan pembangun Indonesia, antara lain pertama, pertumbuhan ekonomi rendah (< 7% per tahun). Kedua, Pengangguran & Kemiskinan. Ketiga, ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia. Keempat, disparitas pembangunan antara wilayah. Kelima, Fragmentasi sosial: Kadrun vs Kampres dll. Keenam, deindustrialisasi. Ketujuh, kedaulatan pangan, farmasi dan energi rendah. Kedelapan, daya saing & IPM rendah. Kesembilan, kerusakan lingkungan & SDA. Kesepuluh, volatilitas global (Perubahan iklim, ketegangan China vs AS, Industry 4.0).

Mengutip Institute for Global Justice, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, sekarang 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing. Dia menyebutkan, kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam, 2017). Dari 2005 – 2014, 10% orang terkaya Indonesia menambah tingkat konsumsi mereka sebesar 6% per tahun.

Bahkan, sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015). “Sekarang 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing (Institute for Global Justice, 2016),” terangnya.

Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan III dan IV-2022. masih di dominasi oleh kelompok Provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB TW-3 Sebesar 56,3% DAN TW-4 sebesar 56,48%. Deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536.

Masalah lainnya kekurangan rumah sehat dan layak huni. Dari 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terangnya.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini < 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Bahkan, sambungnya, menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%). Dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%).

Hingga 2022, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN. Hingga 2021, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN.

Masalah lainnya kekurangan rumah sehat dan layak huni. Dari 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terang Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.

Strategi dan Program Pembangunan

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri menjabarkan strategi dan program pembangunan untuk mewujudkan wilayah perdesaan yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan. Disebutkan kantong kemiskinan di wilayah perdesaan terdiri: 1. Petani (Buruh Tani, dan yang unit usahanya < Economy of Scale), 2. Nelayan (ABK), 3. Buruh Perusahaan Swasta dan UMKM, 4. Usaha Mikro dan Kecil, dan 5. ASN Golongan I dan II.

Sedangkan akar kemiskinan di wilayah perdesaan antara lain: Pertama, Alamiah: daerahnya miskin SDA, rentan bencana alam, dll. Kedua, Kultural: malas, ‘tangan di bawah’ ‘lebih besar pasak dari pada tihang’, dan etos kerja negatif lainnya. Ketiga, Struktural: kebijakan dan program pembangunan pemerintah yang tidak tepat dan benar, kontra produktif.

Maka, Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan proses pembangunan untuk mewujudkan desa yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan. Yaitu: Pertama, Perencanaan dan proses pengambilan keputusan pembangunan secara spasial maupun temporal harus berbasis sains (ilmu) dengan target (Key Performance Indicators) yang benar dan terukur.

Kedua, Implementasi (pelaksanaan) pembangunan mesti dikerjakan secara profesional, cerdas, ikhlas, berkesinambungan, dan tuntas sampai semua target pembangunan tercapai.

Ketiga, Melakukan MONEV (Monitoring and Evaluation) untuk memastikan bahwa semua rencana pembangunan dilaksanakan secara tepat dan benar, dan sebagai dasar untuk evaluasi serta koreksi rencana pembangunan, bila terjadi penyimpangan di lapang.

“Keempat, Utus pemuda unggul ke setiap desa yang membutuhkan,” ujar Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) itu.

Status Gizi Dan Ketahanan Pangan Indonesia

Pada kesempatan tersebut, Prof. Rokhmin Dahuri menyebutkan empat indikator kinerja kedaulatan pangan nasional. Yakni, produksi pangan, khususnya bahan pangan pokok lebih besar dari konsumsi nasional; setiap warga Negara di seluruh wilayah NKRI mampu mendapatkan bahan pangan pokok yang bergizi, sehat, dan mencukupi sepanjang tahun; serta petani, nelayan, peternak dan pelaku usaha sejahtera. “Tidak kalah pentingnya, semua hal di atas itu harus berkelanjutan (sustainable),” tutur Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu.

Yang mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif (a lost generation). Maka, dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera.

“Yang sangat mencemaskan berdasarkan laporan Kemenkes dan BKKBN, bahwa 30.8% anak-anak kita mengalami stunting growth (menderita tubuh pendek), 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi. Dan, penyebab utama dari gizi buruk ini adalah karena pendapatan orang tua mereka sangat rendah, alias miskin,” sebutnya.

Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu menyatakan, jumlah wirausahawan Indonesia terendah di Asia Tenggara. Singapura angkanya 8 persen, artinya jumlah wirausahawan di negara tersebut mencapai 8 persen dari jumlah penduduk. Disusul Malaysia 5 persen, Thailand 4 persen, dan Indoesia 3,1 persen. “Global Entrepreneurship Index,  hingga 2019, Indonesia berada di urutan ke-75  dari 137 negara  atau peringkat ke-6  di ASEAN,” ungkapnya.

Demikian pula data World Digotal Competitiveness, yakni  penilaian adopsi teknologi untuk peningkatan ekonomi dan efisiensi di berbagai bidang diukur dari faktor pengetahuan, teknologi, dan  kesiapan adopsi teknologi untuk masa depan.

“Pada 2021, Indonesia berada pada urutan ke-53 dari 64 negara. Pada 2017-2019, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2019 diurutan ke-50 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN,” papar ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020).

“Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya tersebut,” kata Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022.