ASKARA – Bacapres PDIP Ganjar Pranowo menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi untuk menyampaikan keluhan pedagang pasar di Jakarta Utara (Jakut) mengenai mahalnya retribusi parkir.

Ganjar itu baru bacapres, karena itu ia tidak seharusnya melakukan hal tersebut. Bukan kapasitasnya untuk menyampaikan persoalan  mahalnya retribusi parkir.

Hanya presiden yang punya kapasitas dan kewenangan melakukan hal itu. Presiden dapat meminta langsung kepada gubernur untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Demikian disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada para awak media, Senin (26/6).

Jamiluddin menilai, Ganjar seharusnya tahu diri mengenai batas kewenangan yang dimiliki bacapres. "Apalagi gubernur itu bukan bawahannya, yang seenaknya ingin mengaturnya," kata Jamiluddin.

Lebih baik, saran Jamiluddin, Ganjar mengurus Jawa Tengah (Jateng) yang masih banyak persoalan. "Kemiskinan di Jateng yang masih tinggi perlu diselesaikan sebelum masa jabatannya berakhir," beber Dosen Pasca Sarjana Fikom Universitas Esa Unggul, Jakarta ini.

Selain itu, lanjut Jamiluddin, Ganjar perlu fokus untuk mengatasi stunting. "Hal itu perlu dilakukan agar target 14 persen tercapai pada tahun 2024," tegas Jamiluddin.

Menurut Jamiluddin, persoalan banjir juga masih PR bagi Ganjar. "Karena itu, Ganjar harus menanganinya agar Jateng terbebas banjir," imbau Dekan Fikom IISIP, Jakarta 1996-1999 ini.

Jamiluddin meyakini, hal itu lebih baik dilakukan Ganjar agar ia tak punya utang janji di Jawa Tengah. "Sebab, utang janji itu sangat berat dan akan terus ditagih warga Jawa Tengah," jelas Penulis Buku Riset Kehumasan ini.

Lebih lanjut, mantan Sekjen Media Watch ini mengingatkan Ganjar tak perlu cawe-cawe ngurusin daerah lain. "Apalagi wilayah yang dipimpinnya masih banyak masalah. Karena itu, Ganjar harus lebih mengedepankan etika politik daripada nafsu untuk berkuasa," Pungkas Jamiluddin Ritonga.