ASKARA  – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mempertanyakan sumber dana subsidi kendaraan listrik yang belum lama ini diumumkan pemerintah. 

Menurut Mulyanto, hingga kini pemerintah dan DPR RI belum pernah membahas besaran subsidi pembelian kendaraan listrik tersebut. 

Karena itu, Mulyanto meyakini keputusan tersebut belum bisa dilaksanakan.

"Jangankan subsidi pembelian kendaraan listrik yang hanya akan dinikmati oleh segelintir orang mampu, subsidi pupuk, subsidi BBM dan subsidi listrik untuk masyarakat tidak mampu saja harus dibahas di DPR dulu," terang Mulyanto.

"Menteri Keuangan juga tidak akan berani mengubah APBN begitu saja tanpa ada pembahasan lebih dulu di DPR. Karena terkait subsidi sudah ada mekanisme dan aturan teknisnya," sambung Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini. 

Mulyanto menegaskan, PKS menolak rencana pemberian subsidi kendaraan listrik tersebut. 

Mulyanto menilai, subsidi ini tidak penting, tidak mendesak dan tidak tepat sasaran. 

"Ini kan hanya memihak perorangan yang mampu dan sekelompok pengusaha tertentu dengan skema subsidi," tutur Anggota Baleg DPR RI ini.

"PKS sendiri melihat anggaran negara yang terbatas di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih harus benar-benar dialokasikan secara bijaksana. Anggaran negara ini kan sumber daya negara yang langka, yang dipungut dari pajak rakyat, suatu yang bersifat scarcity," papar Mulyanto.

Legislator asal Dapil Banten 3 ini pun meminta pemerintah bertindak adil dalam penggunaan APBN. 

Karena itu, Mulyanto mendesak rencana pemberian subsidi kendaraan listrik ditunda dulu.

"Subsidi untuk membeli mobil mewah pribadi yang diambil dari pajak rakyat menurut saya bukan pilihan yang adil. Berbeda kalau subsidi untuk transportasi publik seperti kereta api listrik, bus listrik dan lain sebagainya," tandas Mulyanto.