ASKARA – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (MPP PKS) Mulyanto mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menindak tegas mafia impor baja dan tekstil yang merugikan negara. 

Mulyanto meminta Purbaya tidak hanya berhenti pada wacana untuk meningkatkan publikasi berita, tetapi harus mengambil langkah tegas, terukur, dan sistematis.

“Pernyataan Menkeu yang mengaku sudah mengantongi nama-nama mafia harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Jangan hanya menjadi headline, tetapi menjadi tindakan hukum yang memberikan efek jera,” kata Mulyanto, Kamis (23/10/2025).

Mulyanto menegaskan, praktik penyelundupan dan under-invoicing di sektor baja dan tekstil tidak hanya menyebabkan hilangnya penerimaan negara hingga sekitar Rp50-60 triliun per tahun, tetapi juga menghancurkan industri nasional. 

Selanjutnya, tutur Mulyanto, kondisi tersebut mengancam jutaan tenaga kerja lokal. 

"Barang impor ilegal dan undervalue menciptakan persaingan tidak sehat, mematikan pabrik dalam negeri, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah," imbuh Mulyanto.

“Kalau mafia ini dibiarkan maka negara kehilangan dua hal sekaligus: uang dan kedaulatan ekonomi. Kita tidak bisa bicara industrialisasi kalau industri dasarnya — baja dan tekstil — justru dikendalikan oleh mafia,” sambung Mulyanto.

Mulyanto mengingatkan pentingnya audit lintas instansi untuk mengurai jaringan mafia secara menyeluruh — dari importir, oknum aparat di bea cukai, hingga perusahaan penerima manfaat. 

Mulyanto mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Gabungan Anti-Mafia Impor di bawah koordinasi langsung Presiden, agar pemberantasan tidak berhenti di level wacana.

“Kami mendukung langkah Menkeu tetapi harus ada mekanisme permanen dan terukur. Jangan sekadar gebrakan sesaat. Negara perlu menunjukkan bahwa mafia tidak lagi bisa membeli perlindungan,” tandas Mulyanto.