ASKARA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman marah saat datanya dituding "abal-abal" oleh Anggota Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Mentan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3).

Pembina MITI Mulyanto menilai, tidak sepatutnya seorang menteri marah-marah di ruang sidang DPR RI, apalagi di saat bulan Ramadhan. 

"Ini menunjukkan arogansi pemerintah di hadapan wakil rakyat yang mempertanyakan kualitas data yang disampaikan. Seharusnya kan disampaikan saja data yang benar dan berkualitas, bukan malah marah dan menyerang balik wakil rakyat," kata Mulyanto kepada para wartawan, Minggu (16/3/2025).

Menurut Anggota DPR RI periode 2019-2024, hal ini merupakan preseden buruk dalam Raker DPR RI dengan pemerintah, yang tidak boleh terulang lagi.

Mulyanto melihat, tafsir data ini kan sering kali berbeda antara pihak eksekutif dan legislatif, yang lebih menyoroti data dari aspek pengawasan.  

Menurut pengalamannya dalam sidang DPR RI, kadang eksekutif menyampaikan data yang bersifat generik ilmiah, sementara pihak legislatif lebih sering membutuhkan data spesifik tajam dari sudut pandang pengawasan untuk mengungkap, apa dan seperti apa kerugian masyarakat yang terjadi, seberapa besar dan luas kerugian itu, dimana terjadinya, siapa pelakunya dan motifnya, lalu apa tindakan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kerugian itu.

"Tensi anggota legislatif itu akan semakin tinggi apabila kasus tersebut terjadi di daerah pemilihannya. Artinya, kasus tersebut terjadi di daerah yang menjadi tanggung-jawabnya.
Pada titik inilah, anggota legislatif sering tidak puas sehingga terkesan atau dianggap pemerintah tidak serius dalam melaksanakan tugasnya, termasuk atas kualitas data yang disajikan," papar Mulyanto.

Menurut Mulyanto, data itu kan alat komunikasi.

"Jadi selain soal validitas (Validity) dan akurasi (Accuracy), data itu harus disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti kepada audiensnya.  Tidak sepotong-sepotong, sehingga raker DPR RI dengan pemerintah tersebut menjadi produktif, agar masalah-masalah di lapangan (daerah pemilihan bagi legislatif) dapat segera ditindak-lanjuti untuk diselesaikan secara tuntas. Dalam rangka melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka, bukan malah membuat raker menjadi simpang-siur dan obral arogansi eksekutif.

Menurut Mulyanto dengan kelembagaan, SDM dan anggaran yang dimiliki, semestinya pemerintah dapat menyajikan data yang berkualitas dan komunikatif tersebut.

Selain soal validitas dan akurasi, tutur Mulyanto, pengawas seperti anggota legislatif membutuhkan data yang lengkap (completeness), di mana variabel dan parameter yang diperlukan untuk pengawasan tersedia, tanpa data yang hilang atau tidak tercatat dengan baik.  

"Juga dibutuhkan data yang konsisten (consistency) dan andal (reliability), agar ada keyakinan yang tinggi bagi legislatif terhadap data itu, sebagai dasar dalam menjalankan tindak pengawasan di lapangan," tukas Mulyanto. 

"Dan yang paling penting bagi anggota legislatif untuk menjalankan fungsi pengawasan adalah, bahwa data yang ada memiliki relevansi (relevancy) yang tinggi dengan permasalahan yang terjadi di lapangan, bukan sekedar data ilmiah murni, yang mengawang-awang dan tidak membumi," pungkas Mulyanto.