ASKARA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Menteri BUMN Erick Thohir membatalkan IPO PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). 

Menurut Mulyanto, aksi korporasi anak usaha Pertamina ini bertentangan dengan UU BUMN dan berpotensi merugikan negara. 

Mulyanto menilai ada dua poin krusial kenapa IPO PGE harus ditolak. 

"Pertama, terkait perubahan status kepemilikan aset di BUMN yang semula sebagai aset negara akan berubah menjadi aset perusahaan. Kedua terkait status kepemilikan perusahaan yang semula milik negara nanti akan berubah menjadi milik swasta," beber Mulyanto kepada para wartawan, Kamis (23/2/2023).

"Perubahan status aset dan kepemilikan perusahaan ini yang berbahaya. IPO seolah menjadi strategi pengalihan aset negara di anak perusahaan BUMN. Selain itu IPO juga bisa menjadi langkah awal privatisasi perusahaan milik negara. Itu sebabnya Fraksi PKS menolak IPO PT PGE ini," sambung Wakil Ketua F-PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini. 

Mulyanto menyebut, masih banyak upaya lain yang dapat dilakukan PGE untuk mendapat tambahan modal tanpa harus membahayakan kepentingan negara. 

Apalagi diketahui, lanjut Mulyanto, belakangan ini ada beberapa lembaga keuangan internasional berbondong-bondong menawarkan dana murah kepada PGE untuk melakukan pengembangan usaha. 

"Lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut memiliki “trust” yang tinggi terhadap nama besar dan kinerja Pertamina, terlebih bisnis PGE di bidang energi terbarukan ini sangat prospektif," ungkap legislator asal Dapil Banten 3 ini.

"Menteri Erick harusnya peka dengan masalah ini. Dia harus menolak dan membatalkan IPO PGE dengan tegas," tandas Mulyanto.