ASKARA  – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengaku prihatin dengan fenomena aparatur sipil negara (ASN) atau PNS terlilit pinjaman kredit. Dikhawatirkan dengan banyaknya PNS yang kesulitan membayar cicilan kredit akan memicu terjadinya tindakan korupsi

"Kita merasa prihatin banyaknya PNS yang terlilit hutang. Dan bisa saja hal ini akan berakibat PNS akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan dana yang tidak sesuai dengan hukum seperti  melakukan korupsi, demi membayar cicilan kreditnya," kata Guspardi kepada pada wartawan, Selasa (31/1).

Menurut Guspardi, fenomena dan pengaruh gaya hidup dari PNS menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi terperangkapnya mereka dengan  pinjaman kredit.

"Gaya hidup yang konsumtif dan tidak  terkendali menjadi tren bagi PNS untuk menggadaikan SK (Surat Keputusan) ke lembaga keuangan demi menutup pengeluaran bulanan yang terlalu tinggi, sehingga  mereka tak menyadari telah banyak menarik pinjaman dari kredit," ujar politisi PAN itu.

Guspardi menilai para PNS yang terlilit pinjaman kredit dengan 'menyekolahkan SK PNS-nya'  ke lembaga keuangan dikarenakan setelah mendapatkan kredit, PNS tersebut lebih banyak menggunakan untuk menopang gaya hidup yang konsumtif.

"Artinya dana pinjaman lebih banyak digunakan untuk  memenuhi hasrat dan keinginan daripada kebutuhan yang dia perlukan. Ditambah lagi dengan buruknya pengelolaan keuangan, yang mengakibatkan terlilit dengan pinjaman yang dilakukan," jelas Anggota Baleg DPR RI ini.

Oleh karena itu, legislator asal Dapil Sumbar 2 ini berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PAN RB) untuk membina para PNS terkait pentingnya perencanaan keuangan.

Dengan cara ini diharapkan keuangan para PNS akan lebih jauh sehat untuk meningkatkan performa kerja. Artinya perlu dibudayakan agar pengeluaran lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan ketimbang mengikuti keinginan atau 'jangan membeli berdasarkan keinginan, tetapi sesuai kebutuhan," pungkas Guspardi Gaus.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas heran dengan munculnya fenomena aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang kesulitan membayar kredit. Padahal, besaran gaji ASN berada di atas rata-rata penghasilan masyarakat kebanyakan.

Sikap beberapa PNS yang masih gampang teracuni tawaran kredit. Itu lantas menimbulkan perilaku konsumtif yang membuatnya seolah tidak puas dengan pendapatan yang diterima.

"Jadi sebenarnya kalau konsep cukup ya cukup. Kurang karena banyak kreditan. Memang lembaga kredit ini meracuni kita, gagal lewat kita, lewat istri kita, gagal lewat istri kita, lewat HP anak kita. Sehingga kita termasuk negara yang sangat konsumtif. Yang tidak perlu, dibelanjakan, yang tidak produktif, dibelikan," ujar Abdullah Azwar Anas.