ASKARA – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyebut pengelolaan sumber daya alam (SDA) di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) amburadul. 

Mulyanto menganggap pemerintah gagal mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk menyejahterakan rakyat. 

"Yang terjadi malah SDA Indonesia dikuasai oleh segelintir pengusaha dan investor asing. Sementara masyarakat Indonesia sendiri hanya kebagian masalah dan dampak kerusakan lingkungan hidup yang panjang," kata Mulyanto kepada para wartawan, Jumat (27/1/2023).

Mulyanto menyebut, belum tuntas penyelesaian kasus bentrok berdarah antar kelompok pekerja di perusahaan smelter nikel PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) dan kasus beking kegiatan tambang ilegal oleh orang dekat Presiden, rakyat sudah dikejutkan lagi dengan kabar dari Bank Indonesia yang menyatakan dollar hasil ekspor barang tambang tidak masuk ke Indonesia. 

"Hasil penjualannya justru diparkir di rekening-rekening luar negeri. Akibatnya devisa negara kita anjlok. Padahal cadangan SDA kita terus dikeruk untuk keuntungan pengusaha-pengusaha tambang tersebut,” ujar Wakil Ketua F-PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini.

Mulyanto menilai kegagalan pengelolaan SDA selama ini karena Presiden tidak paham persoalan tersebut. 

Di saat yang sama, lanjut Mulyanto, Presiden dikelilingi oknum yang bermental korup yang lebih mementingkan diri sendiri dan kelompok daripada memikirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. 

"Dampaknya banyak keputusan Presiden yang hanya menguntungkan pengusaha tapi menyengsarakan masyarakat," jelas Mulyanto.

Mulyanto mengimbau, Presiden Jokowi ke depannya harus sungguh-sungguh menata manajemen SDA Indonesia ini. 

Mulyanto mengingatkan, jangan sampai SDA, khususnya hasil tambang yang terbatas ini hanya dinikmati segelintir oknum atau investor asing. 

"Kita perlu tobat nasional dan kembali ke jalan konstitusi untuk mengelola SDA sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta menjalankan roda ekonomi nasional secara inklusif berkualitas bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bukan pendekatan ekonomi yang eksploitatif dan ekstraktif yang memarjinalkan dan menghisap darah rakyat,” singgung Mulyanto.

Mulyanto mengaku prihatin mendengar kabar banyak beking tambang ilegal adalah orang kuat yang dekat dengan Presiden. 

Menurut Mulyanto, hal ini yang mengakibatkan dirjen, gubernur dan walikota angkat tangan mengatasi pelanggaran usaha tambang ini. 

"Kabar terbaru yang beredar sekarang ditemukan satu perusahaan tambang ilegal yang beromset miliaran yang ternyata dibeking oknum aparat keamanan," ungkap Anggota Baleg DPR RI ini.

Soal pajak atau royalti batu bara Indonesia, beber Mulyanto, juga termasuk masih rendah, yakni flat 13.5 persen di atas harga USD90 per ton. 

"Padahal harga batu bara dunia saat ini membumbung tinggi mendekati USD400 per ton. Kalau ini ditingkatkan, bukan hanya kita banjir surplus neraca perdagangan, bisa jadi kita tidak perlu utang untuk pembangunan," imbuh Mulyanto.

Sementara, tambah Mulyanto, hilirisasi nikel dijalankan dengan setengah hati. 

"Hanya menghasilkan barang setengah jadi dengan nilai tambah rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan fero nikel dengan kandungan nikel hanya 4 persen.  Lalu diekspor utamanya ke Tiongkok dengan bebas pajak," tukas legislator asal Dapil Banten 3 ini.

"Insentif fiskal dan non fiskalnya diberikan sangat besar. Kemudahan mengimpor alat-mesin, yang bisa jadi barang bekas pakai. Termasuk TKA yang diduga pekerja kasar dengan berbagai implikasi sosial-politiknya,” tandas Mulyanto.