ASKARA – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS menyatakan, ketika umat Islam melaksanakan Islam secara kaffah dan itibba’ (Fatukh Makkah s/d sebelum Revolusi Industri) Umat Islam menguasai IPTEK, maju, hidup sejahtera dan berkeadilan, dan menguasai 2/3 wilayah dunia.
Demikian dikatakan Prof. Rokhmin Dahuri pada Seminar Nasional “Kepemimpinan Nasional di Era Global” di Gedung Islamic Centre Kota Cirebon, Selasa (27/12). Seminar yang diselenggarakan Attaqwa Centre Kota Cirebon menghadirkan pembicara Laksyda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH, M. Tr, Opsla (Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia), Dr. H. Ahmad Yani, M.Ag (Ketua At-Taqwa Centre Kota Cirebon), Drs. Inang Winarso (Korwil Asosiasi Antropologi Indonesia Jawa Bali ITB).
“Saat itu, Umat Islam menjadi pusat keunggulan (center of excellence) IPTEK dunia, dan para ilmuwan dan teknolog dari seluruh penjuru dunia belajar kepada ilmuwan dan teknolog muslim secara gratis (tidak perlu hak paten),” ujar Prof. Rokhmin Dahuri dalam paparannya bertema “Kepemimpinan Nasional Di Era Perubahan Iklim Global, Industry 4.0, Dan Eskalasi Ketegangan Geopolitik Global”.
Saat itu, sambungnya, Perguruan Tinggi pertama dan terbaik di dunia adalah Bayt Al-Hikmah di Baghdad pada 832 M di masa Khalifah Al-Mansur (754 – 775 M) dan Al-Ma’mun (813 – 833 M), Kekhilafahan Abasyiah. Oxford University dan Sorbone University meniru Bayt Al-Hikmah (Wallace-Murphy, 2017).
Perekonomian; pendidikan; interaksi sosial, politik, dan budaya berjalan atas dasar persaudaraan karena Allah, Tuhan Pencipta Alam Semesta. Agama, keyakinan, jiwa, harta, dan hak-hak sipil warga non-muslim dilindungi oleh Negara Islam.
Kehidupan sosial berlangsung secara harmonis, anak-anak yatim terpelihara, yang kaya membantu dan memberdayakan (empowering) yang miskin, yang miskin tidak iri terhadap yang kaya dan bekerjasama dengan yang kaya dengan mengeluarkan kemampuan terbaiknya.
“Ekonomi dan perdagangan diatur dalam koridor efisiensi dan keadilan, tidak ada kecurangan serta penipuan karena masyarakatnya memahami dan mentaati hukum Allah dan Rasul Nya secara istiqamah,” tutur Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat itu.
Disamping itu, Prof Rokhmin menjelaskan, masyarakatnya mencintai dan gemar menuntut IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), dan pemerintahnya mendorong serta memfasilitasi aktivitas penelitian, pengembangan, penguasaan, dan penerapan IPTEK dalam segenap aspek kehidupan. Para pemimpinnya (Kepala Negara, Menteri, Gubernur, dan lainnya) hidup sederhana dan sangat mencintai rakyatnya.
Contoh akhlaq dan perilaku pemimpin Muslim: “Kalian memilihku sebagai khalifah, tetapi aku bukanlah yang terbaik diantara kalian”. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar Ashidiq menegaskan, turutilah aku sepanjang sesuai aturan Allah SWT dan Rasulullah SAW (Al-Qurán dan Hadits), kalau tidak tinggalkan aku.
“Kalau rakyatku kelaparan, aku ingin orang pertama yang merasakannya. Kalau rakyatku kekenyangan, aku ingin orang terakhir yang menikmatinya,” demikian Prof Rokhmin Dahuri mengutip pernyataan Khalifah Umar bin Khattab.
Hasilnya, kata Ketum Dulur Cirebonan (CIAYUMAJAKUNING) itu, pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Azis, Harun Al-Rasyid, Muhammad Al-Fatih, dan lainnya, tidak ada satu pun penduduk Khilafah (Negara) Islam yang miskin. Bahkan, zakat, infaq, shodaqoh, dan IPTEK pun diekspor ke seluruh penjuru dunia.
“Hampir seluruh IPTEK modern dari zaman Revolusi Industri sampai sekarang berasal dari karya-karya monumental Ilmuwan Muslim di era Kejayaan Umat Islam (Wallace-Murphy, 2007; Qureshi, 2007),” ujar Duta Besar Kehormatan Kepulauan Jeju dan Kota Metropolitan Busan, Korea Selatan itu.
Keberhasilan dan Kegagalan Kapitalisme
Secara makroekonomi, jelas Ptof. Rokhmin Dahuri, Kapitalisme mampu memacu pertumbuhan ekonomi global (dunia) rata-rata 3,4% per tahun, dari PDB (Produk Domestik Bruto) Global hanya sebesar US$ 0,45 trilyun pada 1753 (awal Revolusi Industri-1) menjadi US$ 100 trilyun pada 2019 (Sach, 2015; World Bank, 2020).
Kapitalisme pun berhasil melahirkan berbagai macam IPTEK dalam 4 gelombang Revolusi Industri. Kemajuan yang pesat di bidang IPTEK telah membuat kehidupan umat manusia lebih sehat, mudah, cepat, dan nyaman. "Namun, Kapitalisme gagal mengentaskan kemiskinan, kelaparan, dan tuna wisma global," tandas Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 - 2004 itu.
Selain itu, lanjutnya, Kapitalisme telah mengakibatkan ketimpangan kaya vs miskin semakin melebar, dan kerusakan lingkungan serta Perubahan Iklim Global (Global Warming) yang telah mengancam kapasitas keberlanjutan (sustainable capacity) bumi di dalam mendukung pembangunan ekonomi, bahkan kehidupan manusia. “Kapitalisme pun telah mengakibatkan kehidupan sosial-budaya dan politik mengalami dekadensi dan menuju kehancuran,” ujarnya.
Hingga 2019, sekitar 3 milyar penduduk dunia (37%) masih miskin (pengeluaran < US$ 2 per hari), dan sekitar 1 milyar orang masih miskin absolut atau fakir (pengeluaran < US$ 1.25 per hari) (World Bank and UNDP, 2020).
Sekitar 1,3 miliar penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap listrik, 900 juta tidak memiliki akses terhadap air bersih, 2,6 miliar tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang sehat, dan sekitar 800 juta penduduk pedesaan tidak memiliki akses terhadap jalan dan cuaca. terputus dari dunia pada musim hujan (IEA, 2016).
Di antara 194 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya 55 negara (28%) yang telah mencapai status negara berpenghasilan tinggi (kaya). 103 negara (53%) merupakan negara berpenghasilan menengah, dan 36 negara (19%) masih miskin (Bank Dunia dan UNDP, 2018).
“Berdasarakan Bank Dunia status 194 Negara di Dunia Berdasarkan Tingkat Pendapatan, 55 negara berpenghasilan tinggi terdiri dari 34 anggota OECD dan 21 non-OECD termasuk beberapa negara Muslim,” jelas Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.
Dalam 250 tahun terakhir, ekonomi dunia tumbuh sangat tidak seimbang. Misalnya, pada tahun 2010, 388 orang terkaya di dunia memiliki lebih banyak kekayaan daripada seluruh bagian bawah populasi dunia (3,3 miliar orang). Pada tahun 2017, dikutip Oxfam International, kelompok terkaya yang memiliki kekayaan melebihi separuh penduduk dunia terbawah telah menyusut menjadi hanya 8 orang.
Ketimpangan kekayaan yang begitu tinggi tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga di dalam Negara. Saat ini, negara-negara maju (kaya) dengan populasi hanya 18% dari populasi dunia mengkonsumsi sekitar 70% energi dunia, yang sebagian besar (87%) berasal dari bahan bakar fosil, yang merupakan faktor utama penyebab Pemanasan Global (IPCC, 2019 ).
Pertumbuhan ekonomi global selama 250 tahun terakhir juga telah menyebabkan degradasi lingkungan besar-besaran yang didorong oleh kegagalan pasar dan kebijakan yang buruk. Hampir semua negara di dunia mengalami skala penipisan sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan dampak negatif dari Pemanasan Global.
Perubahan Iklim Global dapat secara langsung merugikan ekonomi dunia sebesar US$ 7,9 triliun pada pertengahan abad karena meningkatnya kekeringan, gelombang panas, wabah penyakit, banjir, dan gagal panen menghambat pertumbuhan dan mengancam infrastruktur (EIU, 2019). Jika suhu bumi meningkat lebih tinggi dari 1,50C dari pengukuran dasar, maka dampak negatif Pemanasan Global tidak dapat dikendalikan (IPCC, 2019).
Di seluruh dunia, khususnya di daerah perkotaan, terjadi peningkatan tingkat stres, ketegangan, dan perselisihan dalam urusan manusia, disertai dengan dan meningkatnya semua gejala anomie (penyakit sosial), seperti frustrasi, kriminalitas, alkoholisme, kecanduan narkoba. , HIV/AIDS, perceraian, pemukulan anak, penyakit mental dan bunuh diri, semuanya menunjukkan kurangnya kepuasan batin dalam kehidupan individu (Brown, 2003; Chapra, 1995).
Ketidakadilan ekonomi, pengangguran, kemiskinan absolut, dan diskriminasi politik telah banyak dilaporkan dan diyakini sebagai akar penyebab radikalisme dan terorisme. (Cavanagh dan Mander, 2004).
“Pandemi Covid-19 menelanjangi kedok kemunafikan negara-negara maju kapitalis dengan cara memproduksi dan menimbun vaksin jauh melebihi dari kebutuhannya. Sementara, negara-negara berkembang (miskin) sangat kekurangan vaksin,” kata Prof. Rokhmin Dahuri mengutip Sundaram and Chowdury.
Contohnya, Uni Eropa menimbun 3 milyar dosis vaksin (6,6 dosis/orang); AS punya 1,3 milyar dosis vaksin (5 dosis/orang); Kanada memiliki 450 juta dosis vaksin (12 dosis/orang); Inggris punya 500 juta dosis vaksin (8 dosis/orang); dan Australia mengamankan 170 juta dosis vaksin (7 dosis/orang).
Pada 7 Juli 2021; lebih dari 3,32 miliar dosis vaksin telah diberikan, dengan 85% diberikan ke negara berpenghasilan tinggi dan menengah ke atas, dan hanya 0,3% ke negara berpenghasilan rendah.
Tingkat vaksinasi Afrika (sejauh ini 4%) adalah yang paling lambat dari semua benua, dengan beberapa negara belum memulai, sementara tingkat infeksi meningkat dengan cepat.
Karena tingkat vaksinasi yang jauh lebih tinggi (> 60% total populasi, persentase minimal untuk membangun komunitas ternak), korban kematian di negara maju (kaya) turun dari 59% total resmi dunia pada Januari menjadi 15% pada Mei 2021. Kematian pandemi di negara berkembang sekitar 85%, namun tetap meningkat pesat (WHO, 2021 dalam The Jakarta Post, Kamis 15 Juli 2021, hlm.7).
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju pada 2021 ini diproyeksikan akan meningkat, dari 5,1% menjadi 5,6%. Sebaliknya, di negara-negara berkembang menurun dari 6,7% menjadi 6,3% (IMF, 2021). “ Ketimpangan kaya vs. miskin bakal semakin melebar,” ujar Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang.
Dalam kesempatan yang sama, Prof. Rokhmin Dahuri bersyukur kepada Allah SWT, bahwa sejak merdeka 1945, bangsa Indonesia mengalami perbaikan di hampir semua bidang kehidupan. Pertama kali dalam sejarah NKRI Pada tahun 2019 angka kemiskinan lebih kecil dari 10% Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2021 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 10,2 % atau sekitar 27,6 juta orang. “Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2021 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 10,2 % atau sekitar 27,6 juta orang,” ujarnya.
Prof. Rokhmin Dahuri mencatat, bahwa dari 195 negara di dunia, hanya 200 negara yang PDB nya diatas 1 trilyun dolar AS, dan menurut Bank Dunia, PDB Indonesia merupakan yang terbesar ke-16. Namun, hingga kini Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah bawah (lower -- middle income country), dengan pendapatan nasional kotor (Gross National Income = GNI) sebesar 3.870 dolar AS per kapita (Kemenko Perekonomian, 2019).
“Bahkan menurut Bank Dunia, kita belum menjadi negara makmur (high-income country). Hingga Juli 2022, Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah bawah,” kata Wakil Ketua Dewan Pakar MN-KAHMI itu.
Pada kesempatan tersebut, Prof Rokhmin Dahuri memaparkan permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain, 1. Pertumbuhan ekonomi rendah (<7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing dan IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10. Volatilitas Global (Perubahan Iklim, China vs AS, Industry 4.0).
Dalam versi BPS (2022), perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan yakni pengeluaran Rp 504.469/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan. Sedangkan, menurut garis kemiskinan Bank Dunia (2,15 dolar AS/orang/hari atau 63 dolar AS (Rp 984.360)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2021 sebesar 100 juta jiwa (37% total penduduk).
Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. “Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN,” katanya.
Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam, 2017). Dari 2005 – 2014, 10% orang terkaya Indonesia menambah tingkat konsumsi mereka sebesar 6% per tahun. Bahkan, menurut KPA, sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional.
Sementara, 40% rakyat termiskin, tingkat konsumsinya hanya tumbuh 1,6% per tahun. Bahkan pada 2014, total konsumsi dari 10% penduduk terkaya setara dengan total konsumsi dari 54% penduduk termiskin (Bank Dunia, 2014). Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015). “Sekarang, menurut Institute for Global Justice, 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing,” tuturnya.
Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi PDRB menurut Pulau, Triwulan I dan II-2021, masih di dominasi oleh kelompok Provinsi Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB TW-1 sebesar 58,70% dan TW-2 sebesar 57 %. “Sangat timpang, Kalau ini tidak dikoreksi, maka ekonomi kita tidak akan. Biaya logistic paling tinggi. Itu yang membuat produk kita makin lama tidak kompetitif,” ujar Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.
Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. “Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN,” kata Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia ini.
Yang sangat mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, adalah 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar-Kemenkes terdapat 30,8% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi.
“Apabila masalah krusial ini tidak segera diatasi, maka generasi penerus kita akan menjadi generasi yang lemah fisiknya dan rendah kecerdasannya, a lost generation. Resultante dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, stunting, dan gizi buruk adalah IPM Indonesia yang baru mencapai 72 tahun lalu. Padahal, menurut UNDP, sebuah bangsa bisa dinobatkan sebagai bangsa maju dan makmur, bila IPM nya lebih besar dari 80,” sebutnya.
Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020).
“Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya tersebut (Litbang Kompas, 2022),” sebutnya.
Kekurangan Rumah Yang Sehat dan Layak Huni dari 65 Juta rumah tangga masih 61,7 % rumah tidak layak huni. Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945.
“Indeks Pembangunan Manusia Hingga 2019, Indonesia berada diurutan ke-107 dari 189 negara, atau peringkat ke-6 di ASEAN,” kata Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Lautan, Universitas Bremen, Jerman itu.
