Kamis, 09 Februari 2023 | 07:01
NEWS

Sekolah Kebangsaan Dan Peradaban

Prof. Rokhmin Dahuri: Universitas Negeri Jakarta Berpikir Kritis dan Perkokoh Nilai Kebangsaan

Prof. Rokhmin Dahuri: Universitas Negeri Jakarta Berpikir Kritis dan Perkokoh Nilai Kebangsaan
Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS (ist)

ASKARA - Indonesia memiliki modal dasar pembangunan yaitu jumlah penduduk 274 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonus demografi dari 2020 – 2040.

Demikian dikatakan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS saat tampil sebagai nara sumber pada Sekolah Kebangsaan Dan Peradaban “Filsafat, Saintek, dan Moralitas”, Universitas Negeri Jakarta di Aula Bung Hatta Pasca Sarjana, Rabu, 30 November 2022.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Karakter dan Peradaban Saudi Fund Development (P2KP-SFD) UNJ.

“Dimana hal tersebut, merupakan potensi human capital (daya saing) dan pasar domestik yang luar biasa. Kemudian potensi Kaya Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut. Hal ini merupakan potensi human capital (daya saing) dan pasar domestic yang luar biasa besar,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri dalam makalah bertema “Memperkokoh Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

Dalam kesempatan itu, Profesor Emeritus, Shinhan University, Korea Selatan itu menjelaskan, mulai tahun 2020 hingga 2035 Indonesia mendapatkan ‘Bonus Demografi’, dimana jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) lebih besar ketimbang jumlah penduduk berusia tidak produktif (dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun). 

Artinya, bila pemerintah dan rakyat Indonesia mampu meningkatkan kualitas SDM dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif tersebut; maka produktivitas, efisiensi, dan daya saing perekonomian Indonesia pun bakal melejit.  Dan, Indonesia Emas tercapai pada 2045 adalah sebuah keniscayaan.

Sebaliknya, bila pemerintah dan rakyat Indonesia gagal melakukan dua hal tersebut, maka bukan berkah ‘Bonus Demografi’ yang bakal kita peroleh, tetapi ‘Bencana Demografi’ yang diwarnai dengan banyaknya pengangguran, khususnya pengangguran terdidik serta merebaknya kriminalitas dan baragam penyakit sosial lainnya. 

“Sehingga, Indonesia akan terjebak sebagai negara-berpendapatab menengah (middle-income trap), alias bakal gagal menjadi negara yang maju, adil-makmur, dan berdaulat sesuai dengan cita-cita Kemerdekaan RI,” ujar Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman itu.

Kedua, sambungnya, adalah potensi SDA (Sumber Daya Alam) yang cukup melimpah, baik di wilayah daratan, apalagi di wilayah laut Indonesia. SDA itu ada yang berupa SDA terbarukan (renewable resources) seperti ekosistem hutan, lahan pertanian, mangrove, terumbu karang, perikanan, dan material industri bioteknologi. Dan, ada juga yang berupa SDA tidak terbarukan (non-renewable resources) termasuk minyak, gas bumi, batubara, emas, tembaga, nikel, bauksit, bijih besi, mangan, mineral tanah jarang (rare earth), dan mineral lainnya.

“Artinya, Indonesia memiliki potensi produksi (supply capacity) berbagai macam komoditas, produk, dan jasa yang dibutuhkan bukan hanya oleh bangsa Indonesia (pasar dalam negeri), tetapi juga oleh bangsa-bangsa lain di dunia (pasar ekspor, global),” kata Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) ini.

Ketiga, secara geokonomi dan geopolitik, Indonesia berada di posisi yang sangat strategis, di jantung perdagangan global (Global Supply Chain System), diapit oleh dua Samudera (Pasifik dan Hindia) dan dua Benua (Asia dan Australia).  Dimana sekitar 45% dari seluruh komoditas dan produk (barang) yang diperdagangkan di dunia, dengan nilai ekonomi sekitar US$ 15 trilyun per tahun diangkut oleh ribuan kapal melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) (UNCTAD, 2018).

Sayangnya, kita bangsa Indonesia bukannya memanfaatkan (to capitalize) posisi geoekonomi yang sangat strategis itu untuk memproduksi dan mengekspor berbagai produk, barang, dan jasa.  Sebaliknya, kita gunakan secara dominan sebagai media untuk mengimpor beragam komoditas, produk, barang, dan jasa dari bangsa-bangsa lain untuk memenuhi kebutuhan nasional. Tak pelak, neraca perdagangan – RI sejak 2012 hingga 2019 selalu ‘minus’ (tekor), total nilai impor lebih besar ketimbang total nilai ekpsor.  Inilah penyebab utama dari kecilnya cadangan devisa kita, yang hanya sekitar US$ 120 milyar.

“Bandingkan dengan negara kecil, tetangga kita Thailand yang saat ini punya cadangan devisa US$ 140 milyar.  Terbatasnya cadangan devisi ini berimbas pada rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan mata uang utama dunia lainnya,” ucapnya.

Keempat, Indonesia merupakan ‘swalayan potensi bencana alam’.  Sekitar 70% dari seluruh gunung berapi aktif terdapat di Indonesia. Indonesia pun merupakan salah satu negara dengan potensi bencana tsunami tertinggi di dunia.  Demikian juga halnya, dengan bencana hidrometri, seperti banjir dan tanah longsor. “Ini mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa,” ujarnya.

Belum lagi dampak negatip akibat Pemanasan Global (Global Warming) seperti gelombang panas (heat waves), kebakaran lahan dan hutan, cuaca ekstrem, pola iklim yang tidak menentu, naiknya permukaan laut, pemasaman laut (ocean acidification), dan ledakan wabah penyakit.

“Mengapa bencana alam, saya anggap sebagai hal positip bagi kemajuan bangsa Indonesia.  Karena, negara yang secara alam kaya raya (modal dasar pembangunan yang besar dan lengkap) ini, tetapi sudah 77 tahun merdeka, masih sebagai negara berpendapatan-menengah bawah, diyakini kualitas SDM nya masih rendah, terutama malas dan kurang produktif akibat sebagian besar pemimpin dan rakyat Indonesia menganggap tidak ada tantangan kehidupan yang serius,” kata Prof. Rokhmin Dahuri.

Selain itu, sambungnya, dengan alam yang kaya raya dan kultur masyarakat yang ‘gotong royong’ (saling membantu), orang malas pun masih bisa makan dan hidup relative mudah.  Tidak seperti di negara bermusim empat (ada winter, semi, summer, dan gugur) dan di masyarakat kapitalis yang sangat egois dan cuek bebek.

“Maka, hendaknya para pemimpin (elit) bangsa dan rakyat Indonesia menjadikan ‘swalayan bencana alam’ ini sebagai tantangan bersama (common challenge) untuk kita meningkatkan kualitas diri, sehingga kita mampu membantu bangsa tercinta ini lebih produktif, berdaya saing, maju, dan sejahtera secara berkelanjutan (sustainable),” tandasnya.

Lebih lanjut, Prof. Rokhmin Dahuri membahas klasifikasi negara berdasarkan indeks pencapaian teknologi, Indonesia juga masih berada di kelas ketiga atau kategori Technology Adoptor Countries menduduki peringkat-99 dari 167 negara.

“Pada periode pertama kepemerintahan Jokowi hanya mampu tumbuh rata-rata 5%. Namun, karena Covid-19 menjadi minus 2,7% dan tahun lalu hanya 3,69%. Parahnya, Indonesia juga menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Di mana 1% (satu persen) penduduk terkayanya memiliki total kekayaan sama dengan 45% total kekayaan negara,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Prof Rokhmin Dahuri memaparkan permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain, 1. Pertumbuhan ekonomi rendah (<7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing dan IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10. Volatilitas Global (Perubahan Iklim, China vs AS, Industry 4.0).

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%.

"Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN," kata Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) ini.

Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam, 2017). Dari 2005 – 2014, 10% orang terkaya Indonesia menambah tingkat konsumsi mereka sebesar 6% per tahun.

Sementara, 40% rakyat termiskin, tingkat konsumsinya hanya tumbuh 1,6% per tahun.  Bahkan pada 2014, total konsumsi dari 10% penduduk terkaya setara dengan total konsumsi dari 54% penduduk termiskin (Bank Dunia, 2014). Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015).

“Sekarang, menurut Institute for Global Justice, 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing,” tuturnya.

Namun, kata Prof. Rokhmin Dahuri, yang sangat mencemaskan adalah bahwa 30,8% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi (Kemenkes dan BKKBN, 2022). Apabila masalah krusial ini tidak segera diatasi, maka generasi penerus kita akan menjadi generasi yang lemah fisiknya dan rendah kecerdasannya, a lost generation.

Resultante dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, stunting, dan gizi buruk adalah IPM Indonesia yang baru mencapai 71 tahun lalu.  Padahal, sebuah bangsa bisa dinobatkan sebagai bangsa maju dan makmur, bila IPM nya lebih besar dari 80 (UNDP, 2021).

Ironisnya, dengan status masih sebagai negara berpendapatan menengah bawah, tingginya angka kemiskinan, besarnya angka stunting, gizi buruk, dan rendahnya IPM; berbagai jenis SDA seperti minyak dan gas, batubara, tembaga, dan hutan sudah banyak yang mengalami overeksploitasi atau terkuras habis.  Indonesia pun merupakan salah satu negara yang mengalami kerusakan SDA dan lingkungan terparah di dunia (UNEP, WWF; 2020).

Menurutnya, banyak faktor yang menyebabkan Indonesia sebagai negara yang kaya SDA, tetapi belum mampu keluar dari middle-income trap dan menjadi negara maju, adil-makmur, dan berdaulat.  Pada tataran praksis, penyebab itu karena kita belum punya Rencana Pembangunan Nasional yang holistik, tepat, dan benar serta diimplementasikan secara berkesinambungan.

“Sejak awal era Reformasi, setiap ganti presiden, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota; kebijakan dan program nya berganti pula.  Jadi, kita ibarat membangun ‘istana pasir’ atau ‘tarian poco-poco’,” ucap Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) itu.

Penyebab Ketertinggalan Indonesia

Hingga 2019, Indonesia berada diurutan ke-107 dari 189 negara, atau peringkat ke-6 di ASEAN. Penyebab ketertinggalan Indonesia secara internal, kata Prof. Rokhmin Dahuri, antara lain:

1. Belum ada “Road Map Pembangunan Nasional yang Komprehensif, Tepat, dan Benar” yang dilaksanakan secara berkesinambungan; 2. Kualitas SDM (knowledge, skills, expertise, etos kerja, nasionalisme, dan akhlak) relatif rendah;

Lalu, 3. Sistem politik demokrasi liberal (Kapitalisme) yang sarat dengan politik uang dan kemunafikan, lemahnya dan ketidakadilan penegakkan hukum , dan KKN massif; 4. Belum ada pemimpin yang capable, negarawan, IMTAQ kokoh, dan ikhlas membangun bangsa.

Sedangkan secara eksternal yaitu: 1. Keserakahan bangsa-bangsa maju dan kapitalisme cenderung menjajah secara politik-ekonomi negara berkembang; 2. Disrupsi akibat kemajuan IPTEK yang sangat pesat, Pandemi, dan konflik geopolitik ; dan 3. Pertarungan ideology.

Selain itu, sambungnya, Nasionalisme rendah di kalangan pengusaha: (1) berubah dari industriawan menjadi importir, (2) nyimpan uang > 80% di LN, (3) gaji karyawan rendah, dan (4) R & D serta daya saing rendah (‘jago kandang’).

"Keserakahan bangsa-bangsa maju dan kapitalisme cenderung menjajah secara politik-ekonomi negara berkembang Disrupsi akibat kemajuan IPTEK yang sangat pesat dan Pandemi Pertarungan ideologi," sebutnya.

Tak hanya itu, Nasionalisme rendah di kalangan pengusaha: (1) berubah dari industriawan menjadi importir, (2) nyimpan uang > 80% di LN, (3) gaji karyawan rendah, dan (4) R & D serta daya saing rendah (‘jago kandang’).

Sayangnya, hampir semua indikator yang terkait dengan dengan kapasitas IPTEK, Riset, Inovasi, dan Kualitas SDM kita bangsa Indonesia, itu masih rendah (tertinggal).

Prof Rokhmin Dahuri menyebutkan, jumlah wirausahawan Indonesia terendah di Asia Tenggara. Singapura angkanya 8 persen, artinya jumlah wirausahawan di negara tersebut mencapai 8 persen dari jumlah penduduk. Disusul Malaysia 5 persen, Thailand 4 persen, dan Indoesia 3,1 persen.

“Global Entrepreneurship Index, hingga 2019, Indonesia berada di urutan ke-75  dari 137 negara  atau peringkat ke-6  di ASEAN,” ungkap Profesor Kehormatan, Mokpo National University, Korea Selatan itu.

Implikasi dari rendahnya kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi hanya 8,1%; selebihnya (91,9%) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24%.

Riset yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked, dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.

Revolusi Industri 4.0

Prof. Rokhmin Dahuri menilai era Revolusi Indonesia 4.0 saat ini bukan hanya teknologi digital yang berkembang, tapi juga bioteknologi, nanoteknologi, dan teknologi raw material.

"Di ruang publik teknologi digital memang lebih banyak dibicarakan, tapi sesungguhnya perkembangan teknologi digital masih lebih banyak pada market place," kata Prof. Rokhmin Dahuri

Bahkan, lanjutnya, 75% Pekerjaan melibatkan kemampuan sains, teknologi, Teknik dan matematika, internet of things, pembelajaran sepanjang hayat.

Revolusi berbasis Cyber Physical System, gabungan antara domain digital, fisik, dan biologi. (Klaus Schwab, 2017)

Selanjutnya, Prof Rokhmin Dahuri menjabarkan, enam kebijakan dan program pembangunan. Antara lain:

Pertama, Dari dominasi eksploitasi SDA dan ekspor komoditas (sektor primer) dan buruh murah, ke dominasi sektor manufaktur (sektor sekunder) dan sektor jasa (sektor tersier) yang produktif, berdaya saing, inklusif, mensejahterakan, dan berkelanjutan (sustainable).

Kedua, Dari dominasi impor dan konsumsi ke investasi, produksi, dan ekspor.

Ketiga, Modernisasi sektor primer (kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan ESDM) secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Keempat, Revitalisasi industri manufakturing yang unggul sejak masa Orba: (1) Mamin, (2) TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), (3) Elektronik, (4) Otomotif, (5) Pariwisata, dan lainnya.

Kelima, Pengembangan industri manufakturing baru: EBT, Semikonduktor, Baterai Nikel, Bioteknologi, Nanoteknologi, Kemaritiman, Ekonomi Kreatif, dan lainnya.

Keenam, Semua pembangunan ekonomi (butir-1 s/d 4) mesti berbasis pada Pancasila (pengganti Kapitalisme), Ekonomi Hijau (Green Economy) dan Ekonomi Digital (Industry 4.0) serta TKDN > 70%.

Ciri Ekonomi Modern

Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024 itu menyampaikan bahwa pada tataran praktis, Ekonomi Kapitalis yang ada harus diubah menjadi Ekonomi Hijau dan Biru (Ekonomi Melingkar) – di mana material digunakan kembali, diproduksi ulang atau didaur ulang yang secara signifikan dapat mengurangi limbah dan emisi karbon.

Ekonomi sirkular membuat peralihan untuk memperpanjang masa pakai produk, menggunakan kembali, dan mendaur ulang untuk mengubah sampah menjadi produk dan kekayaan yang bermanfaat.

Menurutnya, ini adalah sistem ekonomi yang tidak menghasilkan limbah dan emisi; namun menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, menyumbangkan modal sosial, dan tidak memerlukan biaya yang lebih tinggi.

Ekonomi Hijau adalah paradigma ekonomi yang: (1) mendayagunakan SDA secara efisien, tidak melampui kemampuan pulih (renewable capacity) nya, dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan secara berlebihan; (2) sedikit atau tidak membuang limbah (zero waste) dan mengimisikan Gas Rumah Kaca (zero emission); dan (3) mensejahterakan umat manusia secara berkeadilan (UNEP, 2012).

Ekonomi Digital adalah paradigma ekonomi yang mensyaratkan semua aktivitas ekonomi manusia (produksi, distribusi, transportasi, dan konsumsi) menggunakan jenis-jenis teknologi di era Revolusi Industri IV (Industry 4.0) seperti Big Data, IoT, Artificial Intelligent, Cloud Computing, Blockchain, Robot, Bioteknologi, dan Nanoteknologi (Schwab, 2015).

Dalam paparannya, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan Ekonomi Pancasila, antara lain: 1. Kehidupan di dunia ini hanya sementara/fana, kehidupan yang sebenarnya dan kekal-abadi adalah akhirat (Sila-1).

2. Harta itu titipan Allah SWT, maka ia harus didapatkan dengan cara halal dan dibelanjakan untuk kebajikan – kemaslahatan umat manusia di jalan Allah (Sila-2).

3. Sebagian harta harus dikeluarkan untuk Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf (fungsi distribusi dan keadilan) (Sila-5).

4. “Manusia berserikat dalam tiga perkara, yakni air, hutan/padang penggembalaan, dan api” (HR. Ahmad)  Hadits ini yang mendasari Pasal 33 UUD 1945  Seluruh ‘Common-Property Resources” (ESDM, hutan, sumber air, dan ekosistem perairan) harus dikelola oleh Negara (BUMN profesional) untuk sebesar-besarnya kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat.

Pancasila adalah Dasar NKRI, sudah merupakan kesepakatan final, semua warga negara dilarang mengubahnya. Pancasila sejalan, tidak bertentangan dengan Agama yang resmi ditetapkan oleh Pemerintah RI.

“Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara benar dan konsekuen, terutama Sila-2 dan Sila-5 akan menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan,” jelasnya.

Kemudian, keadilan di semua aspek kehidupan (Ekonomi, Sosial-Budaya, dan POLHUKAM) akan menghadirkan Kehidupan Bangsa Yang Rukun, Damai, Dan Solid.  “No Justice, No Peace”

Sukses Dan Bahagia Hidup Dunia -Akhirat

Pada kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan profil Alumni Universitas Negeri Jakarta, antara lain.

1. Kompeten dan menguasai IPTEK sesuai bidang ilmu (Prodi, Fakultas) semasa kuliah (Hard Skills).

2. Menguasai teknologi digital dan informasi (komputer, HP, dan platform lain) (Hard Skills).

3. Menguasai sedikitnya satu bahasa asing (Inggris, Arab,, Mandarin, dan lainnya) (Soft Skills).

4. Memiliki Soft Skills (Emotional, Social, and Spiritual Quotient) yang unggul: motivasi tak pernah kering; kerja terbaik; teamwork (kerjasama); networking (silaturrahim) positive thinking and attitude, dan, akhlak mulia.

5. IMTAQ kokoh menurut agama masing-masing, dan menghormati pemeluk agama lain.

Keahlian yang Diperlukan di Abad 21

Salah satu hal yang dibahas oleh Prof Rokhmin Dahuri dalam paparannya, adalah kelompok Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) dan keahlian yang dibutuhkan di abad ke-21.

LITERASI DASAR: Kemampuan menggunakan core skills untuk kehidupan sehari-hari, Literasi Membaca, Numerasi, Literasi IPA, Literasi TIK, Literasi Finansial, Literasi Agama, Budaya & Bermasyarakat

KOMPETENSI: Kemampuan menyelesaikan permasalahan kompleks, Berpikir Kritis, Kreatif, Problem solving, Komunikasi, Kolaborasi, Inovatif

KARAKTER: Kemampuan menghadapi perubahan pesat pada lingkungan, Ingin Tau, Inisiatif, Gigih, Adaptif, Kepemimpinan, Entrepreneurship, Kepekaan Sosial & Budaya, IMTAQ & Akhlak Mulia

Prof. Rokhmin Dahuri mengutip Thomas J. Stanley Ph.D tentang 100 Success Factors. Antara lain, Kejujuran (Being honest with all people), Disiplin (Being well-disciplined), Mudah bergaul  (Getting along with people), Dukungan pendamping (Having a supportive spouse), Kerja keras (Working harder than most people), Kecintaan pada yang dikerjakan (Loving my career/business).

Kemudian, Kepemimpinan (Having strong Leadership qualities), Kepribadian kompetitif (Having a very competitive spirit/ personality), Hidup teratur (Being very well-organized), Kemampuan menjual gagasan (Having an ability to sell ideas/products).

“Faktor penentu sukses “Tingkat IQ” berada diurutan ke-21, sementara faktor “Lulus dengan Nilai Terbaik” diurutan ke-23,” pungkas Duta Besar Kehormatan Jeju Island dan Busan, Korea Selatan itu.

Di akhir acara, Prof. Rokhmin Dhauri mengapresiasi program Sekolah Kebangsaan dan Peradaban yang diselenggarakan oleh UNJ.

“Kegiatan ini sangat bagus dalam menumbuhkan dan berpikir kritis yang berkaitan bagi persoalan kebangsaan dan peradaban. Sukses untuk kegiatan UNJ,” ucap Prof. Rokhmin Dhauri.

Komentar