ASKARA – Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) melalui PPP dan PAN tampaknya disiapkan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres atau cawapres pada Pemilu 2024 mendatang.

Indikasi itu terlihat dari Muswil PPP dan PAN yang memunculkan Ganjar sebagai capres terkuat. Ada kesan Muswil dikondisikan untuk memilih Ganjar agar Ganjar diusung menjadi capres.

Indikasi lain terlihat dari DPC PPP Jakarta Pusat. Ada pihak-pihak tertentu mengatasnamakan DPC PPP Jakarta Pusat yang mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Padahal DPC PPP Jakarta Pusat tidak mengetahui deklarasikan tersebut.

Demikian disampaikan Pakar Komunikasi Politik Jamiluddin Ritonga kepada para wartawan, Selasa (1/11/2022).

Menurut Jamiluddin, ada indikasi penggalangan dari bawah untuk menggiring kader PPP dan PAN untuk mendukung Ganjar.

"Penggiringan itu diupayakan melalui muswil PPP dan PAN," kata Dosen Pasca Sarjana Fikom Universitas Esa Unggul, Jakarta ini.

Jamiluddin menyatakan, indikasi itu semakin menguat karena ada dugaan selama ini KIB bentukan Istana.

"KIB dibentuk untuk menjadi perahu Ganjar pada Pilpres 2024," beber Jamiluddin.

Jamiluddin melihat, indikasi Ganjar menjadi Capres dari KIB semakin terang benderang.

"Hal itu kiranya yang membuat Ganjar berani secara terbuka menyatakan siap menjadi capres. Ganjar tampaknya sudah tidak peduli sanksi dari PDIP karena perahunya KIB sudah menunggunya," ujar Dekan Fikom IISIP, Jakarta 1996-1999 ini.

Masalahnya, tanya Jamiluddin, apakah kader Golkar, PAN, dan PPP mau mengusung Ganjar?

"Hal itu kiranya menjadi persoalan bagi petinggi ketiga partai itu yang tergabung dalam KIB," tukas Jamiluddin.

Sebab, jelas Jamiluddin, Golkar sudah mengamanahkan kepada Airlangga untuk menjadi capres.

"Sementara di akar rumput PAN dan PPP lebih condong ke Anies Baswedan," sambung Penulis Buku Riset Kehumasan ini.

Jamiluddin menambahkan, kalau KIB nekat mengusung Ganjar maka ada peluang akan dipersoalkan di internal masing-masing partai yang tergabung di KIB.

"Akar rumput masing-masing partai akan menggugat petingginya. Hal itu kiranya tak diinginkan oleh petinggi Golkar, PAN, dan PPP sebab akan berbahaya bagi partainya menghadapi Pileg dan Pilpres 2024," pungkas mantan Sekjen Media Watch ini.