ASKARA - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., mendesak pemerintah segera memberikan kompensasi dan bantuan sosial (bansos) bagi petani, nelayan, dan peternak yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama lima bulan terakhir.
Desakan itu disampaikan setelah data Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mencatat kerugian ekonomi akibat karhutla diperkirakan menembus lebih dari Rp 130 triliun.
Menurut Rokhmin, karhutla bukan sekadar bencana lingkungan. Dampaknya berlapis — mulai dari lumpuhnya ekonomi warga, gangguan kesehatan akibat asap, hingga ancaman serius terhadap produksi pangan nasional.
“Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan rasa empati dan prihatin kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya petani, nelayan, peternak, dan stakeholder lain di bidang pangan yang sudah lima bulan terakhir ini terkena dampak karhutla,” ujar Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University itu, dikutip dari laman dpr.go.id, Rabu (28/10/2026).
Harap Hujan di Kalimantan, Tapi Bansos Tetap Wajib
Prof. Rokhmin menyambut baik turunnya hujan di Kalimantan yang diharapkan meredakan titik api. Namun ia menegaskan, hujan saja tidak cukup. Negara harus memastikan warga yang sudah terlanjur rugi mendapat pemulihan ekonomi.
Salah satu solusi jangka pendek yang ia dorong adalah kompensasi langsung dan bansos. Sementara untuk jangka menengah, ia menekankan pentingnya asuransi usaha tani dan asuransi nelayan agar petani tidak jatuh miskin saat gagal panen.
“Kami DPR RI dengan fungsi konstitusionalnya yang mencakup regulasi, budget, dan pengawasan akan kami optimalkan supaya bisa tandem dengan pemerintah benar-benar untuk membantu rakyat kita,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004 itu.
Waspada Stok Beras Turun, Jangan Sampai Krisis Pangan
Lebih jauh, Rokhmin mengingatkan ancaman lain di balik karhutla: penurunan produksi beras nasional tahun 2026 akibat kekeringan.
Ia menilai stok di Bulog saat ini masih aman, namun tantangannya ada pada distribusi. Karena itu, ia meminta koordinasi lintas kementerian diperkuat — Kementerian Pertanian, KKP, Kementerian Kehutanan, Bulog, hingga Bappenas harus satu komando.
“Produksi beras memang tahun ini (2026) dibandingkan dengan tahun lalu kelihatan akan menurun, tetapi mudah-mudahan stok beras yang ada di Bulog dan stok pangan lainnya akan masih mencukupi kebutuhan nasional. Tinggal bagaimana pemerintah cara mendistribusikannya,” katanya.
Selain beras, komoditas lain seperti jagung, cabai, telur, dan daging ayam juga harus dijaga ketersediaannya.
Untuk sektor pertanian, ia mendorong langkah darurat seperti pemanenan air hujan, pemanfaatan air sungai, dan optimalisasi irigasi pompa di lahan yang kekeringan.
“Kalau memang ada daerah-daerah lahan pertanian yang masih kekurangan air, harusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian sudah melakukan pemanenan air hujan,” ungkapnya.
Bukan Sekadar El Nino, Ini Soal Tata Kelola
Rokhmin menegaskan, karhutla tidak bisa terus-menerus disalahkan pada El Nino. Faktor manusia dan buruknya tata kelola lahan turut menjadi pemicu.
Karena itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi total pengelolaan hutan dan lahan, memperkuat peringatan dini dari BMKG dengan aksi nyata di lapangan, serta mengembangkan varietas tanaman, ikan, dan ternak yang tahan terhadap suhu ekstrem dan kekeringan.
Menurutnya, pencegahan karhutla hanya bisa berhasil jika ada kolaborasi pentahelix: pemerintah pusat dan daerah, DPR, dunia usaha, akademisi, masyarakat lokal, hingga media massa.
