ASKARA – Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, mendorong penguatan perlindungan mangrove dan penataan ruang laut di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa sebagai kunci menjaga ekosistem pesisir, mempertahankan stok ikan, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Pesan itu disampaikan Prof. Rokhmin Dahuri dalam kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Pantura Jawa untuk Mendukung Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Desa Suci, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Rabu (28/10).
Mengusung tema Laut Tertata, Pesisir Berdaya, Indonesia Maju, forum tersebut menekankan pentingnya pengaturan pemanfaatan ruang laut agar aktivitas ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
"Bagaimana kita memanfaatkan ikan dan berkah lautan lainnya dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. Tujuannya agar nelayan semakin sejahtera, tetapi laut dan ikannya tetap lestari," ujar Prof. Rokhmin.
Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) ini menegaskan, pemanfaatan potensi kelautan harus terencana, berbasis daya dukung ekosistem. Penataan ruang yang jelas diperlukan untuk mencegah tumpang tindih pemanfaatan, antara kawasan lindung, perikanan tangkap, budidaya, pariwisata bahari, hingga industri.
Ia menyoroti secara khusus kondisi hutan mangrove di pesisir Cirebon yang terus terdesak.
"Secara sederhana, mangrove itu seperti rumah makan dan rumah sakit bagi ikan. Kalau mangrovenya hilang, tempat mencari makan dan habitat penting bagi biota perairan juga ikut rusak," jelasnya.
Karena itu, rehabilitasi mangrove harus dilakukan berkelanjutan, bukan sekadar tanam lalu tinggal. Perlu pemeliharaan, perlindungan kawasan yang masih tersisa, dan menjadikannya bagian integral dari kebijakan penataan ruang laut.
Tak hanya mangrove, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University tersebut mengingatkan ancaman pencemaran dari darat. Limbah dan sampah yang terbawa sungai ke laut menurunkan kualitas perairan dan merusak habitat.
Ia mencontohkan Sungai Cimanis dan Sungai Ciberes di wilayah Cirebon yang menurut pengamatannya mengalami penurunan kualitas lingkungan.
"Jangan sampai wilayah pesisir berusaha menjaga laut, tetapi daerah hulunya justru mengalami kerusakan. Kalau sungai tercemar dan mangrove hilang, ekosistem laut akan ikut terdampak," tegasnya.
Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan RI 2001-2004 ini menyoroti tekanan ekonomi nelayan. Ia mencontohkan jumlah perahu di Gebangmekar yang melonjak dari sekitar 500 unit saat dirinya masih sekolah, menjadi sekitar 4.500 unit saat ini.
Lonjakan armada tanpa diimbangi pengelolaan daya dukung, kata dia, akan mempercepat penurunan stok ikan. Solusinya adalah diversifikasi mata pencaharian.
"Pemerintah harus menyiapkan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Misalnya melalui budidaya kerang, rumput laut, pengolahan hasil perikanan, dan usaha produktif lainnya," paparnya.
Alternatif usaha ini diharapkan memperkuat pendapatan keluarga nelayan sekaligus mengurangi tekanan terhadap sumber daya ikan. Modernisasi teknologi perikanan juga harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi tanpa melanggar aturan dan mengabaikan kelestarian.
"Ilmu pengetahuan tentang pengelolaan laut sudah tersedia. Tinggal bagaimana pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menerapkannya secara konsisten," tandasnya.
Melalui sosialisasi ini, Prof. Rokhmin berharap penataan ruang laut di Pantura Jawa tidak berhenti sebagai dokumen peta, melainkan menjadi instrumen nyata untuk melindungi ekosistem, menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, dan memperkuat ekonomi pesisir.
"Jaya selalu nelayan, lestari lautnya, sejahtera nelayannya," pungkas Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) ini.
