ASKARA -  Pandemi covid-19 yang melanda dunia, merupakan pukulan berat bagi ekonomi di dalam negeri Indonesia.

"Anggaran yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp1.000 triliun," ujar Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam diskusi online bertajuk “Capaian Kinerja Pemerintah Tahun 2022” yang digelar Forum Merdeka Barat (FMB9), pada Jum’at (21/10).

Kondisi ini, katanya, diperparah dengan konflik Ukraina-Rusia.

Menurutnya, hakikat dari kondisi covid-19 dan peperangan ini memunculkan tiga varian baru ancaman. Pertama adalah krisis pangan, kedua krisis energi dan ketiga adalah krisis keuangan Global.

Pada kesempatan itu, Moeldoko memaparkan, dalam rangka mengatasi krisis pangan, pemerintah terus mendorong terwujudnya swasembada pangan. 

"Indikatornya, pemerintah telah membangun infrastruktur yang masif di sektor pangan ini," kata Moeldoko.

Antara lain 35 unit bendungan, 10.035 hektar daerah irigasi, rehabilitasi terhadap 152.615 hektar jaringan irigasi, pembangunan 21 embung, dan pembangunan 157 km tanggul pengendali banjir dan pengamanan pantai.

Hal ini, kata Moeldoko, membuat Indonesia relatif surplus pangan dalam beberapa tahun terakhir. 

"Bahkan dalam tiga tahun terakhir, Indonesia surplus 10 juta ton pangan," tuturnya.

Terkait energi, Moeldoko menyampaikan, pemerintah telah mengantisipasi dengan menyiapkan kebijakan, salah satunya adalah Program Mandatori B30 yang mewajibkan semua bahan bakar diesel di Indonesia memiliki campuran minimal 30% biodiesel dan 70% Solar.

Dalam konteks krisis keuangan global khususnya Inflasi, pemerintah telah mengumpulkan seluruh kepala daerah agar terlibat aktif dalam mengatasi inflasi. 

Salah satunya, memastikan subsidi atas distribusi barang agar tidak terjadi kelangkaan di daerah.

“Selain itu, bantuan bantuan sosial dalam bentuk perlindungan sosial diberikan cukup masif, sehingga masyarakat di satu sisi memiliki daya beli yang terjaga, pada sisi yang lain pengeluaran menjadi terkurangi,” bebernya.

Diskusi ini juga dihadiri Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Deputi Kemenko PMK, dan Staf Khusus Menteri Keuangan RI.