ASKARA – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS diundang menjadi keynote speaker pada acara Sosialisasi Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Data Desa Presisi “Menghadirkan Data Akurat Bagi Indonesia Dari Desa”, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemerintah Provinsi Sulbar di Hotel Grand Maleo Mamuju, Selasa (31/5).

Dengan mengusung tema  “Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Untuk Meningkatkan Daya Saing Dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Secara Berkelanjutan Menuju Provinsi Sulawesi Barat Sebagai Pusat Kemajuan, Kesejahteraan, Dan Penyangga IKN”, Prof Rokmin Dahuri menyampaikan Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki visi sebagai Kota Dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi  kota berkelanjutan di dunia.

“Sebagai penggerak ekonomi  Indonesia di masa depan, IKN menjadi simbol identitas nasional yang  merepresentasikan keberagaman bangsa  Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Prof Rokhmin Dahuri menerangkan, proyeksi pertambahan jumlah penduduk IKN Nusantara pada tahun 2024, sebesar 205.000 Penduduk. Diperkirakan pada 2024, sekitar 205.000 penduduk yang pindah ke ibu kota baru. “Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 180.000 Aparatur Sipil Negara (ASN), di antaranya PNS pusat, pejabat-pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, serta yudikatif dan lainnya. Sementara itu, 25.000 lainnya merupakan anggota TNI dan Polri,” tuturnya.

Pada tahun 2035, diperkirakan bertambah 1,9 Juta Penduduk. Dalam 5 hingga 10 tahun setelah ibu kota resmi berpindah akan ada tambahan penduduk sekitar 1,2 juta jiwa. Angka tersebut terdiri atas keluarga-keluarga dari ASN dengan asumsi dua anak per ASN sebanyak 800.000 orang dan pelaku bisnis pendukung pemerintahan seperti rumah makan, pusat perbelanjaan, dan lain lain pada kisaran 300.000 hingga 400.000 orang.

“Sedangkan proyeksi penduduk IKN pada 2045, akan mencapai  4,5 Juta hingga 6 juta jiwa,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Gotong Royong (2001-2004) itu.

Prof Rokhmin menyebut Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi pembangunan yang besar dan lengkap untuk menjadi daerah yang maju, sejahtera dan berdaulat. Daerah ini memiliki bonus demografi. Plus kaya akan sumber daya alam.

Provinsi dengan luas wilayah 16.787,18 kilometer persegi ini merupakan provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Urat nadi perekonomian Sulawesi Barat adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan Sektor Unggulan Pembangunan Ekonomi KP Kab./Kota Pesisir Sulawesi Barat terdiri: 1. Perikanan Tangkap, 2. Perikanan Budidaya, 3. Pengolahan Hasil Perikanan.

Selain itu, posisi strategis Provinsi Sulawesi Barat merupakan pintu gerbang segitiga yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. “Kekuatan Sulbar, posisi geopolitik sangat strategis. Dengan posisi Sulbar berada di ALKI II, dengan potensi kelautan perikanan, perkebunan yang beragam, Sulbar pun bisa menjadi penyangga IKN,” terangnya.

Sektor Kelautan dan Perikanan (KP) dianggap berperan (berjasa) signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu wilayah (Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Negara), bila ia mampu memproduksi komoditas, produk olahan, dan jasa KP untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun ekspor serta menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang: (1) tinggi (rata-rata > 7% per tahun), (2) berkualitas (banyak menyerap tenaga kerja), (3) inklusif (mampu mensejahterakan seluruh pelaku usaha dan stakeholders secara berkeadilan), dan (4) ramah lingkungan serta berkelanjutan (sustainable).

“Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan dan kegiatan ekonomi di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia,” Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan. Dia meyakini sektor kemaritiman sangat potensial meningkatkan keunggulan kompetitif bangsa dan menjadi penggerak pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, kunci sukses pembangunan wilayah antara lain: 1. Punya Rencana (Roadmap, Blueprint) pembangunan yang tepat dan benar serta diimplementasikan secara berkesinambungan, 2.  Setiap komponen (Penduduk, Sektor Pembangunan) dari wilayah itu menyumbangkan kemampuan terbaiknya bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ada a critical mass (orang capable dan baik) minimal 50% (Pareto, 1970), 3. Antar komponen bekerjasama secara sinergis, dan 4. Pemimpin yang cakap, kuat, dan baik (A capable, strong, and good leader).

Dalam paparannya, Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan, suatu wilayah pesisir merupakan suatu wilayah multi-fungsi dan multi-sektor pembangunan, seperti perikanan budidaya, perikanan tangkap, pariwisata, pertambangan, energi, industri manufakturing, dan lainnya.

Menurutnya, sebagian besar usaha penangkapan ikan bersifat tradisional: (1) tidak memenuhi economy of scale, (2) tidak menggunakan teknologi mutahkir, (3) tidak menerapkan Integrated Supply Chain Management System (manajemen terpadu hulu – hilir), dan (4) tidak mengikuti prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).

Bahkan, kebanyakan nelayan belum sejahtera; dan kontribusi Subsektor Perikanan Tangkap bagi perekonomian Prov. Sulbar (PDRB, PAD, ekspor, dan lapangan kerja) masih rendah. Mayoritas nelayan belum menerapkan Best Handling Practices > Saat ikan didaratkan di Pelabuhan Perikanan (Tempat Pendaratan Ikan) kualitasnya rendah >Harga jual ikan rendah > Kemiskinan nelayan.

"Sebagian besar Pelabuhan Perikanan belum berkelas dunia: sanitasi dan higienis rendah, tidak dilengkapi dengan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (HULU – HILIR), tetapi hanya sebagai tambat – labuh Kapal Ikan," kata Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.

Lanjutnya, posisi Nelayan dalam Sistem Rantai Pasok dan Nilai sangat tidak diuntungkan (marginal) > Keuntungan usaha (profit margin) sebagian besar dinikmati pedagang perantara (middle man) > Nelayan membeli sarana produksi mahal, sedangkan jual ikan murah > Kemiskinan Nelayan.

Pada saat nelayan tidak bisa melaut (sekitar 3 bulan dalam setahun), karena musim paceklik ikan atau cuaca buruk > Nelayan tidak punya matapencaharian alternatif (nganggur) > pinjam uang dari rentenir dengan bunga yang sangat tinggi (5 – 10 % per bulan) > Saat musim panen (banyak ikan), kelebihan pendapatan untuk bayar renternir (bukan untuk menabung) > kemiskinan nelayan.

"Sistem bagi hasil antara pemilik Kapal Ikan dan nelayan ABK belum adil (win-win) > Pemilik Kapal Ikan umumnya makmur, sedangkan nelayan ABK miskin," sebut Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.

Selain itu, sistem bagi hasil antara pemilik Kapal Ikan dan nelayan ABK belum adil (win-win). Pemilik Kapal Ikan umumnya makmur, sedangkan nelayan ABK miskin; IUU (Illegal, Unregulated, and Unreported) fishing; Penggunaan teknologi penangkapan yang merusak lingkungan (destructive fishing): bahan peledak, racun.

Lalu, Pencemaran; perusakan fisik ekosistem alam; biodiversity loss; dan jenis kerusakan lingkungan lainnya. Telah mengancam produktivitas, kualitas, daya dukung, dan kapasitas keberlanjutan (sustainable capacity) ekosistem perairan (laut, pesisir, dan PUD) dalam menopang usaha perikanan tangkap yang mensejahterakan dan berkelanjutan.

Disamping itu, lanjut Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2021 – 2024 itu, kebanyakan usah budidaya ikan dikerjakan secara tradisional, tidak menerapkan: (1) economy of scale, (2) BAP (Best Aquaculture Practices) , (3) Integrated Supply Management System, dan (4) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development); Penggunaan benih (benur) yang tidak unggul (SPF, SPR, dan fast growing), karena katersediaannya terbatas atau harganya mahal.

Prof. Rokhmin Dahuri merasakan prihatin dengan nasib nelayan karena kalau membeli sarana produksi seperti jaring, BBM, beras dst selalu mendapatkan harga yang lebih mahal karena nelayan tidak bisa membeli langsung ke pabrik tetapi harus melalui sekian banyak perantara.

“Sebaliknya ketika nelayan menjual ikan hasil tangkap mereka pun tidak bisa langsung menjual ke pasar akhir. Lagi-lagi, katanya, harus melalui tengkulak atau pedagang perentara,” ungkap Honorary Ambassador of Jeju Islands dan Busan Metropolitan City, South Korea itu.

Sambungnya, produktivitas rendah atau gagal panen; Harga pakan terus naik, sementara harga jual ikan hasil budidaya naiknya lambat atau stagnan.  Padahal, sekitar 60% total biaya produksi budidaya untuk pakan; Ledakan wabah penyakit yang acap kali mengakibatkan rendahnya produktivitas (hasil panen) atau gagal panen.

Selain itu, pembudidaya ikan belum menerapkan Best Aquaculture Practices: (1) penggunaan benih unggul, (2) pakan berkualitas dan manajemen pemberian pakan, (3) pengendalian hama & penyakit, (4) manajemen kualitas air, (5) pond engineering (lay out, desain, dan material media), dan (6) biosecurity.

Pada umumnya posisi pembudidaya ikan dalam Sistem Rantai Pasok dan Nilai sangat tidak diuntungkan (marginal); Laju (intensitas) pembangunan perikanan budidaya di Provinsi Sulbar pada umumnya masih rendah; Posisi Subsektor Perikanan Budidaya dalam RTRW rendah. Alih fungsi lahan Perikanan Budidaya menjadi penggunaan lahan (land use) lainnya.

Sedangkan pengolahan dan pemasaran perikanan hanya ada 1 UPI (0,4%) menengah-besar. Selebihnya (99,6%) UPI berskala kecil dan mikro. Produk berkualitas rendah, harga kurang bersaing, dan kontinuitas serta regularitas volume produksi kurang terjamin; Jaminan pasokan (supply) bahan baku dari nelayan maupun pembudidaya masih tidak menentu (uncertain); Belum terkoneksi dengan SLIN (Sistem Logistik Ikan Nasional); Kemampuan pemasaran di pasar domestik maupun ekspor masih rendah.

Pada umumnya daya saing (kualitas, harga, dan volume produksi) produk olahan perikanan masih rendah, produk olahan perikanan yang bersertifikat ekspor masih langka; Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kab./Kota Pesisir Sulbar, 2019 Total: 278 unit. Skala Menengah-Besar: 1 Unit, Skala Mikro-Kecil: 277 Unit.

Kemudian, permasalahan dan tantangan umum Industri Bioteknologi Kelautan, Pariwisata Bahari, dan Industri serta Jasa Maritim belum dikembangkan secara optimal atau belum sama sekali dikembangkan; Terbatasnya Infrastruktur Perikanan (Pelabuhan Perikanan, Saluran Irigasi dan Drainasi, Pasar Ikan Modern, dll) dan infrastruktur dasar (bandara, pelabuhan umum, jalan, listrik air, bersih, telkom, dan internet);

Lalu, pencemaran; degradasi fisik ekosistem alam (sungai, danau, mangrove, estuari, terumbu karang); biodiversity loss; dan jenis kerusakan lingkungan lainnya; Dampak Perubahan Iklim Global, tsunami, gempa bumi, dan bencana alam lainnya; Suku bunga Bank yang tinggi dan persyaratan pinjam yang memberatkan  akses nelayan, pembudidaya ikan, processors, dan traders sangat terkendala.

Alokasi APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Prov. Sulbar untuk sektor KP rendah; Ego sektoral, ego daerah, dan konflik kewenangan; Kualitas SDM (knowledge, skills, etos kerja, dan akhlak) relatif masih rendah; Iklim investasi dan kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business) belum kondusif; Ketiadaan data dan informasi yang akurat dan absah.

Perekonomian Sulawesi Barat tahun 2021 yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berada diurutan terendah ke-3, sementara PDRB per kapita terendah ke-5 dari 34 Provinsi di Indonesia. PDRB tertinggi berada di Polewali Mandar, sedangkan PDRB per kapita tertinggi berada di Pasangkayu.

Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,4 triliun/tahun atau 7 kali lipat APBN 2021 (Rp 2.750 triliun = US$ 196 miliar) atau 1,2 PDB Nasional 2020. Lapangan kerja: 45 juta orang atau 30% total angkatan kerja Indonesia.

Pada 2018 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 10,4%.  Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya > 30% persen.

Kontirbusi sektor perikanan 2,74 persen terhadap PDB hanya dihitung dari bahan baku (raw materials).  Bila dimasukkan produk olahannya (ikan kaleng, ikan fillet, bandeng presto, breaded shrimp, dan surimi-based products), kontribusinya sekitar 6 persen (Bappenas, 2014).

Pada 2021, Angkatan Kerja Sulbar menurut Pendidikan, tercatat sekitar 62 persen penduduk bekerja Sulbar berpendidikan ≤ SMP, dan sekitar 72 persen pengangguran terbuka Sulbar berpendidikan ≥ SMA.  Hingga 2020, produksi perikanan Prov. Sulawesi Barat didominasi sektor Perikanan Budidaya (68%), sementara sektor Perikanan Tangkap berkontribusi sebesar 32 persen.

Disisi lain, pada September 2021 tercatat tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mencapai sebanyak 165,99 ribu jiwa  atau 11,85 persen (urutan ke-12 dari 34 Provinsi di Indonesia). Mengalami peningkatan sebesar 8,80 ribu jiwa atau 0,56 persen poin dibandingkan Maret 2021 dan meningkat sebesar 6,94 ribu jiwa atau 0,35 persen poin dibandingkan September 2020.

Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2021 sebesar 9,82 persen turun menjadi 9,72 persen pada September 2021. Sebaliknya, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami peningkatan dari sebesar 11,67 persen pada Maret 2021 menjadi 12,39 persen pada September 2021.

Hingga 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulbar tercatat sebesar 3,13 persen, turun 0,15 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021 (Terendah ke-3 dari 34 Provinsi di Indonesia). Penduduk yang bekerja sebanyak 686,54 ribu orang, mengalami penurunan sebanyak 7,29 ribu orang dari Februari 2021.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Prov. Sulbar yang diukur melalui Gini ratio (ukuran pemerataan pendapatan yang di hitung berdasarkan kelas pendapatan) tercatat sebesar 0,37 persen (urutan ke-12 dari 34 Provinsi di Indonesia).

Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Prov. Sulawesi Barat sebesar 66,36 persen (Terendah ke-4 dari 34 Provinsi di Indonesia). Sementara  IPM tertinggi berada di Mamuju, yaitu sebesar 68,32 persen.

Prof. Rokhmin Dahuri berharap, Pemerintah membantu membangun kawasan pemukiman nelayan yang bersih, sehat, cerdas, produktif, aman, dan indah. Sehingga, nelayan beserta anggota keluarga bisa hidup dan tumbuh kembang dengan sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia.

Penyuluhan dan pendampingan manajemen keuangan keluarga agar nelayan dan anggota keluarganya bisa hidup ‘tidak lebih besar pasak dari pada tihang’. Seperti pembatasan jumlah anak, gemar menabung, dan lainnya. “Selain kerja cerdas dan keras sebagai nelayan, mereka harus meningkatkan iman, taqwa, dan doa kepada Tuhan YME menurut agama masing-masing,” katanya.

Pada kesempatan itu juga, Prof Rokhmin Dahuri menyampaikan untuk peta jalan pembangunan menuju Provinsi Sulawesi Barat yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan 2045 yaitu; penataan RT/RW yang baik, pembangunan ekonomi, infrastruktur dan konektivitas, pembangunan SDM, kebijakan politik ekonomi.

Minimal 30% total wilayah Prov. Sulbar untuk kawasan lindung; dan 70% untuk kawasan pembangunan (industri, pertanian, perikanan, pariwisata, pemukiman, dll) (UU No. 26/2007 tentang Perencanaan Tata Ruang).

Serta struktur dan pola ruang wilayah harus mampu memfasilitasi semua kegiatan ekonomi dan kehidupan manusia berjalan secara produktif, efisien, mudah, nyaman, aman, sehat, dan membahagiakan.

“Kalau sudah direncanakan dengan baik maka Sulbar menjadi baldatun thayyibatun,” tandas Member of International Scientific Advisory Board of Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Germany itu.