ASKARA - Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menimbulkan gejolak protes dari banyak kalangan. 

Kaum pergerakan mahasiswa melancarkan protes dengan menggelar aksi demonstrasi bertajuk demo 11 April di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (11/4) lalu. 

Sejumlah tuntutan disampaikan mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setidaknya, mahasiswa menyampaikan 4 tuntutan kepada Jokowi. 

Pengamat Sosial Politik Cinta Negara Indonesia (CNI), Heru Cipto Nugroho meminta pemerintahan Jokowi mengabulkan tuntutan mahasiswa pada 11 April 2022 itu.

Kata Heru, rakyat terlanjur kecewa karena di tengah ketidakpastian ekonomi, justru ada pembantu presiden menyuarakan penundaan pemilu. 

"Ada pembantu presiden bukannya bicara solusi perbaikan ekonomi rakyat dan stabilkan harga sembako, malah ngomong penundaan Pemilu. Ini yang bikin rakyat kecewa berat," kata Heru, Rabu (13/4).

Menurut Heru, pemerintah harus mendengarkan tuntutan mahasiswa, jika tidak ingin masalah ini berlarut-larut. 

"Suara mahasiswa itu identik suara rakyat dan tuntutannya juga logik tidak neko-neko, tinggal pemerintah terima tidak. Kuncinya ada di Presiden Jokowi," ujar Heru. 

Menurutnya, tuntutan penolakan penundaan Pemilu 2024 dan jabatan presiden 3 periode itu sangat taat konstitusi. 

Kemudian, menurunkan atau Menstabilkan harga sembako termasuk minyak goreng dan tolak rencana kenaikan BBM dan LPG secara  bertahap juga wajar.

"Tahun ini rakyat menjerit akibat naiknya harga sembako yang tidak terkendali, apalagi minyak goreng. Ini belum Pertalite dan LPG 3 kg jika naik," imbuh Heru.

Heru CN juga mendukung tuntutan mahasiswa agar Jokowi mencopot para pembantunya yamg selama ini sering bicara tentang penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden.

"Agar tensi aksi demo mahasiswa menurun paling tidak Presiden Jokowi berani mencopot para pembantunya yang terkesan oleh publik punya visi misi pribadi. Misalnya. Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BPKM Bahlil, Mendag Lutfi," beber Heru.

Dia menegaskan presiden memang punya hak prerogratif terkait ada tidaknya penggantian para pembantunya, tetapi rakyat dan mahasiswa juga tidak bodoh. 

Heru menambahkan mahasiswa punya penilaian yang cerdas, netral dan tidak tersandera muatan politis. 

"Ingat pecintraan serta politik lempar batu sembunyi tangan jelas sekarang terbaca. Jangan lagi bohongi rakyat apalagi mahasiswa"tegas Heru.(jpnn)