ASKARA - Upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Merauke terus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Merauke menggelar Rapat Kerja Lintas Sektor terkait Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Forum Peduli Perlindungan Perempuan dan Anak (FPPPA), sekaligus sosialisasi draft panduan layanan berjejaring dan penguatan sinergitas antarjaringan.

Kegiatan yang berlangsung di Care Inn Hotel Merauke, Kamis (11/6/2026), terselenggara atas dukungan Perkumpulan Petrus Vertenten MSC Merauke melalui Program BERDAYA, The Asia Foundation, Rifka Annisa Yogyakarta, dan BerAKHLAK.

Rapat kerja dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua FPPPA Kabupaten Merauke, Kompol Dr. Nuryanty, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Wakapolres Merauke.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Dinas P3AP2KB Kabupaten Merauke Paulina Mahuze, S.Sos., perwakilan Program BERDAYA The Asia Foundation Renata Ariningtyas, Arnita Ernauli Marbun, serta Plh Kabid Pengelola Sistem Data Gender dan Pemenuhan Hak Anak P3AP2KB Saferina Marice Numberi, S.Sos.

Forum yang diketuai oleh Wakil Bupati Merauke Dr. Fauzun Nihayah, S.H., M.H.I. ini terdiri atas berbagai unsur lembaga yang terbagi dalam bidang pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi sosial.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas sejumlah isu strategis, di antaranya pencegahan kekerasan terhadap perempuan (KTP), kekerasan terhadap anak (KTA), tindak pidana perdagangan orang (TPPO), anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), hingga persoalan perkawinan anak yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Merauke.

Kompol Nuryanty menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

“Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan secara menyeluruh. Karena itu, sinergitas antarinstansi menjadi kunci dalam memberikan pelayanan dan perlindungan yang optimal,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi geografis dan karakteristik sosial budaya Kabupaten Merauke menuntut pendekatan yang tidak hanya mengedepankan aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

Sementara itu, Sekretaris Dinas P3AP2KB Merauke, Paulina Mahuze, menjelaskan bahwa forum tersebut bertujuan memperkuat komitmen bersama dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan masing-masing instansi terkait perlindungan perempuan dan anak.

“Program kerja yang dibahas bukan program baru, melainkan program yang telah disusun oleh masing-masing lembaga dan memiliki keterkaitan dengan upaya perlindungan perempuan dan anak. Melalui forum ini, kita menyinergikan langkah agar pelaksanaannya lebih efektif,” jelas Paulina.

Salah satu perhatian penting dalam diskusi muncul dari paparan Gabriella Wonijai, S.IP., Plt Kepala Distrik Eligobel. Ia mengungkapkan masih tingginya kasus perkawinan usia anak yang terjadi di wilayahnya.

Menurut Gabriella, persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan hingga para pengambil kebijakan.

“Kita membutuhkan kemitraan yang kuat dari tingkat akar rumput hingga pembuat kebijakan untuk menangani persoalan ini secara serius. Tujuannya adalah menyelamatkan generasi muda, terutama anak-anak Orang Asli Papua, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik,” katanya kepada Askara.

Melalui rapat kerja lintas sektor ini, FPPPA Kabupaten Merauke berharap terbangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menekan berbagai bentuk kekerasan serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di Papua Selatan.