ASKARA – Gelombang unjuk rasa yang terjadi Jumat, 12 Juni 2026 lalu, langsung mendapat respons. Pasukan Prabowo atau PASPROBO, organisasi relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto, menggelardalan di Jakarta, Selasa (16/6) untuk meluruskan narasi yang berkembang.

Ketua Umum PASPROBO Saiful Chaniago menegaskan, lima tuntutan yang dibawa massa aksi “tidak relevan” dengan fakta capaian pemerintah saat ini.

“Demokrasi memberi ruang untuk aspirasi, tapi harus berpijak pada data objektif, bukan sekadar komoditas politik untuk memicu kegaduhan,” kata Saiful didampingi Sekjen PASPROBO Sukarya Putra.

Bantah Satu per Satu 5 Tuntutan Demonstran

Dalam pernyataan resminya, PASPROBO membedah dan membantah lima poin tuntutan massa aksi:

1. Tuduhan Pemborosan APBN

PASPROBO menyebut tuduhan itu “samasekali tidak mendasar”. Menurut mereka, Presiden Prabowo sejak awal memimpin sudah menerapkan prinsip efisiensi ketat di semua lini pemerintahan. “Reformasi birokrasi dan pengawasan anggaran berjalan optimal demi memastikan setiap rupiah uang rakyat kembali untuk kepentingan rakyat,” tegas Saiful.

2. Tuntutan Turunkan Harga Pokok dan BBM

Narasi soal krisis harga disebut keliru. PASPROBO mengklaim harga kebutuhan pokok dan BBM saat ini dalam kondisi sangat stabil. “Seluruh intervensi kebijakan pangan dan energi terbukti selaras dengan dinamika harga pasar global maupun domestik tanpa membebani daya beli masyarakat,” bunyi pernyataan tersebut.

3. Desakan Hentikan Program MBG dan KOPDES

PASPROBO menolak keras. Mereka menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (KOPDES) terbukti berdampak signifikan. “Memutar roda ekonomi di akar rumput dan memperbaiki kualitas gizi generasi muda,” ujar Saiful.

4. Isu Militerisme

Tuduhan bangkitnya militerisme disebut sebagai “propaganda usang”. PASPROBO menyatakan demokrasi di Indonesia berjalan optimal dan terbuka. “Segala tata kelola pertahanan dan keamanan yang melibatkan militer berjalan murni berdasarkan koridor konstitusional,” tegasnya.

5. Tuntutan Pemerintah Mengakui Kesalahan

“Kepala tegak kami sampaikan, pemerintah tidak sedang berjalan di jalur yang salah,” kata Saiful. Ia menyebut kepemimpinan saat ini konsisten dan konsekuen menunaikan kewajiban konstitusional demi kemaslahatan rakyat dari Sabang sampai Merauke.

Kami Akan Kawal Program Pro-Rakyat

Menutup pernyataan sikap, PASPROBO menegaskan komitmennya untuk mengawal jalannya pemerintahan. Tujuannya, agar program pro-rakyat tetap berjalan tanpa hambatan dari narasi yang mereka sebut “tidak relevan”.

Aksi unjuk rasa pada 12 Juni 2026 sendiri diketahui membawa 5 tuntutan utama, mulai dari isu pemborosan APBN, harga kebutuhan pokok, evaluasi program prioritas, hingga isu demokrasi dan militerisme.