ASKARA - Indikator Politik Indonesia menggelar survei terkait usulan penundaan Pemilu 2024, pada 25 Februari-1 Maret 2022.

Kali ini, hasil survei menunjukkan mayoritas warga Nahdlatul Ulama (NU) ingin Pemilu tetap diselenggarakan pada 2024. 

"Sekarang coba kita cek basis masa masing masing. Orang yang berasa dekat dengan NU-nya, meskipun Ketua PBNU-nya merasa bahwa penundaan pemilu masuk akal, 71,3 persen warga NU mengatakan pemilu tetap harus diadakan 2024," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam diskusi virtual, Sabtu (5/3).

Tak hanya warga NU, penolakan penundaan Pemilu juga datang dari warga Muhammadiyah. 

Berdasar hasil survei, sebanyak 80,7 persen warga Muhammadiyah ingin pemilu tetap diselenggarakan pada 2024 mendatang.

Menurut Burhan, dengan hasil survei itu, publik patut mempertanyakan sikap para elite. Sebab, mayoritas dari dua ormas tersebut menolak penundaan Pemilu.

"Jadi, sebenarnya kita berhak untuk menanyakan para elite yang menyuarakan penundaan itu sedang menyuarakan siapa," ujarnya.

Sebelumnya, hasil survei juga menunjukkan mayoritas pendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu legislatif 2019 lalu tidak setuju dengan usulan penundaan Pemilu 2024.

Padahal, usulan tersebut dihembuskan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Coba kita cek basis partai, kita punya pertanyaan, Pemilu legislatif 2019 kemarin memilih partai mana. Sebanyak 69,9 responden kami mengatakan memilih PKB. Hampir 70 persen pemilih PKB sendiri juga tidak setuju dengan klaim ketumnya, Cak Muhaimin," kata Burhanuddin Muhtadi.

Tak hanya PKB, 57 persen pemilih Partai Golongan Karya (Golkar) juga mempunyai berpandangan sama. Bahkan, kata Burhan, jumlah penolakan penundaan Pemilu 2024 dari pemilih PAN lebih tinggi lagi.

"Pemilih PAN lebih tinggi lagi. Bahkan aspirasi penundaan pemilu seperti disuarakan Zulkifli Hasan hanya direspons positif 13,5 persen oleh basis masa mereka," ungkapnya.