ASKARA - Usul Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar agar Pemilu 2024 ditunda hingga 2 tahun langsung direspons dengan penolakan dari PDI Perjuangan.  

Menurut Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto usulan yang disampaikan Cak Imin sebagai Ketum PKB tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat. 

Tak hanya itu, penundaan Pemilu 2024 juga mengabaikan aspek fundamental politik.

"PDIP menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi," tegas Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (24/2).

Hasto kemudian mengingatkan, seorang presiden saat dilantik telah mengucapkan sumpah untuk memegang teguh Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.

Atas dasar ketentuan konstitusi itu, telah diamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

"Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan pemilu," ujar Hasto.

Sikap PDI Perjuangan, tambah Hasto, selaras dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berulang kali menegaskan menolak berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan atau menunda pemilu.

Dikatakan, periodisasi pemilu lima tahunan telah membentuk kultur demokrasi berkorelasi dengan kualitas demokrasi. 

Jika masa jabatan presiden diganggu, hal tersebut bisa berdampak pada instabilitas politik.

"Jadi daripada berpikir menunda Pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan pemilu," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda sehatun hingga dua tahun. 

"Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2).  

Cak Imin mengaku, mengusulkan hal tersebut usai melakukan menemui pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); analis ekonomi; dan pihak perbankan. 

Menurutnya, perekonomian Indonesia disebut memiliki momentum bagus untuk bangkit pada 2022-2023.

"Dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibanding negara mana pun," ujarnya.

Cak Imim mengaku, tak ingin Pemilu 2024 mengganggu momentum tersebut. Dia juga meyakini pesta demokrasi berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut Cak Imin, ada tiga kondisi perekonomian Indonesia selama pemilu. Pertama, investor cenderung menahan modal mereka sembari melihat perkembangan Pemilu 2024.

Kondisi kedua transisi kekuasaan cenderung membuat perekonomian mengalami ketidakpastian. Sehingga, mengganggu momentum kebangkitan ekonomi. 

"Yang ketiga, pemilu itu juga dikhawatirkan, semoga tidak terjadi, ekspolitasi ancaman konflik," pungkasnya.