ASKARA - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menegaskan pemilihan kepala otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terkait agenda Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Dikatakan Ngabalin, sosok yang akan menempati posisi tersebut nantinya memang memiliki kapasitas, integritas, dan pengalaman. 

Ngabalin meyakini, Kepala Otorita IKN memiliki sikap tegak lurus untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Jadi tidak ada kepentingan-kepentingan. Presiden Jokowi itu sudah tidak ada lagi kepentingan politiknya. Untuk apa? Orang 2024 sudah selesai. Pertimbangan utamanya ya yang berkapasitas, terbaik agar IKN segera siap," kata Ngabalin di  Jakarta, Rabu (26/1). 

Ngabalin mengungkapkan, Jokowi memiliki waktu dua bulan sejak UU IKN disahkan untuk memilih kepala otoritas pemerintahan daerah tersebut. Saat ini, Jokowi sudah membentuk tim untuk mengevaluasi dan memberi masukan terkait kandidat terbaik.

"Tentu saja tidak dalam posisi menyeleksi karena itu hak prerogatif presiden. Paling tidak tim kecil itu mengevaluasi, memberikan masukan, memberikan pertimbangan. Itu sudah menjadi ketentuan UU," terang Ngabalin.

Sejauh ini, tambah Ngabalin, beberapa nama memang sudah disebut dan menjadi pertimbangan presiden. Seperti mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas, mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiyana.

Terbaru, Jokowi menyebut sosok yang cocok memimpin IKN adalah kepala daerah yang sukses serta memiliki latar belakang arsitek. Publik lalu menghubungkan kriteria tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Sejak 2021, Presiden telah menyebut kriteria kepala IKN. Ada Azwar Anas, ada Bambang, ada Ahok, ada Tumiyana. Belakangan, presiden juga menyebut kriteria yang punya latar belakang sukses memimpin daerah dan arsitek. Di dalam UU, Presiden memang dikasih kewenangan untuk menentukan," tandasnya.