ASKARA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi salah satu pelopor dalam pemberian materi pada pendidikan dan pelatihan bela negara untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Tjahjo, PNS sebagai komponen cadangan pertahanan negara juga harus memiliki ideologi yang kuat dan pasti serta memiliki wawasan kebangsaan.

"Semoga, hubungan kita ke depan bersama Kementerian Pertahanan juga ini dapat dilaksanakan dengan baik," ujarnya saat berkunjung ke BPIP, Selasa (11/1). 

Di sisi lain, Tjahjo mengaku prihatin banyak ideologi PNS yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan telah terpapar radikalisme.

"Saya sangat sedih pak dan prihatin ternyata masih banyak yang tidak pro Pancasila, belakangan ini kami telah menangani beberapa kasus," kata dia.

pendidikan dan pelatihan bela negara akan dilakukan selama 1 minggu, baik untuk PNS baru maupun bagi PNS pra jabatan atau bagi yang naik jabatan.

"Kuncinya satu yaitu memahami ideologi, saya ingin PNS itu lurus ke depan siapa pun pemimpinnya," tegasnya.

Dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut, para peserta akan diberikan asuransi dan uang saku.

"Kami menyatakan momentum ini sangat bagus, selama pelatihan akan diberikan asuransi dan uang saku," imbuhnya.

Kepala BPIP, Yudian Wahyudi menyambut baik dengan program tersebut. Menurutnya, BPIP telah menyusun 15 bahan ajar tentang Pembinaan Ideologi Pancasila termasuk untuk PNS.

"Saya sangat setuju sekali, kami bahkan sudah mengembangkan buku bahan ajar termasuk untuk PNS," kata Yudian.

Yudian berpendapat, pendidikan dan pelatihan tersebut dilakukan level-level sesuai dengan tingkat atau jabatan PNS.

"Tetap pelatihan ini diperlukan di level-level tertentu. Perlu juga MoU Kemenpan-RB, Kemenhan dan BPIP," ucapnya.

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo juga berpendapat perlu penguatan di dalam Aparatur Negara sebagai pelayan publik.

Menurutnya, semua lembaga pemerintahan sangat berpotensi masuknya ideologi-ideologi lain serta adanya kevakuman dan penyempitan beragama.

"Ideologi agama sudah masuk dalam ranah pengambil keputusan, ini sangat mengkhawatirkan," ujarnya.

Dia menjelaskan, nilai-nilai Pancasila harus menjadi logos, pathos dan ethos dalam kehidupan sehari-hari para PNS apalagi mereka dinilai sebagai pelayan publik.

"Kesetiaan pada negara, kerja keras, itu ethos, dibangun dengan kedisiplinan," jelasnya.

Ia juga memastikan buku pedoman PIP harus satu jenis yang ditetapkan BPIP dan menjadi pedoman semuanya.

"Minggu ketiga bulan ini mau dirapatkan dan jika sudah jadi kira-kira awal februari barang sudah bisa dipakai," tandasnya.